Pengetab BBM Protes Saat Ditertibakan, Pemkab Kubar: Kalau Ikut Aturan Harusnya Tidak Boleh

Kabag Ekonomi Setkab Kubar mengimbau petugas SPBU mengikuti aturan pemerintah terkait pengetab BBM. (26/1/2022). Foto-RRI/Andreas

KBRN, Sendawar : Pemerintah kabupaten Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kalimantan Timur mulai mensosialisasikan surat edaran bupati Kubar terkait pengaturan dan penertiban pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU dan APMS.

Namun sosialisasi kebijakan itu justru diwarnai aksi protes dari masyarakat. Khususnya para pengetab BBM yang selama ini selalu dikeluhkan masyarakat.

Bahkan mereka sempat bersitegang dengan tim gabungan Pemkab Kubar yang datang memberikan sosialisasi dan pengaturan pengetab di SPBU Belintut, Jalan Sendawar Raya Ngenyan Asa kecamatan Barong Tongkok, Rabu (26/1/2022).

Setidaknya ada dua poin yang mendapat penolakan dari para pengetab.

Yaitu aturan soal kewajiban pengetab menunjukan STNK yang masih berlaku serta aturan ganjil genap saat mengantre di SPBU maupun APMS.

Sony, salah satu pengetab merasa kebijakan itu tidak adil.

“Kami minta ini berlaku bagi seluruh masyarakat Kutai Barat. Plat ganjil genap saya mohon disamaratakan dengan seluruh masyarakat Kutai Barat ini. Jangan cuma pengetab aja,” kata Sony.

Dia justru merasa dirugikan dengan aturan tersebut.

“Kalau (aturan yang lain) silahkan (diterapkan). Tapi dua poin ini yang kami (tidak setuju),” ucapnya.

Sejumlah Pengetab BBM melayangkan protes kepada tim gabungan Pemkab Kubar saat sosilisasi terkait SE Bupati Kubar tentang pengaturan dan penertiban BMM di Kutai Barat.

Sementara sejumlah pengetab lain mengaku terpaksa menjual BBM eceran karena sulit mencari pekerjaan.

“Kalau memang ada kegiatan lain saya siap berhenti ngantre ini pak. Bapak kasi kerjaan untuk saya. Kami ini cari makan disini. Anak saya kuliah tidak dapat beasiswa,” ungkap seorang pria dihadapan Kabag Ekonomi Setkab Kubar Agustinus Dalung dan Kabid Perdagangan Ambros Ndopo serta tim gabungan.

Aksi protes pengetab itu berlangsung sekitar 30 menit sampai menimbulkan antrean panjang depan SPBU.

Mereka akhirnya mau mendengar penjelasan pemerintah setelah Kabag ekonomi Agustinus Dalung dan kabid perdagangan Ambros Ndopo berulang kali memberi pengertian soal kebijakan terbaru itu.

“Kami ini bukan melarang bapak-bapak, tapi tolong ikuti kebijakan pemerintah. Dengan syarat, antre di jalur khusus dan dibagi dengan masyarakat umum. Karena kalau ikut aturan undang-undang, pengetab tidak diperbolehkan,” jelas Agustinus Dalung.

BACA JUGA:

Wabup Kubar Mengaku Pengiriman BBM Dari Pertamina Sudah Normal, Warga: Pengetap Harus Ditertibkan

Setelah dari SPBU Ngenyan Asa, tim gabungan lalu mendatangi SPBU di kecamatan Melak.

Namun di lokasi itu tidak nampak para pengetab dan kendaraan yang mengantre relatif sedikit.

“Sebenarnya ini kita hanya lakukan sosialisasi surat edaran bupati tentang ganjil genap untuk mengurai kemacetan,” ujar Kabag ekonomi Setkab Kubar Agustinus Dalung usai penertiban di SPBU Melak.

Dia menegaskan, kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pengetab itu sebenarnya melanggar Undang-Udang Migas. Tetapi pemerintah tetap mencari solusi terbaik demi kebaikan bersama.

“Kalau kita menerapkan Undang-Undang Migas, masyarakat akan hilang mata pencahariannya. Jadi kita berusaha mencari solusi seperti apa baiknya,” lanjut Agus.

Agus menegaskan jika pengelola SPBU dan pengetab tetap melakukan monopoli BBM maka pemerintah kemungkinan akan menerapkan aturan sesuai UU Migas Nomor 22 Tahun 2001.

Pada Pasal 55 UU tersebut dijelaskan, setiap orang menyalahgunakan niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

"Jadi mereka tinggal pilih, mau mengikuti solusi yang dibuat oleh pemerintah ini atau mau mengikuti aturan yang ada dalam undang-undang Migas itu," sebut Agus.

Sementara terkait protes dari pengetab yang menginginkan aturan ganjil genap dan masa berlaku STNK diterapkan untuk masyarakat umum, justru dinilai lebih tidak adil.

“Saya ini kan umum juga, seminggu belum tentu saya pergi ngisi di SPBU. Kalau diterapkan untuk umum kan tidak adil. Karena para pengetab satu hari bisa 5 kali dia bolak balik mengisi BBM,” katanya.

Kabag Ekonomi Agus Dalung dan Kabid Pedagangan Ambros Ndopo

Kepala Bidang Perdagangan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat Ambros Ndopo menyebut, suka atau tidak suka kebijakan pemerintah yang masih melonggarkan pengetab harus diikuti.

Sebab itu pilihan terbaik bagi semua pihak. Pasalnya jika pengetab dilarang total maka daerah-daerah yang tidak memiliki SPBU juga akan kesulitan.

“Ini sudah kelonggaran (masih membolehkan pengetab). Saya sudah komunikasi dengan Pertamina soal kuota BBM untuk Kutai Barat, itu cukup. Tetapi kita lihat di jalan-jalan, di pertamini malah ada. Sedangkan di SPBU atau APMS malah tutup. Makanya kita imbau ke SPBU supaya prosentase untuk pengantre itu dikurangi harus lebih banyak untuk umum,” terang Ambros.

Pria asal pulau Flores NTT itu menambahkan, meski diperbolehkan mengetab, pemerintah belum bisa menetapkan harga eceran tertinggi.

Pemerintah kata Ambros masih menggodok peraturan daerah atau peraturan bupati sebagai landasan hukumnya. Hanya saja harga BBM merupakan kebijakan eksklusif dari pemerintah pusat. Hal itu yang membuat pemerintah daerah kesulitas mencari rujukan aturan.

“Raperda yang diajukan inisiatif DPRD saja ditolak oleh Menteri hukum dan HAM. Jadi kita harus komunikasi dulu dengan biro hukum,” bebernya.

BACA JUGA : 

Masyarakat Mengeluh BBM Langka, SPBU: Pasokan dari Pertamina Berkurang

Petugas SPBU Melak Herry mengaku pihaknya sudah mengikuti aturan yang dikeluarkan dalam SE Bupati.

“Jadi kami sudah buat jalur khusus untuk pengetab. Mereka jalur tersendiri di jalur sebelah kiri masuk dan umum di jalur sebelah kanan masuk,” kata Herry.

Dia menjelaskan, para pengetab hanya diisi BBM 50 liter sekali ngatre. Maksimal 3 kali ngatre sehari.

Kemudian aturan ganjil genap juga sudah diterapkan mulai hari ini (26/1).

“Kalau misalnya tanggal ganjil plat ganjil, kalau tanggal genap hanya plat genap,” tukasnya.

Aturan ganjil genap dan pembatasan BBM untuk pengetab mulai diberlakukan di SPBU Melak

Suardi, salah satu supir pik up mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membatasi pengetab. Pasalnya dia kerap ikut mengatre berjam-jam gara-gara pengetab terkesan memonopoli BBM di SPBU dan APMS.

“Kalau saya malah senang jadi tidak ribet lagi. Kemarin-kemarin sebelum ada aturan ini malah terganggu, kalau sekarang tidak lagi mengantre,” katanya.

“Saya ini kan ngisi kadang seminggu sekali, dua minggu sekali tapi ikut antre panjang-panjang. Kalau begini kan paling tiga empat mobil ngga masalah,” tambah Suardi.

Pernyataan setuju juga diungkap salah satu pengendara sepeda motor. Dia mengaku selama ini terpaksa mengisi BBM di pengecer dengan selisih harga mencapai seribu sampai dua ribu rupiah per liter.

“Setuju dengan aturan ini biar tidak ada ribut-ribut lagi masalah BBM. Soalnya beli pertalite saja diluar SPBU ada yang sampai 12 ribu. Kalau agak jauh sampai 15 ribu satu liter. Kalau tiap hari kan yang untung pengetab,” ujar pria paruh baya yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

Diketahui aturan ganjil genap dan jalur khusus bagi pengetab mulai diterapkan sejak 17 Januari 2022 setelah adanya Surat Edaran yang ditandatangani bupati Kubar FX.Yapan.

Dalam SE tersebut, pemerintah juga melarang penggunaan tangki modifikasi. Jika ditemukan akan dintindak oleh pihak berwenang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar