FKPT Kaltim : Penanganan Tindak Pidana Teroris di IKN Baru Serius Dan Tuntas

KBRN, Samarinda : Kepada pelaku tindak pidana teroris yang telah melakukan pengerusakan hingga menghilangkan nyawa orang lain, sebut Penasehat Forum Koordinasi Pencegahan Teroris atau FKPT Kaltim Nur Andriyani tidak akan ada maaf yang bisa diberikan.

“ Oh itu tidak ada maaf buat mereka yang melakukan, ” Sebut Nur yang pernah menjabar sebagia Anggota DPD-MPR RI Periode 20014-2009 di Samarinda. Selasa(10/12/2019).

Menurutnya, para pelaku harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada, oleh karena itu kepada semua Warga Negara Indonesia terkhusus di Kaltim untuk dapat segara laporkan jika menjumpai permasalahan ini.

Apalagi mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan dinyatakan bahwa proses peradilan dan pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, keluarga, dan/atau harta penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan yang artinya pelapor dilindungi oleh negara.

“ memang kita mengatakan kepada masyarakat menyampaikan kepada masyarakat apabila ada terjadi di wilayahnya Tolong segera dilaporkan dan itu juga akan menjadi rahasia mereka kita tidak akan Expo Siapa yang melaporkan,” Tandas Nur.

Sehingga semua pihak diminta untuk tidak takut untuk melapor, karena berdasarkan laporan warga aparat penegak hukum bersama FKPT Kaltim akan langsung terjun kelapangan .

“kami akan langsung turun dengan bersama-sama dengan aparat untuk menyelidiki Apabila ada satu tempat yang memang mencurigakan,” Kata Nur.

Penasehat FKPT Kaltim Nur Andriyani lebih lanjut mengatakan, terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius dan Tuntas apalagi di IKN baru Benua Etam. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Nur berharap Pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari Pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00