Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

KBRN, Sendawar : Pihak Kepolisian dan Kejaksaan membeberkan sejumlah modus penyelewengan dana desa yang dilakukan petinggi dengan tujuan memperkaya diri.

Tindakan penyelewengan yang paling sering terjadi adalah penggelembungan harga barang dan jasa atau mark up.

Kepala Unit (Kanit) PS Idik Tiga Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kutai Barat M. Daud mengatakan, dalam temuan polisi ada kades yang menaikan harga barang diatas standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Temuan-temuan yang selalu berulang-ulang adalah kaitan dengan SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa) dalam RAB. Itu RAB dibuat berdasarkan SHBJ. Padahal setahu saya yang namanya dana desa itu adalah harga yang berlaku pada saat itu,” jelas M. Daud saat menyampaikan materi tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kampung Melalui Peran Bhabinkamtibmas di Aula ATJ Kantor Bupati Kubar Rabu (9/6/2021).

Dia mengambil contoh soal harga semen. Ada beberapa kampung yang menaikan harga sampai Rp 110.000 per sak, mengikuti harga dalam SHBJ. Padahal harga pasaran hanya Rp 65.000 per sak.

“Penyusunan RAB adalah domain TPK yang melakukan survei harga kemudian diverifikasi kembali oleh sekretaris desa. Kalau harga semen nya di situ Rp 65.000 dari ambang batas SHBJ-nya 110.000 ngga boleh dibuatkan nanti 110.000, Ini banyak kita temukan,” katanya.

Daud menyebut dalih menaikan harga itu karena petinggi beralasan ada tambahan pajak dan ongkos angkut. Seharusnya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), perangkat kampung langsung memasukan pajak dan ongkos angkut.

“Karena ada verifikasi awal kalau Rp 65.000 ditambah dengan 11,5% pajaknya ya ditambahkan itu harganya dimasukkan. Kalaupun ada ongkos-ongkos sambungkan dengan nilai perolehan daripada barang dan jasa tersebut jangan mengacu kepada SHBJ. Karena SHBJ ini hanya panduan jangan sampai melebihi harga sudah diatur ditetapkan oleh pemerintah. Kalaupun melebihi SHBJ harus dapat diterima dengan akal sehat,” bebernya.

Rakor Petinggi-BPK Se-Kubar (Rabu 9/6/2021).

Polisi lanjut Daud tidak akan mengamini tindakan penyelewengan tersebut. Apalagi sampai menimbulkan kerugian negara yang besar dan tidak mampu dikembalikan.

“Makanya ketika kita laksanakan restorative justice itu harus ada muncul kerugian keuangan negara. Dan harus segera ditindaklanjuti cash tunai atau dengan jaminan yang dapat di dijual dengan kuasa atau perwakilannya. Kita ndak mau namanya nyicil-nyicil. Ini bukan pinjaman online. Ini kerugian negara yang ditimbulkan karena ada perbuatan melawan hukum,” tegas polisi Daud.

BACA JUGA : Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Sebut Banyak Kades Dilaporkan Ke APH : Kalau Bersih Jangan Takut !

Dalam beberapa laporan, polisi juga menemukan ada kampung yang menghabiskan uang demi tercapai realisasi 100 %. Sementara barang yang dibeli justru dimanipulasi.

“Makanya kami menemukan di sini RAB itu rata-rata pasti sesuai dengan realisasi, karena enggak mau repot akhirnya manipulatif. Manipulatif volume, manipulatif harga, buka toko sendiri padahal tokonya nggak ada. Karena mengejar keuntungan dianggap ini sebagai proyek,” ulas Daud.

“RKP bapak juga harus menyesuaikan dengan pemanfaatan dana desa pada tahun tersebut. Apa prioritasnya, jangan ngarang-ngarang. Jangan isinya ugal-ugalan, ya kan mengikuti persepsi masing-masing. Kalau nggak tahu tanya,” sambungnya.

Polisi atau aparat penegak hukum lanjut Daud tidak serta merta langsung proses hukum jika ada laporan penyelewengan. Namun jika sudah diperingatkan dan tidak diindahkan maka bisa saja akan diproses hukum.

“Ada catatan kalau kerugian negara tersebut berulang kali dilakukan atau perbuatan berulang-ulang ada pertimbangan lain terhadap penyidik. Karena orang nggak jera-jera sudah di warning 1 kali 2 kali tetap saja yang sudah masuk,” sebut M.Daud.

Meski begitu ia mengingatkan kades tidak perlu takut jika bekerja benar. Apalagi ada oknum yang menakut-nakuti.

“Kalau memang ada oknum yang mungkin itu oknum wartawan atau LSM datang ke kampung bawa berita ini itu menakut-nakuti tapi ini oknum. Nanti kita sikap. Kedua kalau ada oknum dari kami yang meminta, memeras menakut-nakuti bapak jangan dikasi. Laporkan kalau polisi Daud yang minta laporkan pak. Jangan sampai ada karena kami sudah diberi tunjangan, kami sudah diberi gaji. Kami harus melaksanakan amanat itu kalau ada oknum laporkan jangan bapak takut,” pesan M.Daud.

BACA JUGA : Kelakar Bupati FX.Yapan, Mengaku Sering Buat Rekom ke Perusahaan Tapi Tidak Dapat “Uang Minyak”

Sementara itu Kepala Seksi Intelejen Kejari Kubar Ricki Rionart Panggabean menjelaskan selain penggelembungan harga, modus lain adalah penggelapan, penyalahgunaan wewenang, pemungutan liar, marak up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap.

Kemudian modus operandi korupsi dana desa adalah manipulasi bantuan pihak ketiga atau bantuan perusahaan.

“Mempertanggungjawabkan pembelian bangunan fisik dengan dana desa padahal dana tersebut bersumber dari sumber lain. Contoh kegiatan menggunakan CSR akan tetapi dibuat juga pertanggungjawabannya menggunakan dana desa atau kegiatan masuk APBD Kabupaten, Provinsi,” jelas Ricki yang memaparkan materi tentang peran kejaksaan Negeri Kutai Barat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Tindakan penyelewengan berikut adalah pinjaman namun tidak dikembalikan. Ada juga manipulasi honorarium perangkat desa hingga pungutan pajak yang tidak disetor ke kas desa.

BACA JUGA : Lantik 52 Kades, Bupati Kubar FX.Yapan : Tidak Ikut Aturan Urusan Dengan APH

Praktik KKN juga kerap terselubung saat pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

“Contoh ada beberapa belanja modal misalnya pembelian laptop, televisi maupun lainnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya mungkin sebulan dua bulan untuk kepentingan kantor habis itu dibawa ke rumah ada yang begitu,” beber Ricki.

“Juga ada pemangkasan anggaran publik, kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa,” sambung Ricki.

Bahkan menurut Ricki Panggabean, ada kasus korupsi berjemaah yang dilakukan perangkat desa dan anggota keluarga petinggi. Yaitu melakukan permainan kongkalikong dalam proyek yang menggunakan dana desa.

“Ada beberapa misalnya kegiatan semenisasi maupun bangunan fisik itu rata-rata mohon maaf bagi perangkat desa bapak Ibu selaku petinggi merupakan petinggi seluruh masyarakatnya bukan timsesnya atau bubuhannya. Jadi ada beberapa daerah yang kita kroscek yang melakukan kegiatan-kegiatan itu bubuhannya atau keluarganya mungkin adiknya, ipar atau saudara lain yang memegang atau melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek tersebut. Ujung-ujungnya cemburu kan begitu. Masyarakat yang lain cemburu protes lapor lah karena membuat kegiatan tidak efektif,” papar Ricki dihadapan ratusan petinggi dan BPK dalam rakor yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tersebut.

BACA JUGA : 40 Kades di Kutai Barat Dilaporkan LSM FAKTA ke APH

Tak sampai disitu. Praktik KKN juga ada indikasi terjadi dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Kampung (Bumka).

“BUMKA itu program prioritas pemerintah untuk membangkitakn Indeks Desa Membangun. Bumka ini kalau di pemerintahan daerah disamakan dengan BUMN-BUMD. Intinya mencari keuntungan. Tapi keuntungan ya masuk dalam pendapatan asli daerah atau desa bukan masuk ke kantong petinggi atau keluarga atau kroninya. Saya tidak mau mendengar lagi BUMKA ini dikelola oleh keluarga keluarganya,” terang Ricki.

