4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Kampung Dasaq Dituntut 6 Tahun Penjara

KBRN, Sendawar : Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat menuntut 4 terdakwa kasus korupsi dana desa kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dengan hukuman 6 tahun penjara.

Hal itu dibenarkan kepala seksi intelejen Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Ricki Rionart Panggabean saat dikonfirmasi RRI di Kantor Kejari Jumad (13/8/2021).

Ricki mengatakan tuntutan itu sudah dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda 28 Juli lalu 

BACA JUGA: Terancam 9 Tahun Penjara, Ini Pembelaan Pengacara Terdakwa Kasus Tipikor Dana Desa Kampung Dasaq

Ricki Rionart Panggabean, Kasi Intel Kejari Kubar saat memberikan keterangan pers di kantor Kejari Jumad 13 Agustus 2021.

Ke empat terdakwa antara lain Mardonius Raya sebagai kepala kampung Dasaq,  Yeheskel sebagai sekertaris atau juru tulis,  Novia Betsi sebagai bendahara dan Fahril Husaini pelaksana kegiatan.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Mardonius Raya, Terdakwa II, Yeheskel  Terdakwa III, Sdri Novia Betsi,Terdakwa IV, Fahril Husaini oleh karena itu masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," jelas Ricki Panggabean.

BACA JUGA: Selain Hukuman Penjara, 4 Terdakwa Kasus Tipikor DD Kampung Dasaq Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 123 Juta Per Orang

Foto Sidang di PN Samarinda. Sumber Fb.Kejaksaan Negeri Kutai Barat

BACA JUGA:

Kejari Kubar Kirim 4 Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa ke Lapas Samarinda dan Tenggarong

JPU menilai ke empat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

JPU juga mewajibkan para terdakwa membayar denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Selain itu tim JPU juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp123.155.565,- (Seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

"Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," terang Ricki.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun," katanya.

Foto Sidang di PN Samarinda. Dok Kejari Kubar

BACA JUGA:

Kejari Kutai Barat Prioritaskan Kasus Korupsi BPBD

JPU berpandangan uang pengganti itu wajib dibayar sebagai pemulihan kerugian negara.

"Terhadap uang pengganti ini karena sesuai hasil audit BPK maupun BPKP yang menyatakan ada kerugian keuangan negara dan itu kami mintakan kepada terdakwa tanggung renteng. Jadi masing-masing Sekitar 123 juta. Dari total kerugian negara sekitar 500 juta lebih," ungkap Ricki.

Korps Adhyaksa juga menetapkan barang bukti dua buah stempel dirampas untuk dimusnahkan.

Kemudian sejumlah dokumen juga tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sementara uang tunai sebesar Rp. 17.000.000 yang diserahkan salah satu terdakwa dirampas untuk Negara.

Terakhir menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.

Menurut kasi Intel, hukuman berat itu sebagai efek jera dan pelajaran bagi aparat desa yang lain.

"Mudah-mudahan kepada kepala desa atau petinggi yang lain agar berkaca dalam perkara ini lebih berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa maupun ADD," pungkasnya.

Adapun tuntutan itu sudah dibacakan JPU dalam sidang di PN Samarinda 28 Juli lalu.

Tim pengacara juga sudah menyampaikan nota pembelaan.

Rencananya sidang akan digelar kembali tanggal 18 Agustus mendatang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00