LSM Fakta Pertanyakan Kelanjutan Kasus Tipikor Seragam Sekolah Disdikbud Kubar Tahun 2017

Ketua Dewan pembina LSM Fakta Kuar Alsyus (kanan) dan Ketua DPD Fakta Hertin Armansyah (kiri).

KBRN, Sendawar : DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kabupaten Kutai Barat mempertanyakan tindak lanjut perkara dugaan Tipikor pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017.

Pertanyaan itu dilontarkan ketua DPD LSM Fakta Kubar, Hertin Armansyah.

Menurut Hertin, penyidikan perkara itu sudah diumumkan Kejaksaan Negeri Kutai Barat sejak akhir 2021. Namun hingga kini belum ada titik terang, siapa yang bertanggungjawab.

“LSM Fakta meminta Kejari Kubar segera mengumumkan status tersangka dugaan tipikor pengadaan seragam sekolah tahun 2017 yang sudah dinaikan perkara dari penyelidikan ke penyidikan oleh Kejari Kubar,” ucap Hertin di Sendawar, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga:

Tersangka Korupsi Seragam Sekolah Disdikbud Kubar Kembalikan Kerugian Negara Rp 404 Juta

Hertin menilai penelusuran kasus pengadaan seragam sekolah tahun 2017 mestinya tidaklah sulit. Mengingat indikasi awal adanya dugaan tipikor di tahun 2017 justru diketahui setelah Kejari Kubar mengungkap kasus yang sama di tahun 2018.

Apalagi kasus pengadaan seragam sekolah tahun 2018 sudah naik meja persidangan dengan dua terdakwa.

“Saya rasa ini tidak terlalu perlu waktu yang lama, karena selain pemanggilan saksi-saksi, pihak Kejari juga sudah meminta tim ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, untuk menghitung kerugian negara,” tukas sang aktivis.

“Terkait informasi bahwa proyek pengadaan seragam sekolah pada Disdikbud Kubar sudah clear dengan dikembalikannya kerugian negara atas temuan BPK, Kami rasa itu tidak cukup disitu. Yang jelas perkara itu  harus  didalami oleh Kejari Kubar untuk mencari modus dan niat melakukan korupsi,” sambung Hertin.

Hertin menyebut proyek seragam sekolah tahun 2017 menelan biaya hingga Rp 4,1 miliar.

Kemudian di tahun 2018, Disdikbud kembali menggelontorkan anggaran untuk proyek yang sama dengan dana Rp 5 Miliar.

“Ini perlu diusut tuntas, karena nilai pengadaan seragam untuk anak sesuai SPK No:027/4713/UMUM/DPK II/X/2017,Tgl.04 Okt 2017 pada Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kutai Barat TA 2017 nilainya cukup besar yaitu  Rp 4.123.630.960.

Pemenang kontraknya atas nama Wanda Setiawan/Direktur CV. Remaja dan hampir sama  dengan  nilai kontrak pengadaan seragam  tahun 2018 sebesar Rp 5.069.955.825,” papar Hertin.

Baca Juga :

Selain 2018, Kejari Kubar Juga Sidik Pengadaan Seragam Sekola Disdikbud Tahun 2017

LSM Fakta kata dia akan selalu mendukung Kejaksaan dalam membongkar praktik korupsi. Sehingga dia meminta penyidik Kejari Kubar mencari dalang dibalik kasus yang sudah menyeret pejabat Disdikbud Kubar itu.

“Kami meminta penyidik mencari mens rea dan actus reus. Jadi niat jahat dan perbuatannya. Karena proyek yang menelan dana hingga Rp 10 Miliar itu sangat mempengaruhi pembangunan dan kemajuan daerah, artinya merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga:

Sidang Tipikor Seragam Sekolah, JPU Hadirkan 7 Saksi

Sementara ketua dewan Pembina LSM Fakta Alsyus mengatakan, kasus seragam sekolah itu harus diusut tuntas. Sebab anak-anak sekolah yang seharusnya mendapat bantuan seragam, malah harus membeli sendiri.

“Dalam kasus korupsi seragam sekolah tahun 2017/2018 sangat merugikan siswa dan orang tua siswa. Oleh sebab itu masyarakat benar-benar mengharapkan pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat segera mengumumkan tersangkanya ke publik dan para pelakunya segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

“Masyarakat mengharapkan keadilan. Dan harapan kita pihak kejaksaan Negeri Kutai Barat tidak mengecewakan masyarakat,” lanjut Alsyus.

Baca Juga:

Terdakwa Tipikor Seragam Sekolah Tak Ajukan Keberatan Meski Terancam 20 Tahun Penjara

Sebagai masyarakat yang ikut membayar pajak dan peduli pembangunan, dia merasa prihatin.

Sebab dalam 2 tahun terakhir, sudah ada tiga kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Kutai Barat.

“Karena penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah /APBN  mengalami kenaikan trendnya di 2 tahun terakhir. Ini sudah meresahkan masyarakat, terbukti  ada beberapa trsangka yang sudah dilakukan penahanan oleh APH terutama kasus BPBD dan kasus  seragam sekolah 2018,” kata pegiat media sosial tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti didampingi Kasi Intel Ricki Rionart Panggabean akhirnya buka suara terkait pertanyaan LSM Fakta.

Kajari dan Kasi Intel meluruskan soal anggapan Korps Adhiyaksa lamban memproses perkara rasuah tersebut.

Menurut Bayu Pramesti, kasus dugaan tipikor seragam sekolah tahun 2017 masih tetap berjalan alias tidak dihentikan.

“Masih proses penyidikan. Jadi tetap jalan,” ucap Bayu Pramesti saat dikonfirmasi RRI di kantornya, Jumat (22/4/2022).

Mantan Kajari Ogan Komering Ulu itu menerangkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPKP Perwakilan Kaltim.

Sebab yang menentukan ada dan tidaknya kerugian negara adalah tim ahli BPK.

“Kita masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara, biar jelas dan pasti jumlahnya. Karena kerugian keuangan negara adalah salah satu unsur yang disangkakan. Jadi itu sangat penting,” papar Bayu.

Baca Juga:

Kejari Kubar Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus Seragam Sekolah Disdikbud, Tersangka Langsung Ditahan

Sedih Yakobus Yamon Ditetapkan Tersangka, Istri: Love U Papa Yamon, Kami Akan Jalani Proses Ini

Kajari menegaskan, pihaknya tidak bisa mengintervensi BPKP soal LHP maupun perhitungan kerugian negara. Sebab secara kelembagaan, mereka punya kewenangan masing-masing.

“Ya namanya kita minta bantuan ya kita tunggu. Karena jaksa penyidik kan minta bantu perhitungan kerugian negara antar instansi. Makanya kita menunggu,” tutur Bayu.

Penyidik Kejaksaan lanjut Bayu juga masih terus mendalami siapa saja yang terlibat dalam lingkaran proyek tersebut. Setidaknya lebih dari 20 saksi sudah dipanggil.

“Prosesnya masih tetap jalan, dan juga keterangan-keterangan yang lain juga tetap kita kumpulkan,” tutup Bayu Pramesti.

Konferensi Pers Kejari Kubar soal kasus dugaan Tipikor seragam sekolah Tahun 2017. (29/11/2021) Foto: DokRRI/Andre

BACA JUGA:

Pengadaan Seragam Sekolah Dipersoalkan, Kepala Disdikbud Kubar: Kami Sudah Bekerja Sesuai Aturan, Tidak Tahu Apa yang Dipermasalahkan

Seperti diketahui Disdikbud Kubar melakukan pengadaan seragam sekolah dua tahun berturut-turut. Namun belakangan ditemukan kerugian negara untuk tahun 2018 sehingga disidik Jaksa.

Korps Adhiyaksa pun menetapkan Yakobus Yamon sebagai PPK dan Bril Abraham Marludi (kontraktor) jadi tersangka.

Keduanya kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda.

Sedangkan untuk tahun 2017, masih dalam pengembangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar