Tak Mampu Bayar Kerugian Negara Bisa Pakai Jaminan, Tapi Koruptor Akan Dikejar Sampai Mati Ahli Waris Juga Ikut Bertanggungjawab

KBRN, Sendawar : Pemerintah mempertegas kembali soal aturan pengembalian kerugian negara yang dilarikan para koruptor.

Salah satunya melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Aturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Pasal 16 ayat (2) disebutkan dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian negara/daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Artinya meskipun seorang koruptor telah meninggal dunia, ia tetap harus mengembalikan kerugian negara melalui ahli waris.

Kantor Inspektorat Kutai Barat

Informasi terjadinya kerugian tersebut bisa bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, aparat pengawasan internal pemerintah, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan tertulis yang bersangkutan, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, perhitungan ex officio dan pelapor secara tertulis.

Batas waktu pengembalian kerugian negara juga diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2016. Menurut PP ini, pihak yang merugikan termasuk ahli warisnya wajib mengganti kerugian tersebut paling lama 90 hari kalender sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani. Sementara dalam hal kerugian terjadi akibat kelalaian, pihak yang merugikan termasuk ahli warisnya wajib mengganti kerugian dalam waktu paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani.

BACA JUGA : Inspektorat Kubar Sebut Ada 240 Temuan Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015, Mayoritas Belum Dikembalikan

Lantas bagaimana dengan temuan-temuan BPK maupun inspektorat terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kalimantan Timur.

Sebab Inspektorat Kubar menyebut sejak 2015-2020, ada 240 lebih temuan yang mengarah ke tindak pidana korupsi karena ditemukan kerugian keuangan negara. Dari jumlah itu baru 100 lebih yang mengembalikan. Sisanya terkesan bandel.

“Kita kasi waktu biasanya dari satu bulan, tapi kalau dia mau SKTJM ada prosedurnya. Kalau memang dia nggak punya dana saat ini juga bisa membuat SKTJM dengan jaminan. Dan itu sudah kita pakai semua termasuk sisa-sisa temuan yang belum ditindaklanjuti itu, ada sebagian besar sudah ada SKTJM nya,” urai Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat RB. Bely Djunedi Widodo saat dikonfirmasi wartawan di kantor Inspektorat kompleks pemkab Kubar Senin (14/6/2021).

Menurut Bely, jika dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tidak bisa mengembalikan maka aset yang dijadikan jaminan akan disita dan dilelang untuk negara atau daerah.

“Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak itu kaya agunan bank. Kalau sudah buat SKTJM sampai batas waktu yang ditentukan dia tidak bisa membayar kita ambil alih. Kecuali mens reanya tipikor ya kita lanjutkan walaupun ada jaminan,” katanya.

BACA JUGA : Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa

RB. Bely,Dj.W - Kepala Inspektorat Kutai Barat

Selain jaminan barang, petinggi atau perangkat kampung aktif akan dipotong gaji sampai lunas piutangnya.

“Ada juga beberapa kemarin yang dipotong dari penghasilan siltapnya gajinya selama 24 bulan sehingga selama 24 bulan petinggi itu ngga dapat gaji,” ujar RB Bely.

Ia menilai ada petinggi atau kepala desa yang bandel meskipun sudah disampaikan berulang kali untuk segera mengembalikan kerugian negara.

“Beberapa yang masih bandel udah kita surati kan kita ada surat penegasan namanya, setelah temuan kita penegasan 2 bulan atau 1 bulan  kita nagih supaya ditindaklanjuti. Kalau beberapa kali kita sudah membuat surat penegasan tidak ditindaklanjuti biasanya kami panggil dalam bentuk pertanggungjawaban.

Nah ini bahasanya sudah agak keras karena sudah ada perintah secara tegas dari Presiden dari Depdagri agar percepat tindak lanjut, karena  nanti kalau tidak segera ditindaklanjuti kami akan menyerahkan ke APH,” tegas Bely.

BACA JUGA : Bupati Sebut Tukang Lapor dan Cari-cari Kesalahan, LSM Fakta Buka Suara

RB. Bely - Kepala Inspektorat Daerah Kutai Barat Saat wawancara dengan wartawan di Kantor Inspektorat, Senin (14/6/2021).

Hanya saja dia menyebut tidak semua yang dikembalikan itu hasil korupsi. Beberapa diantaranya karena kesalahan administrasi. Sedangkan untuk membuktikan tindak pidana korupsi harus ada niat jahat pelaku atau mens rea. Sehingga langkah awal dilakukan pembinaan.

“Tapi kalau sudah indikasi Tipikor nya kuat itu langsung kita serahkan contohnya kayak kemarin itu (Kampung) Dasaq. Kalau memang masih bisa dibina pelan-pelan dibina, lama-lama enggak bisa juga ya dibinasakan,” tandasnya.

“Jadi kami nggak bisa menghilangkan pasti akan muncul terus dan ditanya terus, kan kami dimonitor oleh Irjen Dagri dan BPK. Kami tidak tindaklanjuti mungkin ada kategori yang meninggal, pensiun terus memang secara ekonomi tidak mampu itu ada analisis dampak tapi kalau itu bukan tipikor.

Kalau indikasi tipikor ahli waris ikut (tanggungjawab), sekarang ada aturannya sampai ke ahli waris. Agak keras sekarang kalau temuan itu memang mengarah kerugian negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi jelas-jelas mens reanya kesengajaan ya kami enggak bisa ada analisis ekonomi sama sosialnya.

Istilahnya lagi bersih-bersih juga ini, dengan temuan-temuan lama sebelum saya ada di sini masih ada sisa-sisa, tadi baru saya inventarisir. Kalau kita bukan larinya ke pembinaan langsung ke penindakan ya belum ada rutan kita,” beber Bely yang sudah 35 tahun bertugas sebagai auditor tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00