Silang Pendapat Pemprov dan DPRD Soal Jalan Layang Simpang Rapak Balikpapan

Gubernur Kaltim Isran Noor Jenguk Korban Tabrakan Simpang Rapak.jpg foto : IG Pemprov Kaltim

KBRN, Samarinda : Tragedi truk kontainer bermuatan kapur seberat 20 pit yang menabrak puluhan kendaraan di Simpang Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara pada Jum’at (21/01/2022) Pagi  memunculkan kembali desakan warga Balikpapan agar Pemerintah segera membangun jalan layang di lokasi tersebut.

Walikota Balikpapan Rahmad Masud di Ruang kerjanya mengatakan usulan ini bahkan sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  sejak periode kepemimpinan Walikota sebelumnya, yakni Rizal Effendi dimana saat itu Rahmad Masud masih menjadi Wakil.

Namun permohonan Pemkot Balikpapan gagal terakomodir pada APBD Provinsi Kaltim tahun 2021 sehingga pembangunan flyover urung terlaksana.

"Saya tidak ingin menuduh ya, tetapi penganggaran yang harusnya tahun ini batal di APBD. Mungkin ada pembangunan yang lebih prioritas di Kaltim. Sekali lagi kami memohon Gubernur dan DPRD Kaltim Dapil Balikpapan dapat memperjuangkan sekali lagi," harapnya Minggu (23/1/2022).

RRI pun meminta konfirmasi kepada Pemprov Kaltim. Sekretaris Daerah Kaltim HM Sa’bani usai menghadiri Peringatan HUT Kota Samarinda di GOR Segiri mengakui usulan Pemkot telah disampaikan ke DPRD. Namun, Parlemen bersepakat menolak proyek jalan layang jika pembangunannya menggunakan dana Provinsi. Sikap DPRD diakui Sabani menyulitkan Pemprov yang berkeinginan membantu Kota Balikpapan.

"Itu sudah ditolak DPRD Kaltim tahun lalu. Sejak ditolak, Pemprov ngga lagi mengajukan. Ya mau bagaimana lagi karena anggaran itu kan persetujuan antara Pemerintah dan DPRD," tegas Sa'bani.

Wacana pembangunan flyover Muara Rapak sesungguhnya telah mencuat sejak 12 tahun silam persisnya di tahun 2010.

Awalnya, pembiayaan proyek direncanakan bersumber dari APBD Kota Balikpapan. Namun pada 2020  Pemkot mengusulkan agar Provinsi mengambil alih kewenangan membangun jalan layang menggunakan APBD Kaltim selama 3 tahun yakni sejak 2021 hingga 2023.

Desain jalan layang yang awalnya diusulkan memiliki 4 lajur diubah menjadi 2 lajur dengan estimasi biaya mencapai 185 miliar Rupiah.

Skema pembiayaan tahun jamak yang harus memerhatikan sisa masa jabatan kepala daerah menjadi alasan DPRD menolak usulan rakyat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin mengatakan Isran Noor dan Hadi Mulyadi dilantik pada 1 Oktober 2018 yang artinya sisa masa jabatan tersisa kurang dari dua tahun.

"Nah, pengusulan harusnya masuk lebih cepat ke DPRD. Ini sudah mau habis masa jabatan Gubernur jadi kan tidak mungkin kalau tetap mau pakai skema pembiayaan tahun jamak, menyalahi aturan namanya," terang Udin.

DPRD pun berencana mengusulkan ulang proyek pembangunan flyover Muara Rapak dengan skema yang sama pada periode Gubernur terpilih berikutnya.

"Yang jelas Pemerintah harus memperhitungkan waktu dengan cermat," pesannya.

Tragedi Naas di Tanjakan Rapak Balikpapan bukan kali pertama terjadi Catatan kepolisian serta dokumentasi berita sejumlah media massa menunjukkan sedikitnya 13 kasus kecelakaan terjadi sepanjang Maret 2009 hingga Januari 2022.

Umumnya  lakalantas melibatkan kendaraan bertonase besar yang kehilangan kendali kemudian menghantam pengguna jalan lain saat sedang berhenti di lampu merah.

Terakhir, terjadi pada 8 Februari tahun lalu dimana truk bermuatan sembako menabrak tiga mobil dan tiga motor  mengakibatkan seluruh korban mengalami luka ringan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar