Apresiasi Kejari Kubar Yang Hukum Berat Koruptor, Alsyus LSM Fakta: Banyak Kasus Mandek Karena LHP BPK Lelet

Ketua Dewan Pembina LSM Fakta kabupaten Kutai Barat, Alsyus apresiasi kinerja Kejari Kubar tetapi menyoroti BPK soal LHP. Foto: Dok Alsyus

KBRN, Sendawar : Ketua Dewan Pembina LSM Fakta, Alsyus mengapresiasi Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang menuntut para pelaku korupsi dengan hukum cukup tinggi.

Salah satunya dalam kasus korupsi DBHDR program pencegahan kebakaran hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2018.

Dalam kasus yang menyeret mantan kepala BPBD Jenton dan Adriani itu, Kejaksaan menuntut 9 dan 10 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Baca Juga:

Kasus Korupsi BPBD Kubar, JPU Tuntut Jenton dan Adriani 9 dan 10 Tahun Penjara

Alsyus menilai, hukuman berat bagi para koruptor itu sudah tepat, demi keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

"Saya memberi apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang konsisten melakukan tuntutan tinggi kepada semua pelaku korupsi tanpa pandangan bulu. Ini adalah sikap yang adil dan berpihak pada masyarakat," kata Alsyus kepada RRI di Sendawar, Senin (23/5/2022).

Selain apresiasi, Alsyus juga mengingatkan korps Adhyaksa soal kasus-kasus yang mandek.

Diantaranya kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015, seragam sekolah Dinas Pendidikan Kubar Tahun 2017 serta pembangunan jalan Tanjung Isuy Kubar tahun 2018.

Tiga kasus ini lanjut Alsyus, jadi ukuran kinerja korps Adhyaksa dalam pemberantasan korupsi. Hanya saja menurutnya, Kejaksaan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak lain.

Terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim.

Sebab Kejaksaan selalu beralasan kasus Tipikor lambat diproses karena LHP BPK belum ada.

Baca Juga:

Kejari Tunggu LHP BPK Terkait Kerugian Negara Proyek Seragam Sekolah Disdikbud Kubar Tahun 2017

Sementara BPK adalah lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dari setiap kasus korupsi yang diusut aparat penegak hukum, dan sumber anggarannya dari pemerintah.

"Kita berharap juga kepada BPKP Kaltim untuk memberi respon dan jawaban cepat terhadap LHP suatu perkara yang sudah naik ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat," tukas pegiat media sosial ini.

Baca Juga:

LSM Fakta Pertanyakan Kelanjutan Kasus Tipikor Seragam Sekolah Disdikbud Kubar Tahun 2017

Respon lambat BPK mengeluarkan LHP dinilai ikut menghambat pemberantasan KKN.

"Bayangkan satu kasus saja bisa 2 sampai 4 tahun LHP dari BPK Kaltim belum jadi atau belum bisa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Sehingga membuat kasus jadi terkatung-katung.

"Contoh kasus seragam sekolah tahun 2018, kasus jalan Pom Bensin Tanjung Isuy yang diduga merugikan negara kurang lebih 5 milyar dan kasus-kasus lain," terang tokoh muda Kubar ini.

Dia menyayangkan kinerja lembaga pengawas keuangan negara ini yang dianggap lelet.

"Melihat hal ini kita masyarakat sangat sedih karena kita negara hukum tapi hukum tidak dijalankan dengan baik," pungkas Alsyus.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar