Persoalan Iuran di Meja Hukum, BPJS Samarinda Pastikan Pelayanan Tetap Jalan

KBRN, Samarinda : BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

Hal ini pun dibenarkan Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Haris Fadillah saat ditemui RRI dikantornya, Selasa (10/3/2020).

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dari BPJS Pusat terkait langkah apa yang akan diambil dengan adanya keputusan dari MA tersebut.

Tetapi dirinya memastikan, meskipun kendati demikian ada permasalahan terkait iuran di meja hukum. Pelayanan kepada peserta JKN-KIS tidak berpengaruh sama sekali.

“Jadi BPJS Samarinda tidak bisa berkomentar dulu terkait dengan hal ini, karena kami juga masih menunggu dari keputusan BPJS Pusat dan perlu diketahui juga hal ini tidak berpengaruh kepada peserta JKN-KIS”ujar Haris.

Diketahui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ini sudah di sosialisasikan secara menyeluruh diwilayah kerja BPJS Cabang Kota Samarinda. Bahkan sosialisasi sudah melibatkan Pemerintah Daerah setempat dan beberapa Perguruan Tinggi yang ada.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00