Kasus Korupsi BPBD Kubar, JPU Tuntut Jenton dan Adriani 9 dan 10 Tahun Penjara

KBRN, Sendawar : Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kutai Barat menjatuhkan tuntutan cukup tinggi terhadap dua terdakwa kasus Tipikor dana DBHDR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat tahun 2018.

Diantaranya terdakwa Jenton dituntut 9 tahun penjara serta denda Rp 300 juta. 

"Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Jenton, S.Pd, oleh karena itu selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.30 0.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan," jelas tim JPU Kejari Kubar yang dipimpin Kasi Pidsus Iswan Noor dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (19/5/2022).

Kemudian terdakwa kedua, Adriani dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adriani oleh karena itu selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.

Selain hukuman penjara serta denda, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1 miliar, dari total Rp 1,3 Miliar.

Masing-masing Jenton Rp 35 juta dan Adriani, Rp 999 juta.

Jika tidak sanggup membayar kerugian negara, maka JPU akan menyita harta benda untuk dilelang. Namun apabila hasil lelang belum cukup maka hukuman penjara badan bertambah 1 tahun untuk Jenton dan 3 tahun untuk Adriani.

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Kepala Kejari Kubar, Bayu Pramesti mengatakan, alasan Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman tinggi karena Jenton dan Adriani dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat negara. Selain itu kerugian negara juga belum mampu dikembalikan.

"Pertimbangan tuntutan tinggi salah satunya kerugian keuangan negara belum dipulihkan," kata Bayu Pramesti, melalui Kasi Intel Ricki Rionart Panggabean, Sabtu (19/5/2022).

Korps Adhyaksa memang tidak main-main dengan perkara korupsi BPBD Kubar. Sebab kasus ini menyeret mantan kepala BPBD dan PPK proyek DBHDR.

Bahkan sejumlah aset berupa kendaraan roda dua dan roda empat hingga perabot rumah tangga yang diduga dibeli dari uang hasil korupsi juga sudah disita Kejari Kubar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar