PKY Jateng: Masyarakat Tetap dapat Laporkan Pelanggaran Hakim Secara Online dan Offline pada Masa Pandemi Covid-19

KBRN, Semarang: Pada masa tatanan kehidupan baru pandemi Covid-19 masyarakat tetap dapat melaporkan dugaan pelanggaran hakim kepada Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah melalui dua cara, yaitu online dan offline.

Demikian diungkapkan Asisten Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Fadillah Ayu Ariyanti dalam program Kentongan (8/7/2020).

“Di masa pandemi seperti saat ini masyarakat tetap dapat mengajukan laporan melalui pos, email, telepon, WhatsApp dan media elektronik lainnya,” ucap Fadillah.

Sementara itu untuk masyarakat yang memilih datang melaporkan dugaan pelanggaran, pihak PKY Jawa Tengah telah menerapkan protokol kesehatan sesuai iimbauan pemerintah.

“Bagi mereka yang datang untuk melapor, kami menerapkan protokol kesehatan seperti mewajibkan penggunaan masker, menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak dengan pelapor menggunakan sekat di meja resepsionis sampai meminta pelapor untuk tidak bergerombol,” lanjut Fadillah.

Pihaknya mengelompokkan laporan masyarakat menjadi tiga kategori utama, yaitu laporan terkait pelanggaran kode etik hakim, laporan permohonan pemantauan persidangan dan advokasi.

Di sisi lain, Fadillah menyebutkan pada masa pandemi Covid-19 jumlah laporan yang masuk ke PKY Jawa Tengah justru meningkat hampir 100 persen.

“Selama pandemi Covid-19 pelaporan cukup tinggi dan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dari periode Januari sampai Juni 2020 permohonan untuk pantauan pelanggaran kode etik hakim ada 7 laporan, penerimaan permohonan pemantauan sidang ada 32 laporan, sementara permintaan untuk advokasi hakim belum ada,” jelasnya.

“Jika ditotal pada semester awal tahun ini ada 39 laporan, sementara pada periode yang sama di tahun 2019 hanya ada 20 laporan,” imbuh Fadillah.

Pihaknya menyebut kendala muncul pada permintaan pemantauan persidangan.

“Penyelesaian pemohonan pantauan sidang memang agak terkendala terkait dengan situais PSBB dan lain lain. Ini menyulitkan karena kami tidak bisa datang secara langsung,” pungkas Fadillah.

Meskipun demikian pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran pada kode etik hakim, advokasi atau permintaan pemantauan persidangan.

Masyarakat dapat mengajukan laporan dengan datang langsung ke kantor PKY Jateng yang terletak di Jl. Pamularsih Raya No. 10 Bojongsalam Semarang.

Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui pos, email, whatsapp atau media sosial PKY Jawa Tengah dengan menyerkatan kelengkapan berkas yang diperlukan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00