Kejaksaan Sebut 3 Kasus Korupsi di Kubar-Mahulu Terus Berjalan, Kajari: Tidak Ada Yang Dihentikan

KBRN, Sendawar : Kejaksaan Negeri Kutai Barat (Kubar) memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Masing-masing dugaan korupsi dana hibah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu Mahulu) tahun 2015, serta peningkatan jalan Tanjung Isyu kecamatan Jempang dan Proyek Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Badan Penanggulangan bencana daerah – BPBD kabupaten Kutai Barat.

Kepala Kejaksaan Negeri Kubar Bayu Pramesti mengatakan, perkara Tipikor KPU Mahulu terus berproses. Tim penyidik kata Bayu masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan perhitungan kerugian negara dari BPK RI.

"KPU Mahulu tetap kita jalan. Karena ini orangnya terbatas. Pokoknya secepat mungkin kita kerjakan. Tidak kita close (hentikan) itu. Informasi tim penyidik mudah-mudahan awal tahun (2022) bisa kita tetapkan tersangka," jelas Bayu Pramesti dalam keterangan pers di kantor Kejari, Senin (29/11/2021).

Tapi kasus ini sudah lama dari 2015 pak? tanya wartawan.

"Yang jelas tetap berjalan," jawab Bayu Pramesti.

BACA JUGA : 

LSM FAKTA Desak Kejari Kubar Tindak Lanjuti Dugaan Tipikor Peningkatan Jalan Tanjung Isuy

Sementara untuk kasus peningkatan jalan Tanjung Isuy-Pom Bensin di Kecamatan Jempang tahun 2015 dan BPBD Kutai Barat tahun 2018 juga masih dalam proses penyidikan. Alasannya LHP BPK juga belum keluar.

"Kasus jalan Tanjung Isuy tetap kita periksa. Kita minta bantu ahli," kata Kajari didampingi Kasi Intel Ricki Panggabean dan Kasi Pidsus Iswan Noor.

"Untuk BPBD tetap berproses. Kita ini kan bekerja maunya secepat mungkin, cuma kadang-kadang ada keterangan ahli ini yang belum. Misalnya alat bukti surat ini kita ikut prosedur formal. Jadi tidak usah kwatir, kita jalan terus," sambung Bayu Pramesti.

BACA JUGA: 

Hampir 10 Tahun Divonis Bersalah, Terpidana Korupsi Ignatius Ledok Lawa Belum Juga Ditahan, Ini Alasan Jaksa

Kajari pengganti Wahyu Triantono juga menepis anggapan dua kasus itu akan SP-3 alias dihentikan.

"Tidak benar itu (dihentikan). Namanya jalan terus. Kalau pernah SP3 kita sampaikan nanti. Atau SKP2 itu kewenangan penyidik. Sepanjang fakta-fakta hukumnya memungkinkan kenapa tidak (dilanjutkan). Isu silakan tapi buktinya kan ada ini, ya kita pertanggungjawaban," terangnya.

Salah satu kendala yang juga menghambat proses pengungkapan 3 perkara rasuah itu menurut Bayu adalah kekurangan personil. Meski begitu Bayu berjanji akan terus bekerja maksimal hingga naik meja persidangan.

Apalagi untuk kasus BPBD Kubar, sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan oleh kejaksaan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar