Kaltim Sulit Pertahankan Gelar 'Provinsi Ramah Pers' Imbas Kisruh Pemberitaan Fasilitas Rumjab Wali Kota Samarinda

Endro S Effendi

KBRN, Samarinda : Polemik seputar pemberitaan media massa lokal yang menyoroti pembangunan fasilitas penunjang Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda memang telah mereda  namun dampaknya baru akan terlihat dalam hasil penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Kalimantan Timur di tahun depan.

Prediksi ini terlontar dalam sesi tanya jawab RRI Samarinda bersama Ketua PWI Kaltim Endro S Effendi belum lama ini.

Menurutnya, cukup sulit bagi Provinsi Kalimantan Timur mempertahankan capaian peringkat 1 Nasional IKP di tahun depan karena secara pasti akan terpengaruh kasus yang terjadi di Kota Samarinda, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pengalamannya menjadi informan ahli untuk penilaian IKP salah satu obyek yang dinilai Dewan Pers PWI bersama tim pakar ialah kemudahan wartawan dalam mendapatkan akses informasi.

"Termasuk tidak mendapatkan intervensi pihak manapun mengenai isi pemberitaan, tetapi saya rasa akan ada pengaruh terhadap nilai IKN. Kita lihat penilaian tahun berikutnya," ujar Endro.

Sebelumnya, Forum Group Discussion (FGD) hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2022 mengkonfirmasi IKP Nasional naik 1,86 poin dari tahun lalu yakni sebesar 77.8 persen.

Sedangkan untuk tingkat provinsi,  Kalimantan Timur berada di peringkat pertama dengan nilai 83,78, disusul Jambi posisi 2 dengan nilai 83,68 dan  Kalteng posisi 3 dengan nilai 83,23.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Muhammad Faisal kepada RRI Senin (27/06/2022) mengonfirmasi angka ini.

Meski begitu, penentuan final menurutnya masih akan diputuskan pada Rapat Pleno Dewan Pers dalam waktu dekat untuk mengesahkan hasil akhir Indeks Kemerdekaan Pers tersebut.

"Mohon doanya supaya angka ini jangan bergeser terlalu jauh lah," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar