Penanganan Krisis Kemanusiaan oleh Indonesia Di China dan Myanmar Dinilai Sudah Tepat

KBRN, Samarinda : Masalah krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara yang menyedot perhatian Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat disuarakan oleh Pemerintah di tingkat Internasional sudah sesuai kaedah hukum internasional, sehingga Presiden melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah tepat hanya saja Pemerintah diminta untuk tetap harus tau batasan seperti yang tertuang dalam prinsip klasik hukum internasional yaitu non intervensi .

“ kalau menurut saya apa yang dilakukan Pemerintah sudah cukup baik dan sesuai dengan kaidah hukum internasional, Melalui Menlu juga telah melakukan pertemuan saya rasa ini sudah dijalur yang tepat hanya saja pemerintah tetap harus tau batasan,” Kata Dekan sekaligus Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda DR Mahendra Putra Kurnia Kepada RRI di Samarinda. Jumat (20/12/2019).

Menurutnya, Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan mewujudkan perdamaian dunia. Konstitusi Republik Indonesia dan politik luar negeri yang bebas aktif merupakan landasan utama bagi Indonesia untuk memastikan terpenuhinya dua kepentingan tersebut.

“ disini Indonesia bisa melakukan upaya-upaya diplomatis atau membawa persoalan hak asasi manusia ini kerapat dewan keamanan PBB yang mana Indonesia anggota tidak tetapnya untuk menyampaikan tanggapan politik luar negeri,” Tandas Mahnedra

Ia menyebut, saat ini dunia Internasional tengah menyuarakan penegakan keadilan HAM yang terjadi pada Etnis Muslim Uygur, menjadi sorotan sejumlah aktivis HAM serta seruan agar Indonesia segera turun tangan atau setidaknya mengambil langkah untuk menekan pemerintah China agar segera menghentikan diskriminasi terhadap umat muslim Uygur.

Lebih lanjut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda DR Mahendra Putra Kurnia menjelaskan Indonesia turut memberikan kontribusi atas upaya perbaikan situasi hak asasi manusia, sehingga Indonesia pun mendapat pelajaran bagaimana untuk menghindari tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa depan.

Keterlibatan Indonesia dalam masalah dunia terang Mahendra bukan karena bnagsa ini ingin ikut campur dalam urusan negara lain namun hal ini memang tertuang dalam amanat  Pembukaan UUD 45 yang menyebutkan tujuan Indonesia merdeka selain melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia, juga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00