UPT Kemenkumham se Eks Karesidenan Surakarta Deklarasikan Janji Kerja

KBRN, Semarang : Sebanyak 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Eks Karesidenan Surakarta (Solo Raya) mendeklarasikan Janji Kinerja dan melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja Tahun 2022, yang berlangsung di Kanim Kelas I TPI Surakarta, Sabtu (15/01).

Ke 11 UPT tersebut yaitu Kanim Kelas I Surakarta, Bapas Kelas I Surakarta, Rupbasan Kelas I, dan Rutan Kelas I Surakarta, Lapas Kelas IIB dan Bapas Kelas II Klaten, Rutan Kelas IIB Boyolali, Rutan Kelas IIB Wonogiri, Rupbasan Wonogiri, Lapas Kelas IIB Sragen dan Rupbasan Kelas II Sragen.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin hadir menyaksikan deklarasi tersebut didampingi Kepala Divisi Administrasi Jusman, Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto dan Kepala Divisi Keimigrasian Santosa.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembaca Deklarasi Janji Kinerja yang dipimpin oleh Kepala Lapas Kelas IIA Sragen, Purwoko Suryo Pranoto, diikuti seluruh Kepala UPT se Solo Raya yang juga dikumandangkan oleh seluruh pegawai dari masing-masing UPT tersebut yang terhubung secara virtual.

Para Kepala UPT kemudian membubuhkan tanda tangan mereka di atas Piagam Komitmen Bersama Janji Kinerja.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin menginginkan pelaksanaan hajat tahunan ini tidak hanya sekadar seremonial belaka, namun Janji Kinerja yang diikrarkan harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Janji-janji itu katanya harus ditepati. Jadi apa yang telah Bapak Ibu ucapkan tadi harus benar-benar dilaksanakan," tegasnya.

Adapun 3 poin yang dideklarasikan, yaitu memuat komitmen untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap produktif dalam bekerja, melaksanakan Perjanjian Kinerja secara berkualitas dan akuntabel, serta menyiapkan langkah antisipatif dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisasi risiko.

Untuk mencapai itu semua, Kakanwil meminta jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam bekerja.

Dalam arahannya, Yuspahruddin menginginkan pegawai Kemenkumham menjadi pelayan masyarakat yang baik, sesuai dengan salah satu bunyi fungsi ASN. Karena menurutnya, kepuasan dan kebahagiaan masyarakat yang menerima layanan menjadi indikator utama keberhasilan berkinerja bagi seorang ASN.

"Kita punya tugas untuk memberikan kepuasan kepada orang lain, untuk memberikan kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu Pegawai Negeri (PNS) itu tugasnya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

"Artinya, pelayanan kita baik, kinerja kita baik, bila masyarakat yang kita layani merasa terpuaskan, merasa bahagia," sambungnya.

Yuspahruddin juga mewanti-wanti jajarannya untuk tidak memberikan kontribusi negatif terhadap nama baik Kemenkumham.

"Tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar