Kota Santri Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

KBRN, Pekalongan : Guna merealisasikan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan rekam data dalam rangka implementasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Pemerintah Pusat secara bertahap mendorong terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 958 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain itu juga Peraturan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Nasional yang secara garis besar mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.Dalam rangka mendukung upaya pemerintah diawal Tahun 2022.

Proses rekam data TTE dan Penerbitan Sertifikat Elektronik dilaksanakan secara bertahap selama 4 hari yaitu dari hari Senin 17 Januari 2022 hingga 20 Januari 2022, bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan dan diikuti oleh seluruh unsur pimpinan daerah, dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta seluruh Kepala OPD termasuk RSUD di Kabupaten Pekalongan.

Terkait kegiatan tersebut, Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi SSos MSi menyatakan, KOMINFO siap mendorong serta memfasilitasi OPD untuk secara bertahap memperbaiki atau menyiapkan sarpras dan infrastruktur dasar teknologi informatika dalam rangka mewujudkan SPBE.

"Setiap pejabat harus memiliki Sertifikat elektronik untuk digunakan berbagai hal terkait kearsipan, surat menyurat atau dokumen negara karena hal ini akan menjadikan penyelenggaraan negara lebih efektif dan efisien karena dimanapun pejabat tersebut berada, mereka dapat dengan mudah menandatangani dokumen- dokumen," terang Anis.

Dia menambahkan,  Bahwa penerbitan sertifikat elektronik ini sebagai salah satu langkah persiapan menuju SPBE yang akan diterapkan secara maksimal pada Tahun 2023, sambil menunggu arsitektur SPBE, namun saat ini pun TTE sudah dapat langsung diterapkan bahkan sudah ada beberapa OPD yang sudah menggunakan TTE sejak beberapa tahun lalu, seperti Dinas PTSP dan Dindukcapil serta Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Kedepan sistem konvensional secara bertahap akan bertransformasi menjadi sistem berbasis elektronik, dan hal tersebut memerlukan dukungan sarpras TIK disetiap OPD, dan Dinkominfo sebagai salah satu OPD yang bertanggungjawab mewujudkan transformasi tersebut siap mendampingi serta memfasilitasi semua OPD untuk menyiapkan diri menuju transformasi pemerintahan berbasis elektronik agar program SPBE ini dapat berjalan dengan baik. (Miftachudin - Pekalongan)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar