Selain Hukuman Penjara, 4 Terdakwa Kasus Tipikor DD Kampung Dasaq Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 123 Juta Per Orang

KBRN, Sendawar : Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat menjatuhkan tuntutan yang cukup berat bagi 4 terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana desa di kampung Dasaq, kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.

Ke empat terdakwa antara lain Mardonius Raya sebagai kepala kampung Dasaq, Yeheskel sebagai sekertaris atau juru tulis, Novia Betsi sebagai bendahara dan Fahril Husaini selaku Kaur Pembangunan sekaligus pelaksana kegiatan.

Para terdakwa dibawa ke meja hijau karena diduga menyalahgunakan dana desa tahun 2017 di kampung Dasaq hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 513 juta.

Tim JPU yang dipimpin kasi Pidana Khusus Iswan Noor menilai ke empat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Sehingga JPU menjatuhkan tuntutan penjara selama 6 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000, subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Bahkan hukuman ditambah berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 123.155.565. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

BACA JUGA:

4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Kampung Dasaq Dituntut 6 Tahun Penjara

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kutai Barat Ricki Rionart Panggabean saat dikonfirmasi RRI di kantor Kejari Jalan Sendawar Raya Kecamatan Barong Tongkok Jumat (13/8/2021) mengatakan, uang pengganti itu wajib dibayar sebagai pemulihan kerugian negara.

“Terhadap uang pengganti ini sesuai dari hasil audit baik itu dari BPK atau BPKP yang menyatakan ada kerugian keuangan negara dan itu kami mintakan kepada terdakwa tanggung renteng. Jadi setelah dibagi dari nilai 500 juta sekian, masing-masing itu kurang lebih Rp 123 juta,” jelas Ricki Panggabean.

BACA JUGA: Terancam 9 Tahun Penjara, Ini Pembelaan Pengacara Terdakwa Kasus Tipikor Dana Desa Kampung Dasaq

Ricki Rionart Panggabean - Kasi Intelejen Kejari Kubar saat memberikan keterangan pers di kantor Kejari Kubar, Jumat (13/8/2021).

Menurut Ricki, Jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Nanti kita mengacu keputusan majelis hakim biasanya apabila para terdakwa tidak dapat mengembalikan atau memulihkan keuangan negara maka aset-aset milik terdakwa dapat disita agar keuangan negara pulih kembali setelah ada putusan inkrah,” katanya.

Meski begitu Ricki yang berbicara mewakili Kepala Kejaksaan yang baru Bayu Pramesti mengungkapkan, tuntutan JPU itu bisa berubah setelah putusan hakim.

“Tidak menutup kemungkinan baik untuk pidana denda dan uang pengganti itu bisa berubah. Tapi biasanya terkait uang pengganti majelis hakim itu mengaminkan karena memang hasil audit,” ujarnya.

Jaksa berharap dengan tingginya tuntutan itu bisa menjadi efek jera dan pelajaran bagi perangkat desa lain di Kutai Barat. Sebab kasus korupsi berjemaah di kampung Dasaq itu tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat setempat.

“Mudah-mudahan kepada kepala desa atau petinggi yang lain agar berkaca dalam perkara ini lebih berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa maupun ADD,” terangnya.

Sidang Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Samarinda. Sumber Foto Kejari Kubar.

Adapun dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum mengenakan Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Korps Adhyaksa juga menetapkan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 17.000.000 yang diserahkan salah satu terdakwa dirampas untuk Negara.

Terakhir menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.

Adapun tuntutan itu sudah dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor PN Samarinda 28 Juli lalu. Tim pengacara juga sudah menyampaikan nota pembelaan. Rencananya sidang akan dilanjutkan tanggal 18 Agustus dengan agenda replik dari JPU.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00