Karyawan dan Kontraktor PT GBU Mengadu Soal Penutupan Perusahaan, Ini Sikap DPRD Kubar

Aksi damai karyawan dan kontraktor PT GBU di kantor DPRD Kutai Barat, Jumat (27/5/2022).

KBRN, Sendawar : Ratusan karyawan bersama 14 kontraktor PT Gunung Bara Utama (GBU) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Jumat (27/5/2022).

Masa aksi tiba di gedung dewan kompleks perkantoran Pemkab Kubar sekitar pukul 9 pagi menggunakan beberapa bus karyawan.

Karyawan dan kontraktor perusahaan tambang batu bara itu mengadu ke wakil rakyat setelah perusahaan berhenti beroperasi akibat penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung Repubik Indonesia sejak 18 Mei lalu.

Mereka membawa sebuah spanduk dengan tulisan “Penyetopan operasional tambang PT GBU dampaknya sangat kami rasakan ditengah hiruk pikuknya kenaikan harga dan kebutuhan hidup yang harus kami tanggung. Pemerintah tolong kami”.

Baca Juga :

Karyawan dan Kontraktor PT GBU Bakal Ngadu ke DPRD Usai Perusahaan Stop Operasi

Ratusan personil polisi ikut mengawal aksi damai tersebut. Ketua DPRD Kubar Ridwai dan sejumlah anggota dewan kemudian menemui masa di depan kantor.

Kepada peserta aksi Ridwai mengaku pemerintah daerah sulit menangani persoalan yang dihadapi karyawan maupun kontraktor PT GBU.

Lantaran penyetopan operasional perusahaan dan penyitaan aset adalah masalah hukum yang ditangi Kejagung RI.

“Karena ini keputusannya di tingkat Kejaksaan Agung maka kita di kabupaten tinggal mengikuti saja. Kami sudah konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kutai Barat tetapi mereka bilang mereka hanya mendampingi pentitaan aset oleh Kejagung. Sehingga persoalan ini memang sulit diselesaikan di tingkat kabupaten,” kata Ridwai dihadapan peserta aksi damai.

Meski begitu Ridwai berjanji akan mendatangi Kejagung RI, Manajemen PT GBU di tingkat pusat hingga meminta bantu ke anggota DPR RI di Jakarta.

 “Kami akan ketemu dengan pimpinan level atas di Jakarta. Tujuannya kami minta ada kepastian dari pimpinan PT GBU mengenai nasib karyawan dan kontraktor,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu yakin ribuan karyawan dan kontraktor PT GBU sangat risau usai dirumahkan dan menunggu tanpa kepastian.

“Makanya kami akan langsung menyampaikan ke DPR RI dan Kejaksaan Agung. Jadi harapan kami, bapak ibu sekalina tidak usah berpikir yang macam-macam dulu,” tutur dia.

Baca Juga :

Bupati Kubar Prihatin Ribuan Karyawan PT GBU Dirumahkan Setelah Aset Perusahaan Disita Kejagung

Ketua dewan lalu mempersilahkan perwakilan karyawan dan kontraktor masuk ke rumah rakyat. Mereka mengadakan pertemuan di ruang rapat komisi dengan dihadiri pihak Kejaksaan Negeri Kubar, Dinas tenaga kerja serta TNI-Polri.

Dalam pertemuan itu perwakilan karyawan dan kontraktor kembali menyampaikan unek-uneknya soal nasib mereka yang penuh ketidakpastian.

Salah satu yang dikeluhkan adalah soal aset milik kontraktor yang ditahan oleh PT GBU.

“Para kontraktor ini mengaku bahwa alat mereka tidak diizinkan bergerak oleh PT GBU. Kalau dibolehkan mereka ini mungkin ada pekerjaan di tempat lain untuk menymabung hidup, tetapi oleh PT GBU tidak boleh,” beber Ridwai usai pertemuan dengan perwakilan masa.

Ridwai menyebut, penyitaan aset yang dilakukan Kejagung hanya aset PT GBU. Tidak termasuk alat-alat berat milik kontraktor. Namun perusahaan BUMN itu justru menahan aset kontraktor.

“Yang disita asetnya GBU bukan aset para kontraktor. Dan mereka tidak ada kaitannya, nah ini yang kita sayangkan,” tukasnya.

Meski begitu Ridwai tak mau ikut campur soal klaim para pekerja tambang tersebut. Hanya saja dia mengaku tidak menutup kemungkinan para kontraktor menggugat balik PT GBU.

Sementara Yohanes Tino T mengatakan semua kontraktor bingung dengan kondisi perusahaan. Sebab hampir setiap hari karyawan selalu menanyakan kejelasan nasib mereka usai perusahaan di tutup total.

Selain itu para kontraktor juga mengaku banyak alat berat yang belum lunas kredit sehingga mereka takut alat mereka ditarik leasing.

“Dengan tidak bekerja otomatis tanggungjawab makin banyak. Makanya kami minta kejelasan,” katanya.

Dia menilai jika tidak segera ada kejalasan, maka dikwatirkan ada dampak sosial di tengah masyarakat karena sekitar 4000 karyawan tidak lagi bekerja.

Kemudian Abet Nego dari kontraktor PT PSJ mengaku bingung dengan adanya status force majeur yang dikeluarkan PT GBU.

“Karena bahasanya force majeur maka pandangan kami kemungkinan PT GBU tidak ada tanggungjawabnya kepada kami,” ujar Abet, risau.

Mereka menilai status force majeur bisanya terjadi akibat bencana alam atau perang. Sementara yang terjadi adalah masalah hukum yang dihadapi PT GBU sebagai owner.

“Kita takutnya dengan adanya force majeur ini nanti ada yang mau cuci tangan. Karena rata-rata kita invoice nya ada yang menggantung tiga bulan. Menurut kami ini tidak ada sangkut pautnya dengan force majeur,” tambahnya.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kubar Ricki Rionart Panggabean menyebut penyitaan aset yang dilakukan Kejagung adalah putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan terpidana Heru Hidayat orang dalam PT GBU.

Salah satunya adalah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 10,7 triliun. Namun karena terdakwa Heru Hidayat tidak memmbayar maka asetinya disita dan dilelang oleh nagara.

Meski begitu Ricki mengaku kewenanganya penyitaan ada ditangan Kejagung RI. Bukan Kejaksaan Negeri Kabupaten.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada pemenang lelang baru di PT GBU,” ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar