Bupati Kubar Prihatin Ribuan Karyawan PT GBU Dirumahkan Setelah Aset Perusahaan Disita Kejagung

KBRN, Sendawar : Nasib ribuan karyawan PT Gunung Bara Utama (GBU) di kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur kini tidak jelas. Bahkan ada sekitar 3000 lebih karyawan yang kini terpaksa dirumahkan.

Karyawan perusahaan batu bara itu berhenti kerja setelah lahan tambang dan sejumlah aset utama perusahaan disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesi pekan lalu.

Melihat kondisi itu, Bupati Kutai Barat Fx.Yapan mengaku prihatin. Apalagi sekitar 90 persen karyawan PT GBU adalah masyarakat lokal.

"Dengan berhenti beroperasi PT GBU secara total dan mendadak tentu sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat dimana ada sekitar 3000 lebih tenaga kerja dan dari total tenaga kerja tersebut sekitar 78 persen masyarakat lokal. Dan untuk karyawan PT Thiess sebagai subkontraktor dari PT GBU sendiri karyawannya 90 persen masyarakat lokal. Terhentinya perusahaan beroperasi tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Kubar,” ujar FX.Yapan saat berkunjung ke lokasi tambang PT GBU bersama pejabat Forkopimda Selasa (24/05/22).

Meski begitu orang nomor satu di Kubar ini menegaskan tidak mencampuri persoalan hukum yang membelit PT GBU. Hanya saja Yapan meminta karyawan bersabar sambil menunggu proses hukum yang tengah diusut Kejagung.

"Kita harapkan segera ada kejelasan dan jangan sampai berlarut-larut," ucap Yapan didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Kubar, Bayu Pramesti di lokasi yang sama.

Jika tidak ada kejelasan maka potensi pengangguran sangat terbuka. Hal itu tentu berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Disamping itu, dengan hentinya operasional perusahaan maka potensi pendapatan daerah dari sektor pajak akan berkurang.

Selain itu sejumlah program CSR PT GBU tidak akan berjalan. Padahal perusahaan BUMN itu cukup aktif menyalurkan program pemberdayaan masyarakat.

"Pemerintah daerah juga berkepentingan. Karena ini aset daerah. Kemudian banyak program mereka yang membantu kita. Misalnya pendidikan. Kasihan anak- anak yang dapat beasiswa itu bisa putus tengah jalan," katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung RI menyita aset PT GBU yang diduga milik terpidana kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat.

Aset yang disita berupa lahan tambang seluas 5300 hektare, kantor, terminal khusus atau jetty serta stokpile.

Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Sarjono Turin didampingi Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung RI, Abdillah dalam konferensi pers Kamis pekan lalu mengatakan, Penyitaan itu dilakukan untuk menutupi uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp10,7 triliun yang dibebankan ke Heru.

"Penyitaan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah," jelas Sarjono.

Sarjono mengatakan setelah aset itu eksekusi maka seluruh kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan itu dihentikan.

Selanjutnya, akan dilakukan lelang oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung guna pembayaran uang pengganti.

Diketahui kasus megakorupsi ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp16,807 triliun. Adapun para terpidana dalam perkara ini ialah Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Kemudian, terpidana Benny Tjokrosaputro yang divonis penjara seumur hidup.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar