FOKUS: #IKN

LSM Fakta Dorong Bupati FX.Yapan Bentuk Tim Pencari Data Hingga Beri Sanksi Pejabat yang Hilangkan Dokumen

Bupati Kubar FX.Yapan dan sejumlah petinggi DPC PDI Perjuangan saat konferensi pers (25/6/2022)

KBRN, Sendawar : Sejumlah dokumen penting di Kabupaten Kutai Barat dikabarkan hilang.

Terutama dokumen perencanaan awal proyek-proyek tahun jamak yang kini mangkrak hingga disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dokumen proyek yang belum ditemukan itu diantaranya, data perencanaan proyek Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ), proyek Pelabuhan Royoq, pembangunan jalan Bung Karno dan gedung Kristen Center.

“Perlu saudara ketahui, begitu saya dilantik (19 April 2016) semua data hilang. Baik di bagian hukum, di perizinan, di ekonomi, di PU tidak ada satupun. Jadi kami bekerja selama ini hanya mulai tanggal kami dilantik. Mau kemana minta. Jika ada oknum mengatakan data (proyek mangkrak) itu ada, tolong bantu saya,” kata Bupati FX.Yapan kepada wartawan di Barong Tongkok, Sabtu (25/6/2022).

Yapan mengaku dirinya sudah berulang kali meminta data-data perencanaan awal 4 proyek mangkrak tersebut ke dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Tetapi kadis PUPR hanya mengaku ada data tetapi tidak mau diserahkan.

“Bayangkan seorang bupati ngemis-ngemis kepada dinas sampai ampun-ampun minta data tapi tetap tidak dikasi,” ucap Yapan didampingi ketua DPRD Kubar, Ridwai dan ketua Fraksi PDIP DPRD Kubar, Ipin.

Baca Juga:

Soal Proyek Mangkrak Disorot KPK, Bupati Kubar: Saya Sampai Ngemis Minta Data ke PU Tapi Tidak Dikasi

Ini Alasan Penundaan dan Upaya Pembangunan Jembatan ATJ Kubar

Selain itu orang nomor satu di Kubar ini juga sudah meminta DPRD memanggil kadis PUPR tetapi tidak juga diserahkan data yang diminta.

Puncaknya tanggal 21 Juni 2022, saat KPK datang langsung ke Kubar untuk jemput bola meminta data. Tetapi lembaga antikorupsi itu pulang dengan tangan hampa.

“Sedih juga sebenarnya kita ada niat baik mau membangun Kutai Barat tetapi semua data tidak ada. Saya mulai tahun pertama menjabat, saya menyembah minta data itu sampai sembah-sembah minta ke DPR, panggil lagi berkali-kali tapi tetap tidak mau keluarkan.

“Kemarin (21/6) mereka (KPK) sudah minta itu dan mereka marah. Ya siapa yang tidak marah mereka tunggu beberapa hari sampai besoknya sampai malam tidak ada, tidak diserahkan,” tandas mantan Ketua DPRD Kubar (2004-2014) dan menjabat saat pembangunan proyek mangkrak tersebut.

Bupati Kutai Barat FX.Yapan

Menurut Yapan, data perencanaan awal pembangunan proyek-proyek tahun jamak tersebut sangat penting bagi pemerintah.

Sebab untuk melanjutkan proyek-proyek yang tidak dilanjutkan sejak 2015 itu, perlu perhitungan ulang.

“Karena kita mau mengitung bagaimana kekuatannya, kapasitasnya tapi tidak bisa karena data tidak ada. Jadi tolong kalian beritakan bahwa kita mau menyelesaikan barang ini harus dengan data yang lengkap tapi sampai hari ini kami belum dapat data itu,” tutur FX.Yapan.

Lebih jauh politisi PDI Perjuangan itu mengaku, KPK sendiri ingin membantu pemerintah menyelesaikan 4 proyek mangkrak itu. Tetapi karena data awal tidak ada, maka pemerintah pun tidak berani melanjutkan. Justru jika dilanjutkan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Bahkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah tahun ini untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Royoq serta Gedung Kristen Center dibatalkan.

“Nah itu supaya masyarakat tahu. Memang kita sudah anggarkan tinggal tunggu lelangnya aja tapi KPK bilang tidak boleh. Karena ketua KPK mengatakan kalau bapak melanjutkan itu bapak akan terlibat, ya saya tidak tahu terlibat apa,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemkab Kubar Batal Lanjutkan Proyek Pelabuhan dan Gedung Kristen Center, Ini Alasannya

Keluhan bupati soal data-data proyek yang hilang itu ditanggapi LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kutai Barat.

Ketua dewan pembina LSM Fakta Kubar Alsiyus mempertanyakan statmen bupati FX.Yapan yang mengaku dirinya sampai menyembah ke bawahannya demi meminta data.

Alsiyus menilai jika benar bupati sampai terkesan mengemis data kepada bawahannya, maka wibawa seorang kepala daerah menjadi pertaruhan.

“Sebenarnya kita sangat prihatin dengan bupati yang sudah melakukan upaya mau melanjutkan proyek, sampai ngemis-ngemis kepada dinas terkait. Ya kita juga malu.

Harga diri masyarakat Kutai Barat itu ada pada bupati, kok sampai bupati ngemis-ngemis kepada bawahannya? Seolah-olah bupati ini tidak ada wibawa. Ini yang kita prihatin,” ungkap Alsiyus kepada wartawan di Barong Tongkok, Minggu (26/6/2022).

Alsiyus meminta bupati bersikap tegas terhadap para pembantunya yang justru menghambat upaya pemerintah membangun daerah.

“Kita berharap bupati mengambil langkah tegas. Misalnya lapor ke pihak kepolisian mengenai data yang hilang atau ditahan oleh seseorang. Karena penahanan data seperti ini apalagi proyek triliunan rupiah, itu sudah melawan hukum. Apalagi itu proyek pemerintah,” tukas pegiat media sosial ini.

“Karena kalau bupati tidak melapor ke polisi oknum yang menahan berkas tersebut dapat diduga ini hanya sandiwara didepan publik biar kelihatan baik,” sambung Alsiyus.

Alsiyus, ketua dewan pembina LSM Fakta Kutai Barat

Dia mendorong bupati Kubar membentuk tim pencari data dengan melibatkan aparat penegak hukum atau tim independent.

“Supaya bisa dicari kemana data itu. Apalagi ini sudah melibatkan KPK, lembaga tinggi negara di republik ini. Jadi saya harap pemerintah jangan main-main. Ini sudah isu nasional kita harus professional dan menghargai KPK,” katanya.

“Bupati harus membentuk tim independent supaya tidak ada simpang siur keterangan. Ada yang bilang ada (dokumen) ada yang bilang hilang, ini kan repot. Apalagi proyek-proyek ini sudah menghabiskan dana Rp 1,2 triliun,” bebernya.

Baca Juga:

Silpa APBD Kubar Tembus Rp 1,7 Triliun dan Deretan Proyek Mangkrak Disorot LSM Fakta dan Ormas

LSM Fakta lanjut Alsiyus akan terus memantau upaya penyelesaian proyek mangkrak tersebut.

“Dan kita akan terus bersurat ke KPK, dimana mandek barang ini. Kita juga akan berupaya mencari dokumen ini. Dan kita akan melaporkan secara hukum ke aparat terkait,” tutup tokoh muda Kubar itu.

Baca Juga:

Sambangi Kutai Barat, KPK Bidik 5 Proyek Senilai Rp 1 Trilun Lebih Yang Terindikasi Mangkrak, Ini Daftarnya

Sebelumnya tim supervisi KPK RI menyambangi Kutai Barat, Selasa (21/6/2022).

Ketua Satgas 1 Bidang Pencegahan, Wahyudi mengatakan kedatangan KPK ke Kubar dalam rangka supervisi program pemberantasan KKN sekaligus mengecek secara langsung sejumlah proyek tahun jamak yang terindikasi mangkrak.

"Ini kita melakukan monitoring dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat. Salah satunya terkait dengan informasi ada potensi aset di kabupaten Kutai Barat yang mangkrak atau belum difungsikan sampai saat ini sejak di bangun. Nah kita mau melakukan pendalaman dari sisi pencegahan apakah aset-aset itu kedepan bisa dimanfaatkan atau tidak," kata Wahyudi usai audiensi dengan DPRD Kubar, selasa (21/6) sore.

Baca Juga:

Didatangi KPK, Anggota DPRD Kubar Ketar Ketir

Dia menegaskan, lembaga antirasuah itu akan mempelajari dulu dokumen perencanaan maupun dokumen proyek. Hanya saja pemerintah daerah beralasan semua dokumen proyek-proyek tersebut hilang.

Hal itu yang membuat KPK terheran-heran. Sebab dokumen sepenting itu tidak ada di lemari arsip pemerintah.

Wahyudi menerangkan, jika ada dokumen maka pemerintah daerah bisa meminta legal opinion dari kejaksaan atau kepolisian.

"Makanya kita minta pemerintah daerah menyediakan data-data itu. Besok kita tunggu. Komitmen dari pemerintah daerah apakah bisa menyediakan dokumen-dokumen itu atau tidak," ucapnya.

Saat ditanya apakah ada penindakan secara hukum jika dokumen proyek tidak diserahkan, Wahyudi tidak menjawab secara tegas.

"Kita akan pelajari lebih lanjut kemungkinan-kemungkinannya seperti apa? Saya tidak bisa memastikan disini karena ini perlu analisa, perlu pendalaman," tutup Wahyudi.

Baca Juga:

KPK Soroti Proyek Infrastruktur Mangkrak di Kutai Barat

Daftar proyek mangkran di Kutai Barat. Foto: Dok KPK RI

Diketahui proyek-proyek yang disorot KPK itu antara laian proyek Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Pembangunan Jalan sepanjang 12 kilometer tersebut merupakan proyek multiyears. Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 tetapi hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang diterima KPK, proyek tersebut telah menelan dana sekitar Rp 582 Miliar. 

Kedua pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.

Proyek ini dikerjakan pada 2009 – 2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012 – 2015 dan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 58,5 Miliar. Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai.

Ketiga, pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda – Kutai Barat dan sebaliknya.

Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp 300 Miliar. Dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan. 

Keempat, proyek pembangunan Gedung Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok. Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp 50,7 Miliar. Saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar