Keluar Penjara Karena Tersandung UU ITE, Jamri Lessa: Saya Tidak Malu Pernah Masuk Penjara

KBRN, Sendawar : Jamri Lessa akhirnya menghirup udara bebas usai mendapat asimilasi covid-19 yang membuat dirinya keluar dari penjara lebih cepat.

Pria 52 tahun itu keluar dari lapas Tenggarong Kalimantan Timur pada 26 April 2021. Setidaknya ia sudah menjalani masa tahanan sekitar 7 bulan dari vonis 8 bulan kurungan serta denda Rp 500 juta subsider 1 bulan penjara sesuai vonis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada 4 Februari 2021.

“Jadi saya dapat asimilasi covid-19 karena itu juga hak setiap narapidana yang sisa masa penjara kurang 6 bulan. Saya kan sudah lebih. Tapi masih wajib lapor setiap hari senin sampai tanggal 23 Juni,” ujar Jamri saat ditemui awak media Senin (3/5/2021) malam di Kawasan Barong Tongkok kota Sendawar.

Pria asal kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) ini mengaku banyak hikmah yang ia peroleh setelah mendekam di balik jeruji. Namun hal pertama yang dirasakan sejak ditahan polisi adalah kebersamaan dengan keluarga jadi hilang.

“Dari sisi keluarga saya merasa bagaimana rasanya jauh dari keluarga, rasa sayang pada anak istri saya itu betul-betul berubah setelah saya masuk penjara,” katanya.

Meski begitu Jamri merasa beruntung lantaran keluarganya tetap memberi dukungan moral sejak awal diciduk polisi hingga dibui. Dan yang membuat dia bangga keluarganya justru tidak malu dengan status mantan narapidana. Sebab kasus yang menjeratnya bukan perkara amoral.

“Anak istri saya memberikan semangat kepada saya dan mereka mengatakan mereka tidak malu ternyata suaminya ini pernah masuk penjara. Karena bapaknya atau suaminya ini masuk penjara karena bukan mencuri, membunuh, nyabu dan lain sebagainya nya justru yang disampaikan itu untuk merubah sesuatu itu menjadi lebih baik. Ya itu sukurlah bagi saya karena mereka bangga punya bapak seperti saya, punya suami seperti saya,” ungkap Jamri Lessa.

Selain keluarga, dukungan moral juga diberikan masyarakat sejak dirinya dituduh mencemarkan nama baik dengan dalih melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Komentar masyarakat didunia maya juga mayoritas memberi dukungan dan komentar positif.

“Respon masyarakat sangat baik setiap status yang saya kirim itu saya tidak menemukan satu orang pun yang berkomentar jelek tentang saya. Justru mereka sangat mendukung saya senang dengan saya bangga dengan saya. Bahkan ada bantuan, mereka inbox yang tidak bisa saya sampaikan disini. Jadi saya merasa maaf ya saya katakan secara hukum saya kalah tetapi secara moral saya menang,” lanjutnya.

Hikmah yang tak kalah penting dari peristiwa ini menurut pegiat media sosial itu adalah kebijakan dalam bersosial media. Pasca dipenjara dia mengaku lebih hati-hati dalam bersosial media.

“Saya memang harus ekstra hati-hati juga karena ada undang-undang ITE yang menurut saya sangat berat untuk kita lolos. Ada sejumlah pasal yang itu tidak mempublikasikan, memberitakan di situ kalaupun kita benar kalau sudah kena undang-undang ITE tetap kena kita,” sambung Jamri.

Dia juga berpesan kepada masyarakat umum agar menjadikan sosial media sebagai ajang bersosialisasi namun tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

“Intinya mereka harus hati-hati misalnya mengkritik. Ya hati-hati kan berbeda dengan takut. Kalau mau bilang edukasi ke masyarakat saya kira susah karena setiap orang punya tingkat pendidikan yang berbeda-beda pemahaman yang berbeda-beda,” pungkasnya.

Meski demikian ia mengaku tetap menyampaikan pendapatnya di sosial media.

“Saya tetap memposting karena saya pikir saya harus menyuarakan. Bahkan saya mengambil istilah keren yang namanya aktivis keluar masuk penjara itu bukan sesuatu yang aneh hal yang biasa. Jadi bagi saya kalau penjara itu kalau bisa dihindari ya saya hindari tetapi kesulitan, kesedihan di dalam penjara tidak mengurangi niat saya, tidak menyurutkan niat saya untuk tetap memperjuangkan masyarakat banyak,” bebernya.

Menurut Jamri UU ITE seharusnya tidak membungkam pendapat masyarakat, sebab kebebasan berpendapat adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi.

“Apalagi saya melihat setelah kasus saya ini menurut pengamatan saya kebanyakan masyarakat ketakutan untuk berkomentar bahkan di grup keluhan ini seperti mati suri. Hal ini membuat saya semakin termotivasi untuk makin berani menyampaikan pendapat,” tutur Jamri.

Jamri sadar kritikannya di sosial media memang mayoritas seputar kebijakan pemerintah. Namun yang dia sayangkan pemerintah bukannya mengklarifikasi tetapi langsung melapor ke aparat berwajib.

“Saya kira pemerintah harusnya lebih bijak menyikapi setiap keluhan masyarakat. Artinya cobalah yang dikritik itu apakah ada kebenaran juga di situ, bukan berusaha mencari kesalahan yang mengkritik. Ada baiknya untuk mengklarifikasi dulu mengecek langsung apa yang dikeluarkan misalnya ada kritik masyarakat tentang jalan ya coba dulu dicek jalannya itu seperti apa, bukan mencari salah yang kritik,” tandasanya.

Dia menganalogikan pejabat pemerintah mulai dari kepala desa sampai Bupati hingga presiden adalah orang tua bagi masyarakat. Sehingga wajar jika ada keluhan masyarakat pemerintah melayani bukan mencari-cari kesalahan.

“Itu sebab menurut saya pemerintah bukan musuh masyarakat tetapi orang tua bagi masyarakat. Ketika mereka sudah berpikir mereka sebagai orang tua masyarakat maka tujuan mereka bukan mencari kesalahan anaknya itu, tetapi menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya,” terang Jamri Lessa.

“Kita bisa lihat sendiri pak presiden kita. Kalau Bupati dalam satu hari mungkin ada 10 kritik kalau presiden mungkin satu juta kritik dalam sehari ,tapi beliau nggak pernah istilahnya mencari kesalahan invasi lah dengan masyarakat. Itu yang saya lihat dari beliau. Kalau mereka memang marah panggil yang tukang kritik ada apa masalahnya seperti apa,” ujarnya.

Jamri mengaku siap berdialog jika dibuka ruang oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan ocehannya di sosial media.

“Kalau saya menyampaikan kritik jangan langsung melihat dari sisi hukum nya coba esensi kritik saya itu apa dulu. Karena dari sisi hukum ini kan berbeda kalau kita menyampaikan kritik tidak disertai bukti walaupun kita benar, kita tetap salah. Tapi kalau begitu caranya berpikir apa yang mau diperbaiki tidak akan baik ini ke depan kalau seperti itu terus,” katanya.

Dan yang terpenting menurut Jamri kritikannya ke pemerintah bukan karena ada tendensi politik atau dendam pribadi dengan oknum pejabat. Bahkan jauh sebelum era sosial media menjamur seperti saat ini ia sudah kerap mengkritik.

“Saya merasa tidak pernah karena saya kritik ini sebelum era pak Thomas (Bupati Kubar kedua) sudah saya kritik. Kenapa pak Rama ( bupati Kubar pertama) dulu itu tidak ramai karena waktu itu belum ada jaringan seperti sekarang ini. Tapi kalau ditanya saya dengan orang-orangnya pak Thomas bahkan Pak Thomas sendiri saya kan dari dulu saya memang kritis.

“Jadi kritik saya tidak ada sentimen pribadi tidak ada sama sekali. Karena saya mengkritik bukan cuma era sekarang dari dulu saya sudah mengkritik,” tutup Jamri.

Diketahui kasus yang menjerat Jamri Lessa bermula dari unggahannya di sosial media face book pada 29 Mei 2020 lalu. Ia menyororti pembagian BLT kepada masyarakat yang dinilai kurang tepat sasaran.

Kritikannya soal pembagian Bantuan Langsung Tunai itu belakangan dipersoalkan tim Auditor Inspektorat hingga melapor ke polres Kubar. Kemudian pada 23 september 2020 polisi menetaplan JL sebagai tersangka. Kemudian pada 4 Februari 2021, Hakim PN Kubar menjatuhkan vonis 8 bulan penjara serta denda Rp 500 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan penjara.

Ia diajtuhi hukuman karena melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majelis hakim menyatakan Terdakwa Jamri anak dari Lessa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Jl Yunanto kepada RRI Sabtu 13 Februari 2021 di Sendawar mengaku kliennya tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Sebab vonis pengadilan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 10 bulan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar