Kejari Tunggu LHP BPK Terkait Kerugian Negara Proyek Seragam Sekolah Disdikbud Kubar Tahun 2017

Kepala Kejaksaan Negeri Kubar Bayu Pramesti (tengah) saat memberi keterangan pers terkait peningkatan status penyelidikan ke penyidikan untuk perkara dugaan Tipiko seragam sekol,ah tahun 2017. (29/11/2021) Foto Dok RRI/Andre

KBRN, Sendawar : Kejaksaan Negeri Kutai Barat memastikan terus mengembangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2017.

“Masih proses penyidikan. Jadi tetap jalan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti didampingi Kasi Intel Ricki Rionart Panggabean saat dikonfirmasi RRI di Kejari Kubar, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga :

Selain 2018, Kejari Kubar Juga Sidik Pengadaan Seragam Sekola Disdikbud Tahun 2017

Kajari menyebut, perkara rasuah yang dinaikan statusnya ke tahap penyidikan sejak November 2021 lalu itu tinggal menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur.

Sebab kejaksaan memang meminta bantuan BPKP Kaltim menghitung kerugian negara.

“Kita masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara, biar jelas dan pasti jumlahnya. Karena kerugian keuangan negara adalah salah satu unsur yang disangkakan. Jadi itu sangat penting,” tukas Bayu Pramesti.

Kajari menegaskan, pihaknya tidak bisa mengintervensi BPKP soal LHP maupun perhitungan kerugian negara. Karena secara kelembagaan, mereka punya kewenangan masing-masing.

“Karena jaksa penyidik kan minta bantu perhitungan kerugian negara antar instansi. Makanya kita menunggu,” imbuh dia.

Penyidik Kejaksaan lanjut Bayu juga masih terus mendalami siapa saja yang terlibat dalam lingkaran proyek senilai Rp 4 Miliar lebih itu. Setidaknya lebih dari 20 saksi sudah dipanggil penyidik Kejaksaan.

“Prosesnya masih tetap jalan, dan juga keterangan-keterangan yang lain juga tetap kita kumpulkan,” tutup Bayu Pramesti.

Baca Juga :

Tersangka Korupsi Seragam Sekolah Disdikbud Kubar Kembalikan Kerugian Negara Rp 404 Juta

Seperti diketahui Disdikbud Kubar melakukan pengadaan seragam sekolah dua tahun berturut-turut. Yakni tahun 2017 dan 2018.

Namun belakangan ditemukan kerugian negara untuk proyek tahun 2018 sehingga disidik Kejaksaan.

Korps Adhiyaksa pun menetapkan Yakobus Yamon sebagai PPK dan Bril Abraham Marludi (kontraktor) jadi tersangka.

Keduanya kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda.

Baca Juga :

LSM Fakta Pertanyakan Kelanjutan Kasus Tipikor Seragam Sekolah Disdikbud Kubar Tahun 2017

Disisi lain DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kabupaten Kutai Barat mempertanyakan tindak lanjut perkara dugaan Tipikor yang sudah disidik Kejari Kubar.

Ketua DPD LSM Fakta Kubar, Hertin Armansyah menilai penelusuran kasus pengadaan seragam sekolah tahun 2017 mestinya tidaklah sulit. Mengingat indikasi awal adanya dugaan tipikor di tahun 2017 justru diketahui setelah Kejari Kubar mengungkap kasus yang sama di tahun 2018.

Apalagi kasus pengadaan seragam sekolah tahun 2018 sudah naik meja persidangan dengan dua terdakwa.

“Saya rasa ini tidak terlalu perlu waktu yang lama, karena selain pemanggilan saksi-saksi, pihak Kejari juga sudah meminta tim ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, untuk menghitung kerugian negara,” jelas Hertin dalam keterangan di Sendawar, Jumat (22/4/2022).

“Terkait informasi bahwa proyek pengadaan seragam sekolah pada Disdikbud Kubar sudah clear dengan dikembalikannya kerugian negara atas temuan BPK, Kami rasa itu tidak cukup disitu. Yang jelas perkara itu  harus  didalami oleh Kejari Kubar untuk mencari modus dan niat melakukan korupsi,” sambungnya.

Hertin menyebut proyek seragam sekolah tahun 2017 menelan biaya hingga Rp 4,1 miliar.

Kemudian di tahun 2018, Disdikbud kembali menggelontorkan anggaran untuk proyek yang sama dengan dana Rp 5 Miliar.

“Ini perlu diusut tuntas, karena nilai pengadaan seragam untuk anak sekolah sesuai SPK No:027/4713/UMUM/DPK II/X/2017,Tgl.04 Okt 2017 pada Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kutai Barat TA 2017 nilainya cukup besar yaitu  Rp 4.123.630.960.

Pemenang kontraknya atas nama Wanda Setiawan/Direktur CV. Remaja dan hampir sama  dengan  nilai kontrak pengadaan seragam  tahun 2018 sebesar Rp 5.069.955.825,” urai Hertin.

LSM Fakta kata dia akan selalu mendukung Kejaksaan dalam membongkar praktik korupsi. Sehingga dia meminta penyidik Kejari Kubar mencari dalang dibalik kasus yang sudah menyeret pejabat Disdikbud Kubar itu.

“Kami meminta penyidik mencari mens rea dan actus reus. Jadi niat jahat dan perbuatannya,” katanya.

Baca Juga:

Terdakwa Tipikor Seragam Sekolah Tak Ajukan Keberatan Meski Terancam 20 Tahun Penjara

Kejari Kubar Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus Seragam Sekolah Disdikbud, Tersangka Langsung Ditahan

Sementara ketua dewan Pembina LSM Fakta Alsyus mengatakan, kasus seragam sekolah itu harus diusut tuntas. Sebab anak-anak sekolah yang seharusnya mendapat bantuan seragam, malah harus membeli sendiri.

“Dalam kasus korupsi seragam sekolah tahun 2017/2018 sangat merugikan siswa dan orang tua siswa. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan keadilan. Dan harapan kita pihak kejaksaan Negeri Kutai Barat tidak mengecewakan masyarakat,” lugas Alsyus.

Pegiat media social itu prihatin atas kasus-kasu korupsi yang terjadi di Kutai Barat dalam dua tahun terakhir. Sehingga dia mendukung aparat penagak hukum mengusut dan menjebloskan para koruptor ke penjara.

“Ini sudah meresahkan masyarakat, terbukti  ada beberapa tersangka yang sudah dilakukan penahanan oleh APH terutama kasus BPBD dan kasus  seragam sekolah 2018,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar