Pemkab Kubar Batal Lanjutkan Proyek Pelabuhan dan Gedung Kristen Center, Ini Alasannya

Gedung Kristen Center di kampung Belempung Ulaq kecamatan Barong Tongkok belum selesai dikerjakan sejak 2015. Foto dok KPK RI

KBRN, Sendawar : Kelanjutan proyek pelabuhan bongkar muat Royoq di kampung Sendawar kecamatan Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat kembali tertunda.

Begitu juga dengan perbaikan Gedung Kristen Center di kampung Belempung Ulaq Kecamatan Barong Tongkok yang mangkrak sejak 2015, tidak bisa dilanjutkan.

Padahal Pemkab Kubar sudah menyiapkan anggaran dalam APBD Tahun 2022 sebsar Rp 10 Miliar untuk memperbaiki sarana public itu.

Bupati Kubar FX.Yapan menjelaskan, alasan pembatalan itu bukan keinginan pemda. Melainkan atas saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang langsung ke Kubar Rabu (21/6) lalu.

“Makanya kemarin kita sampaikan ke KPK ada dua yang sudah kita anggarkan ke dalam anggaran kita, yaitu pelabuhan dan penyelesaian Kristen  Center Rp 10 miliar untuk penyelesaian. Supaya bisa digunakan. Ternyata kata mereka tidak boleh, mereka mempelajari dulu,” ungkap FX.Yapan saat memberikan keterangan pers kepada awak media di kediaman pribadinya kawasan Busur kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (25/6/2022).

“Nah itu supaya masyarakat tahu. Memang sudah dianggarkan tinggal tunggu lelangnya aja, tapi KPK bilang tidak boleh. Karena ketua KPK mengatakan kalau bapak melanjutkan itu bapak akan terlibat, ya saya tidak tahu terlibat apa,” sambung Yapan.

Menurut Yapan, KPK maupun BPK sbenarnya mau membantu pemkab Kubar mencari solusi penyelesaian proyek-proyak mangkrak. Termasuk jembatan ATJ dan jalan Bung Karno yang mangkrak sejak 2015.

Tetapi dasar KPK melarang pemkab melanjutkan proyek itu lantaran data awal dua proyek itu juga tidak ada di arsip pemda.

Selain itu KPK menilai, dua proyek itu harusnya sudah selesai karena anggaran besar sudah digelontorkan. Tetapi tetap mangkrak.

“Karena mereka pertama mau ngecek perencanaan awalnya, sesuai tidak fisik yang ada dengan anggarannya. Karena banyak mereka anggap tidak sesuai.

“Seperti Pelabuhan, di dalam anggaran pelabuhan itu ada pontonnya untuk sandar kapal, kenapa di CCO (Contract Change Order) jadinya tidak ada. Nah itu yang mau kita anggarkan 10 miliar untuk buat ponton, ternyata tidak boleh karena itu sudah ada dalam agreementnya,” terang Yapan.

CCO yang dimaksud bupati adalah tambahan atau pengurangan pekerjaan setelah kontrak berjalan atau telah ditandatangani sesuai kondisi lingkungan saat itu.

Atau dalam istilah pekerjaan konstruksi CCO adalah surat kesepakatan berupa perjanjian tertulis antara pemberi kerja dengan kontraktor dikarenakan adanya revisi atau perubahan perencanaan awal pada proyek konstruksi yang dikondisikan dengan keadaan dilapangan.

Pelabuh Royoq yang belum selesai dikerjakan sejak 2015. Foto dok KPK

Baca Juga :

Soal Proyek Mangkrak Disorot KPK, Bupati Kubar: Saya Sampai Ngemis Minta Data ke PU Tapi Tidak Dikasi

Kemudian untuk Gedung Kristen Center tidak bisa dilanjutkan juga atas saran KPK.

“Untuk Kristen Center dalam perjanjian awal itu kan sudah selesai, kenapa ini tidak selesai? ke mana? Nah itu mereka (KPK) yang tanya bukan saya ya. Saya tidak tahu menjelaskan ini, saya tidak ada data. Kalau saya ada data kan saya bisa jelaskan,” terang mantan ketua DPRD Kubar yang ikut mengesahkan anggaran APBD untuk dua proyek mangrak tersebut.

Sebab Yapan pernah jadi ketua DPRD Kubar sejak 2004 sampai 2015, sebelum terpilih jadi Bupati Kubar 2015 silam.

Kondisi yang sama juga terjadi untuk proyek jalan bung Karno sepanjang 12 Km di kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok.

Proyek itu juga disorot KPK lantaran pembangunan jalan ini mulai dikerjakan sejak 2012 tetapi hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai.

Dari data yang diterima KPK, proyek tersebut telah menelan dana sekitar Rp 582 Miliar. 

Menurut bupati Yapan, data yang disampaikan KPK realisasi jalan Bung Karno baru sekitar 40%.

“Jalan dua jalur Bung Karno bilang 80% tapi mereka (KPK) anggap itu bukan 80% tapi hanya 40%,” ungkapnya.

Atas masukan KPK inilah yang membuat pasangan FX.Yapan dan wakil bupati Edyanto Arkan makin tidak berani meneruskan proyak yang dikerjakan era bupati Ismail Thomas tersebut.

“Nah itulah selama ini melalui media sosial membully saya kenapa tidak menyelesaikan itu, nah ini terjawab. Kalau saya menyelesaikan itu apakah kalian itu bertanggung jawab terhadap saya? Untung saya tidak jadi. Bayangkan sudah dianggarkan tapi mereka (KPK) bilang jangan dulu, tidak boleh.

“Selama ini di tengah masyarakat itu selalu tanya kenapa pemerintah sekarang tidak menyelesaikan itu, makanya saya pernah katakan masyarakat tidak pernah menanyakan kenapa pembangunan itu tidak selesai pada kontrak tahun jamak? Harusnya itu sudah selesai pada tahun jamak, tidak boleh melebihi dari kontrak,” lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut.

Bupati Kutai barat FX.Yapan saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya Sabtu (25/6/2022).

Yapan yang didampingi sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kubar justru bersyukur tidak melanjutkan 4 proyek mangkrak itu. Termasuk Gedung Kristen Center dan Pelabuhan Royoq yang sudah ada anggarannya.

“Inilah saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun saya di bully di mana-mana tapi Tuhan menjawab. Saya sama pak wakil sampai merinding. Kalau kami dua selesaikan barang ini, apa yang terjadi, paling bapak-bapak memberitakan Bupati terlibat. Itu aja yang kalian bisa bantu saya, tidak bisa bantu apa-apa.

“Jadi bersyukur tolong kalian beritakan bahwa kita mau menyelesaikan barang ini harus dengan data yang lengkap tapi sampai hari ini kami belum dapat data itu,” tutup FX.Yapan.

Baca Juga :

Sambangi Kutai Barat, KPK Bidik 5 Proyek Senilai Rp 1 Trilun Lebih Yang Terindikasi Mangkrak, Ini Daftarnya

Sebelumnya tim supervisi KPK RI menyambangi Kutai Barat, Selasa (21/6/2022).

Ketua Satgas 1 Bidang Pencegahan Direktorat IV Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Wahyudi mengatakan kedatangan KPK ke Kubar dalam rangka supervisi program pemberantasan KKN sekaligus mengecek secara langsung sejumlah proyek tahun jamak yang terindikasi mangkrak.

"Ini kita melakukan monitoring dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat. Salah satunya terkait dengan informasi ada potensi aset di kabupaten Kutai Barat yang mangkrak atau belum difungsikan sampai saat ini sejak di bangun. Nah kita mau melakukan pendalaman dari sisi pencegahan apakah aset-aset itu kedepan bisa dimanfaatkan atau tidak," kata Wahyudi usai audiensi dengan DPRD Kubar, selasa (21/6) sore.

Dia menegaskan, lembaga antirasuah itu akan mempelajari dulu dokumen perencanaan maupun dokumen proyek. Hanya saja pemerintah daerah beralasan semua dokumen proyek-proyek tersebut hilang.

Hal itu yang membuat KPK terheran-heran. Sebab dokumen sepenting itu tidak ada di lemari arsip pemerintah.

Wahyudi menerangkan, jika ada dokumen maka pemerintah daerah bisa meminta legal opinion dari Kejaksaan atau Kepolisian.

"Makanya kita minta pemerintah daerah menyediakan data-data itu. Besok kita tunggu. Komitmen dari pemerintah daerah apakah bisa menyediakan dokumen-dokumen itu atau tidak," ucapnya.

Saat ditanya apakah ada penindakan secara hukum jika dokumen proyek tidak diserahkan, Wahyudi tidak menjawab secara tegas.

"Kita akan pelajari lebih lanjut kemungkinan-kemungkinannya seperti apa? Saya tidak bisa memastikan disini karena ini perlu analisa, perlu pendalaman," tutup Wahyudi.

Baca Juga :

KPK Soroti Proyek Infrastruktur Mangkrak di Kutai Barat

Diketahui proyek-proyek yang diduga bermasalah itu diantaranya adalah Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Pembangunan Jalan sepanjang 12 kilometer tersebut merupakan proyek multiyears. Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 tetapi hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp 582 Miliar. 

Kedua pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.

Proyek ini dikerjakan pada 2009 – 2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012 – 2015 dan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 58,5 Miliar. Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai.

Ketiga, pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda – Kutai Barat dan sebaliknya.

Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp 300 Miliar. Dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan. 

Keempat, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok. Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp 50,7 Miliar. Saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan.

Ketua Satgas 1 Bidang Pencegahan Direktorat IV Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Wahyudi (tengah) saat melakukan audiensi di kantor DPRD Kubar (selasa 21/6/2022). Foto. RRI/Andreas

KPK memandang pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) sebagai salah satu upaya penting pencegahan korupsi. BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik.

“Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah,” beber Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam siaran Pers, Rabu (22/6/2022).

Dia mengatakan pengelolaan aset daerah yang baik juga akan menghindari terjadinya potensi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar