Soal Proyek Mangkrak Disorot KPK, Bupati Kubar: Saya Sampai Ngemis Minta Data ke PU Tapi Tidak Dikasi

4 Proyek mangkran di Kutai Barat

KBRN, Sendawar : Bupati Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kaltim FX.Yapan akhirnya angkat bicara terkait sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek mangkrak di Kutai Barat.

Pasalnya KPK sempat datang ke Kubar pada 21 Juni lalu untuk melakukan supervisi dan audiensi dengan pemerintah dan DPRD Kubar.

Dalam kesempatan itu KPK mempertanyakan soal tindak lanjut 4 proyek yang terindikasi mangkrak sejak 2015.

Diantaranya, proyek jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak, pembangunan jalan Bung Karno di simpang Mencelew Kecamatan Barong Tongkok, proyek Pelabuhan Royoq serta Gedung Christian Center.

Bupati FX.Yapan mengaku sebelum KPK datang, dirinya sudah dipanggil badan pemeriksa keuangan (BPK) ke Samarinda beberapa bulan lalu. Untuk mengklarifikasi soal laporan masyarakat dan LSM Fakta Kubar mengenai proyek-proyek mangkrak tersebut.

Tetapi ia tidak bisa menjelaskan secara detail dihadapan BPK.

"Jadi waktu itu saya bilang saya tidak berani berkomentar banyak, karena saya komentar salah, tidak komentar salah. Jadi saya jawab kalau bisa ketua KPK mengunjungi ke Kutai Barat, supaya melihat secara langsung pembangunan yang mangkrak itu," kata FX.Yapan saat memberikan keterangan pers kepada awak media di kediaman pribadinya kawasan Busur Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (25/6/2022).

Atas dasar itu KPK akhirnya datang ke Kutai Barat. Namun Yapan menegaskan jika kedatangan lembaga antikorupsi itu sebenarnya ingin membantu pemerintah daerah mencari solusi agar proyek-proyek yang sudah menghabiskan dana lebih dari Rp 1,2 Triliun itu bisa dilanjutkan.

Sebab hingga saat ini, 4 proyak multi years yang dibangun era bupati Ismail Thomas dan wakil bupati Dididk Effendi itu tidak bisa dimanfaatkan.

Sementara kabupaten Kutai Barat akan jadi penyangga ibu kota negara (IKN) Nusantara, yang memerlukan infrastruktur memadai.

Namun syarat utama bisa dilanjutkan proyek-proyek tersebut harus ada dokumen perencanaan awal.

Tetapi hingga KPK pulang dokumen yang diminta ternyata tidak diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Sebenarnya mereka (KPK) datang ke Kutai Barat tujuannya ingin membantu kita supaya ada bantuan (anggaran) dari pusat, karena kita sudah jadi penyangga IKN. Nah tujuan utama, mereka datang minta data dan pemerintah zamannya saya tidak dapat memberi data karena kami tidak ada memegang data itu,” ucapnya.

Baca Juga:

Sambangi Kutai Barat, KPK Bidik 5 Proyek Senilai Rp 1 Trilun Lebih Yang Terindikasi Mangkrak, Ini Daftarnya

Yapan mengaku dirinya bukan tidak mau memberikan data-data perencanaan awal pembangunan 4 proyek multi years tersebut. Namun sejak awal dirinya menjabat bupati April 2016, semua data proyek-proyek besar hilang dari arsip pemerintah.

Bahkan berkali-kali meminta ke Dinas PUPR tetapi instansi yang dipimpin kepala Dinas Philip itu tidak mau memberikan data tersebut. Padahal mereka mengaku datanya ada.

“Sampai saya buat surat minta data itu tapi tidak ada. Karena kita mau menyelesaikan barang itu kita harus menghitung mulai dari awal. Kalau data perencanaan awal tidak ada kita tidak bisa menghitung,” kata Yapan didampingi ketua DPRD Kubar, Ridwai.

Bupati Kubar FX.Yapan didampingi ketua DPRD Ridwai dan ketua Fraksi PDIP DPRD Kubar Ipin saat menggelar konferensi pers di rumah pribadi bupati, kawan busur kelurahan Barong Tongkok, Sabtu (25/6/2022).

Bahkan pernyataan yang terkesan aneh tapi nyata itu sampai keluar dari mulut Politisi PDI Perjuangan ini. Sebab Yapan mengaku sampai mengemis-ngemis ke anak buahnya demi meminta data.

Tetapi rupanya power seorang bupati tidak cukup ampuh melawan keteguhan kadis PUPR menahan data sepenting itu.

“Bayangkan seorang bupati ngemis-ngemis kepada dinas sampai ampun-ampun minta data (dinas mengaku) ada, tapi tetap tidak dikasi, itu kondisinya. Selama ini saya tidak mau bicara karena barang ini sangat riskan,” keluh orang nomor satu di Kubar ini.

Tidak cukup dengan surat, Yapan pun memanggil secara langsung hingga meminta bantuan DPRD untuk memanggil kadis PUPR. Tetapi kadis PUPR kukuh menolak memberikan data proyek-proyek tersebut.

“Sedih juga sebenarnya kita ada niat baik mau membangun Kutai Barat tetapi semua data tidak ada. Saya mulai tahun pertama menjabat, saya menyembah minta data itu sampai sembah-sembah minta ke DPR, panggil lagi berkali-kali tapi tetap tidak mau keluarkan," aku Yapan.

Puncaknya saat KPK datang langsung ke Kubar Rabu lalu. Hingga malam hari, data yang diminta tak kunjung dikeluarkan.

“Jadi tolong kalian beritakan bahwa kita mau menyelesaikan barang ini harus dengan data yang lengkap. Tapi sampai hari ini kami belum dapat data itu dan saya tidak tahu kemarin KPK, karena dia sampai tunggu jam 9 malam data itu apakah mereka serahkan atau tidak.

“Jika ada oknum mengatakan data itu ada tolong bantu saya. Kemarin mereka (KPK) sudah minta itu dan mereka marah. Ya siapa yang tidak marah mereka tunggu beberapa hari sampai besoknya sampai malam tidak ada, tidak diserahkan,” tandas mantan Ketua DPRD Kubar yang menjabat saat pembangunan proyek mangkrak tersebut.

Baca Juga:

KPK Soroti Proyek Infrastruktur Mangkrak di Kutai Barat

Meski begitu Yapan tak menyebut apakah ada tim pencari data atau melakukan penggeledahan di kantor-kantor pengelola proyek mangkrak itu. Sanksi juga tidak diberikan bagi pejabat yang tidak mau menyerahkan data.

Hanya saja yang pasti, pemerintah lanjut Yapan punya komitmen menyelesaikan proyek multi years tersebut.

Salah satunya dengan menggandeng sejumlah universitas di tanah air untuk mengkaji dan mengitung ulang biaya penyelesaiannya.

Tapi apa daya, tidak adanya data awal membuat upaya itu jadi sia-sia.

Bahkan anggaran tahun ini yang sudah digelontorkan untuk menyelesaikan Pelabuhan Royoq serta Gedung Kristen Center di kampung Belempung Ulaq senilai Rp 10 miliar harus dibatalkan.

Pembatalan itu juga atas saran BPK dan KPK.

“Nah itu supaya masyarakat tahu. Memang sudah dianggarkan tinggal tunggu lelangnya aja tapi KPK bilang tidak boleh. Karena ketua KPK mengatakan kalau bapak melanjutkan itu bapak akan terlibat, ya saya tidak tahu terlibat apa,” ujarnya.

Baca Juga:

Ini Alasan Penundaan dan Upaya Pembangunan Jembatan ATJ Kubar

Bupati dua periode ini mengaku sudah jengah dengan bullian masyarakat di social media yang menganggap dirinya sengaja tidak mau melanjutkan proyek itu hingga mangkrak.

Namun Yapan tidak ambil pusing dan kukuh pada pendiriannya, tidak mau asal melanjutkan jika tidak ada data maupun pendapat hukum dari aparat penegak hukum.

“Nah itulah selama ini melalui media sosial membully saya kenapa tidak menyelesaikan itu, nah ini terjawab. Kalau saya menyelesaikan itu apakah kalian itu bertanggung jawab terhadap saya? Untung saya tidak jadi. Bayangkan sudah dianggarkan tapi mereka (KPK) bilang jangan dulu, tidak boleh.

“Selama ini di tengah masyarakat itu selalu tanya kenapa pemerintah sekarang tidak menyelesaikan itu, makanya saya pernah katakan masyarakat tidak pernah menanyakan kenapa pembangunan itu tidak selesai pada kontrak tahun jamak? Harusnya itu sudah selesai pada tahun jamak, tidak boleh melebihi dari kontrak,” lanjut pria asal kecamatan Damai itu.

Yapan yang didampingi sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kubar justru bersyukur tidak melanjutkan 4 proyek mangkrak itu.

“Inilah saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun saya di bully di mana-mana tapi Tuhan menjawab. Saya sama pak wakil sampai merinding. Kalau kami dua selesaikan barang ini, apa yang terjadi, paling bapak-bapak memberitakan Bupati terlibat. Itu aja yang kalian bisa bantu saya, tidak bisa bantu apa-apa.

“Jadi bersyukur tolong kalian beritakan bahwa kita mau menyelesaikan barang ini harus dengan data yang lengkap, tapi sampai hari ini kami belum dapat data itu,” tutup FX.Yapan.

Baca Juga:

Jembatan ATJ Mangkrak, Ini Penjelasan DPRD dan Pemkab Kutai Barat

Sebelumnya tim supervisi KPK RI menyambangi Kutai Barat, Selasa (21/6/2022).

Ketua Satgas 1 Bidang Pencegahan Direktorat IV Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Wahyudi mengatakan kedatangan KPK ke Kubar dalam rangka supervisi program pemberantasan KKN sekaligus mengecek secara langsung sejumlah proyek tahun jamak yang terindikasi mangkrak.

"Ini kita melakukan monitoring dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat. Salah satunya terkait dengan informasi ada potensi aset di kabupaten Kutai Barat yang mangkrak atau belum difungsikan sampai saat ini sejak di bangun. Nah kita mau melakukan pendalaman dari sisi pencegahan apakah aset-aset itu kedepan bisa dimanfaatkan atau tidak," kata Wahyudi usai audiensi dengan DPRD Kubar.

Dia menegaskan, lembaga antirasuah itu akan mempelajari dulu dokumen perencanaan maupun dokumen proyek. Hanya saja pemerintah daerah beralasan semua dokumen proyek-proyek tersebut hilang.

Hal itu yang membuat KPK terheran-heran. Sebab dokumen sepenting itu tidak ada di lemari arsip pemerintah.

Wahyudi menerangkan, jika ada dokumen maka pemerintah daerah bisa meminta legal opinion dari Kejaksaan atau Kepolisian.

"Makanya kita minta pemerintah daerah menyediakan data-data itu. Besok kita tunggu. Komitmen dari pemerintah daerah apakah bisa menyediakan dokumen-dokumen itu atau tidak," ucapnya.

"Saat ini memang kami fokus pada pencegahan. Sehingga dokumen itu sangat diperlukan agar bisa diminta pendapat hukum dari aparat penegak hukum, apakah aset itu bisa dimanfaatkan atau pembangunannya bisa diteruskan. Tapi tetap kita akan lakukan pendampingan secara hukum. Mengenai mekanisme yang lain nanti kita bisa lihat sejauh mana dokumen -dokumen itu bisa kita dapatkan," sambung Wahyudi.

Tim supervisi KPK RI saat audiensi dengan DPRD Kubar terkait proyek mangkrak (21/6/2022). Foto:RRI/Andreas

Meski tak menyebut ada atau tidak potensi korupsi serta kerugian negara, namun dia mengaku pihaknya masih mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan melakukan pencegahan terlebih dulu. Tujuannya agar aset itu bisa dimanfaatkan dan keuangan negara bisa dikembalikan.

"Bukan tidak ada penindakan hukum, tetapi sebenarnya kalau kita lakukan pencegahan manfaatnya itu jauh lebih besar daripada penindakan. Karena kalau kita langsung melakukan penindakan, pengembalian kerugian negara lebih kecil, kemudian biaya yang dikeluarkan lebih besar.

"Nah kalau kita mencegah, maka potensi pengembalian keuangan negara jauh lebih besar," lanjut Wahyudi.

Baca Juga:

Didatangi KPK, Anggota DPRD Kubar Ketar Ketir

Saat ditanya apakah ada penindakan secara hukum jika dokumen proyek tidak diserahkan, Wahyudi tidak menjawab secara tegas.

"Kita akan pelajari lebih lanjut kemungkinan-kemungkinannya seperti apa? Saya tidak bisa memastikan disini karena ini perlu analisa, perlu pendalaman," tutup Wahyudi.

Diketahui proyek-proyek yang diduga bermasalah itu diantaranya adalah Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Pembangunan Jalan sepanjang 12 kilometer tersebut merupakan proyek multiyears. Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 tetapi hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp 582 Miliar. 

Kedua pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.

Proyek ini dikerjakan pada 2009 – 2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012 – 2015 dan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 58,5 Miliar. Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai.

Ketiga, pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda – Kutai Barat dan sebaliknya.

Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp 300 Miliar. Dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan. 

Keempat, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok. Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp 50,7 Miliar. Saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan.

KPK memandang pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) sebagai salah satu upaya penting pencegahan korupsi. BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik.

“Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah,” beber Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam siaran Pers, Rabu (22/6/2022).

Dia mengatakan pengelolaan aset daerah yang baik juga akan menghindari terjadinya potensi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar