Dinilai Tidak Konsisten dan Punya Konflik Kepentingan, Pengacara Minta Hakim Abaikan Keterangan 8 Saksi Kasus STNK Palsu

KBRN, Sendawar : Penasihat hukum Bambang Edy Dharma menilai keterangan 8 orang saksi dalam sidang kasus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu saling bertolak belakang alias tidak konsisten. Sehingga ia meminta majelis hakim mengabaikan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut.

Apalagi Sandy Stepanus yang dijadikan terdakwa tunggal dalam kasus mobil bodong itu membatah sebagian keterangan dari 8 orang saksi tersebut dalam persidangan.

Hal itu diungkapkan Bambang Edy Dharma dalam nota pembelaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kutai Barat Selasa (22/6/2021).

BACA JUGA : 

Sidang Pemalsuan STNK Mobil Bodong: JPU Tuntut Sandy Stepanus 1,6 Tahun Penjara Tapi Mobil Dikembalikan ke Rayon

Sidang Pledoi Kasus STNK Palsu, Pengacara : Jika Rayon dan Ismail Tidak Dijadikan Terdakwa Maka Sandy Stepanus Harus Dibebaskan

Delapan orang saksi yang dinilai saling bertolak belakang itu antara lain saksi  Eko Nurbiyantoro Bin Suwoto, Dhedy Kuncoro Bin Jupoyo dan Saksi Renson Sinaga dari pihak kepolisian. Kemudian dua orang saksi ahli dari kantor Samsat yang juga anggota Polisi serta saksi Rayon, saksi Mundi Afwan Nurhakim dan Saksi Noviana.

Pertama tanggapan PH terhadap keterangan saksi Eko Nurbiyantoro, Dhedy Kuncoro dan Saksi Renson Sinaga.

Menurut Bambang, keterangan saksi dari tiga anggota Polres Kubar itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena punya konflik kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1531 K/Pid.Sus/2010.

Dalam Putusan itu, MA berpendapat bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan. Sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal  185 ayat (6) KUHAP).

“Maka dengan demikian, kesaksian saksi Eko Nurbiyantoro Bin Suwoto, Saksi Dhedy Kuncoro Bin Jupoyo dan saksi Renson Sinaga pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya. Serta dalam fakta persidangan keterangan antara Eko Nurbuyantoro dengan Keterangan Saksi Renson Sinaga berbanding terbalik satu sama lain.

Dengan alasan di atas, maka keterangan Saksi Eko Nurbiyantoro Bin Suwoto, Saksi Dhedy Kuncoro Bin Jupoyo dan saksi Renson Sinaga di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti,” jelas Bambang Edy Dharma.

Sidang Pembelaan di PN Kubar Selasa (22/6/2021).

Bambang juga menerangkan jika keterangan dari Bripka Hendra sebagai ahli fisik dan Brigpol Agus sebagai Bintara Unit (Banit) STNK kurang lengkap.

Sebab dua saksi ahli yang juga anggota polisi dan bertugas pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kubar itu tidak menerangkan dengan media apa terdakwa melakukan pemalsuan STNK.

“Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan ahli yaitu bahwa STNK atas nama Rayon,S.Pd adalah asli namun terdapat penghapusan paksa dan dilakukan pergantian nama. Sedangkan atas nama Ahmad Musakir adalah Palsu. Namun demikian Ahli tidak dapat menerangkan bagaimana dan dengan media apa Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut,” ulas PH.

BACA JUGA: Saksi Polisi Beda Keterangan Soal Proses Penangkapan dan BB yang Disita Dalam Perkara Mobil Bodong

Berikutnya soal keterangan saksi Rayon selaku pengguna STNK Palsu. Menurut PH, sesuai keterangan Rayon dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Rayon,S.Pd telah menggunakan STNK Palsu tersebut selama kurang lebih 15 bulan. Bahkan ada STNK yang dipalsukan terjadi atas permintaan Rayon.

Namun pernyataan Rayon di muka persidangan tidak konsisten dengan keterangannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian.

“Oleh karena tidak konsistennya saksi memberikan keterangan maka patut diduga saksi sudah di arahkan terlebih dahulu dalam memberikan keterangan sebelum sidang, oleh karena itu maka keterangan saksi patutlah untuk dikesampingkan,” urai PH Bambang Edy Dharma.

BACA JUGA :

Fakta Persidangan Kasus Mobil Bodong, Terungkap Saksi Rayon Gunakan STNK Palsu Sejak 2019

Terungkap ! Pembuat STNK Palsu Dari Makasar, Polisi: Stepanus Hanya Perantara

Keempat Tanggapan PH atas keterangan saksi Mundi Afwan Nurhakim sebagai pemilik awal mobil Toyota Calya.

Pengacara terdakwa meminta hakim mengenyampingkan keterangan saksi Mundi Afwan Nurhakim.

Sebab  saksi Mundi sudah tiga kali dipanggil secara patut oleh JPU untuk hadir di persidangan namun tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Sehingga JPU hanya membacakan keterangan saksi yang ada dalam BAP.

Hanya saja pengacara merasa janggal. Pasalnya BAP yang dilakukan polisi ada dua kali. Yakni tanggal 13 Februari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021.

Dan anehnya BAP tambahan tertera tanggal 2 Februari 2021, sedangkan pemeriksaan pertama justru dilakukan belakangan yaitu tanggal 13 Februari 2021.

“Ada beberapa kejanggalan dalam hal ini patut diduga bahwa saksi tidak benar-benar diperiksa dan keterangan saksi adalah rekayasa,” tegas Bambang.

Alasannya pertama “Tanggal Berita Acara pemeriksaan Tambahan (BAP Tambahan) lebih muda dari tanggal pemeriksaan awal (Berita Acara Pemeriksaan). Kedua Tanda Tangan dan paraf saksi di masing-masing BAP berbeda,” katanya.

Terakhir Bambang menimpali keterangan saksi Noviana yang merupakan petugas kantor jasa pengiriman TIKI Barong Tongkok. Sebab saksi tidak dapat menunjukkan data pasti berapa banyak paket yang di tujukan kepada Terdakwa.

Kemudian saksi Noviana dalam keterangannya di persidangan hanya menyebut “Biasanya”. Kata biasanya ini menurut keterangan saksi Novi untuk menggambarkan jika ada pengiriman paket dokumen dengan nama penerima Fitriani Hana maupun istri terdakwa Marwah, “Biasanya” yang mengambil adalah Sandy Stepanus.

Namun faktanya tidak semua paket yang dikirim dengan nama penerima Fitriani Hana, Marwah maupun Sandy Stepanus diambil oleh terdakwa Sandy Stepanus.

Contohnya pengiriman STNK atas nama Rayon pada tahun 2019. Pada saat itu yang mengambil paket di kantor TIKI adalah saksi Fitriani Hana. Namun dalam keterangannya Noviana menyebut Sandy Stepanus yang mengambil STNK tersebut.

“Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi Noviana ini yaitu bahwa saksi selalu menyampaikan “Biasanya” sehingga tidak ada keterangan yang absolute yang saksi jelaskan tentang pengiriman STNK tersebut. Saksi juga tidak dapat menunjukkan data pasti berapa banyak paket yang di tujukan kepada Terdakwa,” sebut PH Bambang Edy Dharma.

BACA JUGA : Pernah Antar STNK Palsu ke Rumah Stepanus, Saksi Fitriani Mengaku Hanya Sebagai Kurir

Kuasa Hukum Bambang Edy Dharma membacakan nota pembelaan dalam sidang di PN Kubar Selasa (22/6/2021).

Bambang menerangkan sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk  menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau terdakwalah yang melakukannya.

“Dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis), menurut ajaran atau prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur  dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti,” ujarnya.

Atas uraian itu maka penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa. Pengacara juga meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan 1,6 tahun penjara yang dijatuhkan JPU.

”Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat  lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” harap Bambang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00