Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Kepala BPBD Kubar Minta Maaf

KBRN, Sendawar : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Jenton menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

Permintaan maaf itu diungkapkan Jenton pasca dirinya dan AD yang juga pejabat di BPBD Kubar ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kubar, Kamis (15/4/2021).

“Saya minta maaf misalnya saya salah, saya terima semuanya,” ungkap Jenton saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon, Jumat (16/4/2021) petang.

Dia mengaku, saat ini masih di Kota Samarinda untuk melakukan pengobatan. Namun, akan segera kembali karena harus wajib lapor di kantor Kejari Kubar mulai pekan depan.

“Saya minta izin rujukan, tapi besok (Sabtu) sudah mudik ke Barong karena wajib lapor. Senin nanti saya lapor,” katanya.

Soal kasus yang menjerat, dia mengaku tak punya niat melakukan korupsi. Sebab, semua pekerjaan dilakukan staf dan pejabat dibawahnya.

“Perasaan kita ini jujur aja, ndak tahu (pekerjaan) staf saya, kita ndak tahu namanya anak buah, kan? Kalau niat hati saya itu tidak ada membuat negara itu rugi,” ujarnya.

Meski begitu, Jenton tak mau lempar tanggung-jawab. Sebab, dirinya adalah Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat proyek DBH-DR diluncurkan tahun 2019 lalu.

“Kalau mereka salah, itu kesalahan saya juga. Baik sengaja maupun tidak. Itu kalau saya lihat pasti ada unsur kesengajaan (tetapi) semua itu kan bukan kesalahan mereka, tapi kan kesalahan saya,” aku Jenton.

Dia mengklaim sejak 2019 sudah mengalami gangguan penglihatan (rabun), sehingga tidak bisa membaca dengan jelas program atau anggaran yang diajukan anak buahnya.

“Saya akan berusaha melawan itu karena saya juga sendiri tidak dapat membaca mana yang jahat mana yang baik kerjaan mereka,” beber mantan kadis Capil tersebut.

Kantor BPBD Kutai Barat

Selain itu, ia mengaku tidak pernah terlibat sosialisasi di lapangan.

“Jujur aja pak, saya tidak pernah ikut mereka ke lapangan. Saya tidak pernah intervensi terkait dengan anggaran,” lanjutnya Jenton.

Dia bahkan menuding anak buahnya di BPBD bekerja tanpa sepengetahuannya.

“Mereka juga tidak bawa ke saya, duduk bersama juga tidak pernah sekalipun. Ndak pernah,” tegasnya.

Hanya saja, ‘bintang iklan cegah karhutla’ ini mengaku siap bertanggung-jawab di hadapan hukum.

“Saya tidak bisa melawan itu. Jadi kesalahan mereka adalah kesalahan saya,” sesal Jenton.

Baca Juga: Kejari Kubar Tetapkan Dua Pejabat BPBD Jadi Tersangka Kasus Korupsi DBH-DR

Diberitakan sebelumnya, Kejari Kubar telah menetapkan JN dan AD sebagai tersangka atas dugaan korupsi penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun 2019 untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Konferensi Pers Kejari Kubar (15/4/2021).

Kasi Intel Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean, dalam konferensi pers di kantor Kejari Kamis kemarin menyebut, dari total anggaran Rp. 2.061.570.000 dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) BPBD tahun 2019, yang benar-benar digunakan hanya sekitar Rp 1.000.000.000. Sedangkan satu miliar lainnya, diduga fiktif.

“Jadi kami mohon bersabar kepada teman-teman media, untuk perhitungan kerugian negara kita tunggu BPK bekerja dulu. Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan sudah ada hasil berupa LHP-nya,” jelas Ricki.

Baca Juga: Kegiatan Sosialisasi Karhutla BPBD Kubar Banyak Fiktifnya

Untuk kegiatan yang diduga fiktif, yakni sosialisasi serta monitoring dan evaluasi (monev).

“Untuk kegiatan pembuatan dan pemasangan plang itu hampir semuanya ada. Kemudian sosialisasi terkait karhutla ini hampir separuhnya 50% fiktif. Ada bentuknya kegiatan tidak dilaksanakan tapi SPJ-nya ada.

Kemudian ada penggabungan di beberapa tempat dijadikan satu misalnya 4 kampung dijadikan satu kegiatan. Akan tetapi, pertanggung-jawaban masing-masing kampung. Nah ini kategori fiktif juga,” lanjutnya.

Ricki Rionart Panggabean - Kasin Intel Kejari Kubar

Anggaran yang diduga masuk kantong pribadi itu menurut Ricki adalah uang saku dan uang makan.

“Hasil pemeriksaan kita terhadap rekanan hampir 80% uang makannya raib. Begitu juga uang saku Raib. Karena kegiatannya tidak ada uang sakunya tidak dibagikan kepada peserta. Untuk monitoring dan evaluasi ini juga tidak dilakukan sama sekali,” beber Ricki Panggabean.

Meski sudah berstatus tersangka Jenton dan AD belum ditahan. Alasannya, karena kedua tersangka cukup kooperatif. Kemudian barang bukti juga sudah disita. Apalagi Jenton dikabarkan sering sakit-sakitan.

“Jadi Indikasi misalnya menghilangkan barang bukti melarikan diri tidak ada, begitu juga mengulangi tindak pidana juga tidak ada. Jadi, mereka ini kita minta wajib lapor 2 x seminggu Senin dan Kamis,” tambah Ricki.

Sedangkan, kemungkinan adanya tersangka lain menurut Ricki masih dalam pengembangan.

“Kita akan lihat nanti terkait apakah ada saksi-saksi yang sudah kita periksa ini melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau ada nanti kita sampaikan jadi sementara baru dua aja atas nama JN dan AD,” tutup Kasi Intelejen Kejari Kubar.

Tonton Video Konpers penetapan tersangka BPBD oleh Kejari Kubar

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00