Untuk itu ia meminta para camat ikut mengawasi penggunaan dana desa maupun Bumka.

“Camat atau sekcam mohon di perhatikan kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah kecamatan nya. Apakah pada saat kegiatan atau sesudah kegiatan. Karena akhir tahun bapak Ibu pasti dimintain tanda tangan kan. Begitu naif enggak, kita menandatangani sesuatu kegiatan yang dikatakan sudah selesai akan tetapi tidak dilihat secara langsung,” sebutnya.

Ia menilai para camat seharusnya ikut mengawasi langsung dan turun ke lapangan. Sebab bagaimanapun camat adalah pengawas tingkat pertama.

“Ada beberapa pihak di kecamatan mau menandatangani tapi tidak turun ke lapangan. Jadi kami mohon kepada bapak ibu dari pihak kecamatan ya selaku pengawas juga selaku kontrol juga bagi bapak Ibu petinggi kalau memang ada kegiatan-kegiatan minta tolong dipantau juga. Kalau ada kekurangan terkait kegiatan tersebut disampaikan kepada PPK nya atau petingginya supaya diperbaikin,” tandasnya.

“Nanti petinggi-petinggi nya bermasalah karena bapak-ibu tidak serius mengawasinya. Ini kena bentuk tanggung jawab dan sudah diatur di Permendagri,” tuturnya.

Sejumlah petinggi yang mengikuti arahan dua APH ini jadi cukup serius mendengarkan. Sebab nasib mereka dipertaruhkan jika bermain-main dengan anggaran rakyat.

“Kita petinggi ini dari 190 Kampung mungkin kayak raport. Ada yang baik ada yang kurang baik ada yang jelek ada yang lebih jelek. Jadi kami sebagai petinggi ini terima. Artinya apa yang diberikan materi pada kami mengenai apapun bahkan itu ancaman-ancamannya. Bagi petinggi bukan apa karena itu tujuan untuk kami mengelola dana karena dana desa yang kami kelola ini cukup besar,” ucap petinggi kampung Loa Deras kecamatan Penyinggahan.

Sementara petinggi kampung Muara Benangaq mengaku salah satu masalah dalam belanja dana desa adalah material non pabrik seperti kayu Ulin.

Pasalnya kayu Ulin makin terbatas sementara permintaan kadang bersamaan hampir setiap kampung. Maka terjadilah prinsip ekonomi. Barang langka harga naik. Sementara dalam RAB mereka sudah anggarkan sesuai perkiraan harga pasar. Kondisi itu tak ayal kerap jadi temuan APH maupun BPK.

“Kesulitan kami di saat kami mau beli barang tapi karena sama-sama kayunya ndak ada. Biarpun ada penjual ini berulah. Misalkan tadi 5 juta ya ada yang kasih 6 juta setengah, ya namanya dia punya barang mau jual berapa terserah dia kan. Jadi ini yang menjadi kendala kami,” curhatnya.

Bahkan gara-gara menaikan harga ditengah jalan petinggi langsung dicap korupsi atau mark up.

“Mungkin solusinya seperti apa pak,” tanya petinggi Muara Benangaq.

Menanggapi keluhan itu polisi M.Daud hanya menjawab jika ada perubahan harga barang setelah RAB disusun maka petinggi tidak perlu takut. Asalkan benar-benar terjadi.

“Kaitan dengan harga sepanjang itu benar walaupun tidak sesuai dengan RAB nanti disesuaikan saat APBD perubahan. Kalau memang ada perubahan ada fluktuasi harga. Kalau turun ya harus turun juga. Jangan nanti 5,5 juta pas musim banjir kayu harganya 4 juta bapak tetap masuk Rp 5.500.000 hari itu ya saya tangkap,” tegasnya.

“Tidak ada masalah naik sepanjang itu dapat diuji. Jangan hanya menjadikan alasan kayu naik nanti begitu kita temukan faktanya kayu ada kok alasan aja nih. Kalau sampai segitu ya nggak bener itu,” tutur polisi Daud.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar