Kisah Yahya Tonang, Anak Pedalaman Kutai Barat Yang Kini Jadi Ahli Mesin dan Pengacara Hebat

Pertama Kali Terjun di Dunia Advokasi Hukum

Dunia otomotif dan dunia hukum adalah jurusan yang jauh berbeda. Namun Tonang justru bisa menjalani dua profesi sekaligus. Ia bercerita awal mula terjun di dunia hukum terjadi akibat ketidak adilan yang dirasakan. Bahkan ayahnya sendiri hampir dipenjara gara-gara salah dalam penerapan hukum.

Pria dengan 4 orang anak ini kemudian belajar ilmu hukum dari berbagai literatur dan buku-buku.

“Saya dilantik tahun 2016 tapi semangatnya ingin menjadi advokat itu sebenarnya sejak tahun 2007. Waktu itu ada masalah. Tapi namanya kita berharap orang (pengacara) ada aja yang menurut kita kayaknya kurang. Padahal kan setiap masalah itu pasti ada sebab dan akibat. Nah itu yang saya pelajari dalam buku-buku. Jadi buku-buku di Gramedia itu saya borong banyak sekali,” jelas Tonang.

Ilmu yang dipelajari Tonang dalam buku itu tak cukup jadi senjata untuk menangani perkara di lembaga peradilan. Maka dia memilih memperdalam ilmu hukum dengan kuliah di Univesitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda tahun 2013.

“Kita kira namanya orang ditangkap polisi ya pasti bersalah, memang ada asas praduga tak bersalah tapi yang saya baca-baca referensi kok kayaknya nggak ada orang bebas. Berarti setiap orang ditangkap aparat pasti dia dihukum. Dari situlah saya mulai berpikir coba ah kuliah. Nah itu itu awal mula semangatnya saya ingin jadi seorang advokat,” lanjutnya.

Lebih dari itu Tonang merasa banyak peristiwa baik pidana maupun perdata jika yang berkasus adalah orang biasa, petani atau masyarakat adat maka hampir pasti masuk penjara. Apalagi yang dihadapi adalah konglomerat atau perusahaan. Kejadian itu mulai marak sekitar tahun 2000-an hingga muncul istilah kriminalisasi.

“Jadi memang tahun dua ribuan itu perusahaan sudah mulai masuk. Perusahaan tambang batubara atau sawit. Nah ternyata setiap orang yang mempertahankan haknya mereka selalu saya dengar dipidana. Loh ini haknya dia, ada tanam tumbuhnya, ada saksinya (tapi) namanya orang di Hulu ini kan jarang sekali bikin surat. Itu semua dari warisan adat turun temurun ada lembo ada macam-macam itulah suratnya mereka. Tapi kenyataannya pada saat mereka menahan jangan kerja di situ mereka malah ditangkap,” ujar ahli hukum pidana tersebut.

Proses-proses seperti itu membuat dia menjadi penasaran. Apakah ada celah untuk melakukan pembelaan terhadap mereka. Sebab baginya seseorang tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada vonis pengadilan, meski sebelumnya sudah jadi tersangka atau terdakawa sekalipun.

“Sementara ini kan pidana. Nah kalau kita berbicara tentang perdata dia tidak punya legalitas, bagaimana dia bisa menggugat ke pengadilan sementara dia mengajukan surat aja aparat kampung atau desa juga sudah sulit dimintai pertolongan,” lanjut Tonang.

Kondisi itu membuat dia makin geram dan memacunya lebih giat belajar ilmu hukum.

“Setelah kuliah barulah saya bisa memahami ternyata antara dunia hukum dengan dunia awam itu jauh berbeda. Ada orang mengatakan kalau kamu nyuri untuk makan itu nggak apa-apa, tapi ternyata hukum tidak bicara begitu hukum tidak bicara kasihan, kalau memang salah ya salah,” katanya.

Tonang: Tidak Ada Niat itu Kriminalisasi

Hal fundamental dalam dunia hukum menurut sang advokat adalah ada atau tidaknya niat. Artinya sebuah tindakan dapat dikategorikan menyalahi aturan jika berawal dari niat. Kalau kita tidak punya niat jahat, itu ada celah untuk melakukan pembelaan. Tapi sayangnya pada saat seorang penasiha hukum atau advokat sendiri tidak menguasai itu yang terjadi adalah kliennya menjadi korban.

“Makanya ngtren sekarang itu namanya kriminalisasi padahal tidak dikenal dalam ilmu hukum pidana. Bahasa awam yang mengatakan kalau orang tidak bersalah kemudian dihukum itu namanya kriminalisasi,” tegasnya.

Yang lebih menyakitkan menurut Tonang korban kriminalisasi itu justru terjadi akibat prilaku sesama masyarakat atau aparat pemerintah dan penegak hukum. Contohnya dalam hal pembebasan lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat atau dokumen lain yang sah. Dalam banyak kasus pemilik lahan tidak hanya dirugikan secara materi tetapi juga dipidana.

“Masyarakat ini begitu dengar lahannya di sana mau di bebaskan oleh perusahaan atau mau dimasuki perusahaan, pada saat mereka mengajukan permohonan itu sudah terblokir. Karena ternyata sudah ada lebih dulu orang yang menjual lahan tersebut dengan ratusan bahkan ribuan hektar itu mengatasnamakan kelompok, padahal mereka sendiri tidak masuk di dalam kelompok,” beber pengacara yang pernah membebaskan terdakwa pada 6 kasus pidana tersebut.

Tonang: Teori dan Praktik Penerapan Pasal Kerap Tak Sejalan

Penerapan aturan yang salah oleh Aparat Penegak Hukum (APH) juga tak luput dari perhatian Tonang. Menurutnya masih banyak korban salah pasal akibat ketidakcermatan APH dalam menangani perkara. Hal itu juga jadi alasan Tonang membela masyarakat meski diancam hukuman berat.

“Kalau teorinya saya mengakui dalam hukum pidana itu sudah cukup bagus. Karena semua itu menitikberatkan kepada Forneman  atau niat pelaku. Tapi yang terjadi kadang di dalam aplikasinya itu dikesampingkan niat pelaku, yang penting apa yang ada di depan mata,” sambungnya.

Contoh sekarang ini jarang sekali kita dengar istilah hukum yang namanya manus ministra atau orang yang tersesatkan.

“Orang yang tersesatkan itu adalah orang yang tidak tahu tiba-tiba dia berada di dalam posisi itu. Kalau nggak salah bahasanya itu namanya compulsion. Dia sendiri tidak tahu keadaan itu tapi dia tertuduh sebagai pelakunya,” jelas sang lawyer.

Selanjutnya : Kasus Narkoba Paling Banyak Dipaksakan

Halaman 2 dari 4

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar