Tiap Kampung di Kubar Diwajibkan Punya Dua Hektare Hutan Adat

Dinas Lingkungan Hidup Kubar melakukan penanaman Pohon di hutan kota komplks pemkab Kubra (24/6/2022).

KBRN, Sendawar : Pemerintah kabupaten Kutai Barat mendorong seluruh kampung untuk memiliki hutan adat minimal 2 hekatre per kampung.

Tujuannya sebagai area konservasi dan pelestarian pohon-pohon ekologis atau tanaman yang terancam punah.

“Sesuai arahan bupati dan dalam Perda kita, setiap kampung itu minimal punya dua haktare lembo atau hutan adat,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, Ali Sadikin, usai penanaman pohon di hutan kota kompleks perkantoran Pemkab Kubar, Jumat (24/6/2022).

Menurut Ali, hutan adat itu wajib dilestarikan setiap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Hutan Adat, Situs-Situs Bersejarah, Flora dan Fauna serta Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam perda tersebut disebutkan bahwa hutan adat wajib dilindungi. Kemudian Perlindungan terhadap hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab masyarakat hukum adat.

Lalu ada larangan bagi masyarakat atau badan hukum melakukan tindakan/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerusakan hutan adat beserta flora dan fauna yang ada didalamnya.

“Setiap orang dilarang menebang pohon, membakar dan berburu didalam kawasan hutan adat tanpa ijin dari lembaga adat kampung setempat dan persetujuan bupati,” demikian bunyi pasal 8 angka 3 Perda Nomor 6 Tahun 2014.

Sementara untuk tingkat kabuaten pemerintah telah membangun hutan kota seluas 52 hektare di depan kantor bupati Kubar.

Sudah ada puluhan jenis pohon yang ditanam di hutan kota tersebut. Termasuk penanaman 1000 pohon pada hari ini, yang merupakan rangkaian HUT Lingkungan Hidup sedunia 2022.

Baca Juga:

DLH Kubar Tanam 1000 Pohon di Hutan Kota

Sedangkan untuk tingkat kampung, dari 190 kampung se-Kubar baru beberapa kampung yang memiliki hutan adat.

“Yang terbaru ada 3 kampung yang akan kita usulkan ke nasional untuk dijadikan hutan adat. Itu di dua di kampung Penarong kecamatan Bentian Besar dan satu di Kliwai kecamatan Long Iram,” kata Ali Sadikin.

Baca Juga:

Kayu Ulin di Kutai Barat Terancam Punah, Ini Penyebabnya

Rencana pemerintah untuk menggalakan program konservasi hutan itu disambut positif Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Sengkereaq Kutai Barat.

Namun AMAN menyoroti proses verifikasi lahan yang telah diusulkan untuk dijadikan hutan adat, justru lambat ditingkat pemkab.

“Kami sudah usulkan 6 kampung untuk dijadikan lokasi hutan adat. Tapi sampai hari ini ketua verifikai yang dibentuk pak Sekda itu belum jalan,” beber ketua Dewan AMAN Daerah Sengkeaq Kubar, Syukur.

Enam kampung yang disulkan itu diantaranya kampung Sembuan kecamatan Nyuatan, kampung Dingin kecamatan Muara Lawa, kampung  Swakong, Dilang Putih dan Penarong di kecamatan Bentian Besar serta kampung Muara Tae kecamatan Jempang. Lalu ada Melapeh Lama, Linggang Mapan dan Linggang Bigung kecmatan Linggang Bigung.

“Penguatan masyarakat termasuk hutan adat ini sudah jelas. Sehingga kami mengusulkan itu. Tapi malah pemerintah kabupaten ini yang lambat,” tutup Syukur.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar