PT GBU Tahan Alat Kontraktor, Padahal Tidak Termasuk Aset Yang Disita Kejagung

KBRN, Sendawar : Kontraktor PT Gunung Bara Utama (GBU) ramai-ramai mengeluh usai penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang membuat perusahaan berhenti operasi.

Pasalnya selain dilarang menambang, alat-alat kontraktor juga ditahan oleh PT GBU selaku owner. Padahal alat kontraktor tidak termasuk dalam aset yang disita Kejagung.

Mereka tambah khawatir, alat-alat berat hingga mobil milik kontraktor ada yang masih kredit. Sehingga jika tidak beroperasi bisa saja ditarik leasing.

“Hampir semua kontraktor mengeluhkah hal yang sama karena tidak semua unit yang beroperasi barangnya cash,” ujar Abet Nego salah satu kontraktor PT GBU, saat rapat dengar pendapat dengan DPRD kabupaten Kutai Barat, di gedung dewan, Jumat (27/5/2022).

“Yang kami takut nanti kalau sebulan kedepan tidak jalan, bukan mobilisasi unit atau angkut batu bara tapi diambil leasing. Begitu juga karyawan kami, dengan tidak bekerja otomatis pasti tanggungjawabnya lebih banyak,” tambah Abet.

Dia menyebut peralatan tambang mayoritas milik kontraktor dan subkontraktor. Begitu juga jumlah karyawan. Sehingga kalau alat-alatnya ditahan owner, maka beban kontraktor tambah banyak.

“Kalau sampai ini tidak bekerja siapa yang mau kasi makan anak istrinya, kredit motornya,” ungkap Abet galau.

Baca Juga :

PT GBU Diminta Tidak ‘Cuci Tangan’ Dengan Tetapkan Status Force Majeure, Karyawan: Ini Bukan Bencana Alam

Senada diungkapkan Parto dari CV Rendi Abadi.

“Kami juga sebagai vendor masih banyak sekali tanggungan leasing maupun pinjaman di bank untuk pengadaa unit. Kalau ini berlarut-larut bagaimana nasib kami semua terutama yang bekerja di areal PT GBU,” ucapnya dengan nada lirih.

Yohanes Tino, perwakilan kontraktor lain yang memimpin penyampaian aspirasi di DPRD Kubar menyebut, sekitar 4000 karyawan PT GBU sudah dirumahkan.

Meski belum di PHK, tetapi dengan tidak adanya kegiatan usaha maka akan berdampak pada kondisi ekonomi dan masalah sosial.

“Harapan kami DPRD bisa membantu kami menyampaikan aspirasi kami ke pihak kejaksaan. Karena keluh kesah kami ini masalah perut. Apalagi yang bekerja di PT GBU ini 80% tenaga kerja lokal dari sekitar 4000 karyawan. Kita kali 3 saja berarti ada 12000 orang yang numpang makan disitu,” papar Tino.

Baca Juga :

Karyawan dan Kontraktor PT GBU Mengadu Soal Penutupan Perusahaan, Ini Sikap DPRD Kubar

Mendengar keluh kesah itu ketua DPRD Kubar, Ridwai mengaku prihatin dan menilai penahanan alat oleh PT GBU salah sasaran.

“Pemikiran kita jangan-jangan alat para kontraktor inipun dijaminkan oleh PT GBU sebagai penjamin utang mereka. Kenapa mereka tidak mengizinkan para kontraktor ini menggerakan alat itu. Kalau dibolehkan mungkin ada pekerjaan di tempat lain sehingga bisa menyambung hidup,” jelas Ridwai usai memimpin hearing di kantor dewan.

“Kalau kami di DPRD itu sudah jelas sekali bahwa itu pelanggaran. Orang jelas alat itu miliknya para kontraktor, tidak ada kaitannya dengan aset perusahaan. Yang disitas Kejaksaan Agung itu asetnya PT GBU, bukan termasuk aset para kontraktor,” sambung politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca Juga :

Bupati Kubar Prihatin Ribuan Karyawan PT GBU Dirumahkan Setelah Aset Perusahaan Disita Kejagung

Menanggapi keluhan itu pihak Kejaksan Negeri Kutai Barat angkat bicara.

Kepala seksi Intelejen Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean menjelaskan penyitaan aset yang dilakukan Kejagung sudah sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Yaitu dalam kasus korupsi PT Jiwasraya dengan terpidana Heru Hidayat petinggi PT GBU.

“Kasus Jiwasraya sudah inkrach, tidak ada alasan apapun jaksa tidak melaksanakan putusan pengadilan. Tidak ada dasar. Karena dalam putusan pengadilan, salah satunya melakukan sita eksekusi aset milik terpidana Heru Hidayat,” ujar Riciki dalam RDP tersebut.

Dia menambahkan, berdasarkan putusan pengadilan, Heru Hidayat diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 10,7 triliun. Namun karena terdakwa Heru Hidayat tidak mampu membayar maka asetnya disita dan dilelang oleh negara.

Hanya saja jika ownernya tidak membayar hak-hak kontraktor, maka kejaksaan mempersilakan para kontraktor menggugat balik ownernya.

“Makanya baik dari segi hukum maupun aspek sosialnya, mau tidak mau harus diterima. Karena memang sejauh ini dari pihak GBU tidak membayar uang pengganti. Yang dieksekusi yaitu asetnya PT GBU. Tapi kalau memang punya alat lalu ditahan mungkin karena alasan force majeure, mungkin teman-teman disini bisa menguji di pengadilan. Silakan gugat, ada sarana hukum,” terang Ricki.

Sebelumnya Kejaksaan Agung RI menyita aset PT GBU pekan lalu. Aset yang dieksekusi berupa lahan tambang seluas 5300 hektare, kantor, terminal khusus atau jetty serta stokpile.

“Jadi sejak 18 Mei sudah dilakukan penutupan total di mainingnya, maupun kantor dan pelabuhanya. Itu sudah tidak boleh beroperasi lagi,” pungkasnya.

Sementara itu manajemen PT GBU tidak ada satupun yang hadir dalam hearing di DPRD.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar