Kepala Dispora Kubar Duga Video PNS Mengamuk Sengaja Disebarkan TKK yang Tak Puas Diroling

Gamas Laden, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat, memberi penjelasan soal video ASN mengamuk hingga viral di sosmed. Foto / RRI/Andre (18/1/2022)

KBRN, Sendawar : Video seorang pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Barat viral di sosial media.

Pasalnya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan itu nampak marah besar sambil teriak-teriak terhadap seorang pria yang duduk tepat di hadapannya.

Pria tersebut adalah suami salah satu pegawai Tenaga Kerja Kontrak yang datang menanyakan soal uang makan yang tidak dibayar penuh oleh Dispora.

Kejadian itupun sudah berlangsung hampir tiga tahun lalu. Tepatnya bulan November 2019 silam, namun videonya baru tersebar 18 Januari 2022.

Kepala Dispora kabupaten Kutai Barat Gamas Laden mengungkapkan, pegawai yang diketahui bernama Eniyati itu marah-marah lantaran dituding kong-kalikong hingga tidak mau membayar uang makan pegawai TKK.

Padahal Eniyati sudah menjelaskan ke suami sang TKK alasannya tidak berani membayar karena yang bersangkutan tidak masuk kerja karena kecelakaan.

"Jadi TKK itu tugas di bagian umum mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa turun kerja. Dalam aturan kepegawaian, khusus tentang uang makan, akan dibayarkan bilamana staf ini turun kerja dan isi absen," jelas Gamas Laden saat diminta klarifikasi awak media di ruang kerjanya kantor Dispora Komplek perkantoran Pemkab Kubar, Selasa (18/1/2022).

Laden menambahkan, suami TKK tersebut justru yang memarahi sambil menunjuk nunjuk ke Inayati duluan. Tak terima, Inayati pun ikut ikutan 'ngegas'.

"Begitu dijelaskan, bapak ini ngegas. Wah berarti kalian ini kongkalikong sambil menunjuk nunjukin muka ibu itu. Ya namanya ibu-ibu, dan dia tidak melakukan itu ditunjuk tunjuk mukanya, ya bapak bayangkan aja. Namanya ema-ema, ya terjadilah di dalam video begitu," bebernya.

Tangkapan layar video oknum ASN mengamuk. Foto FB @Erika Siluq.

BACA JUGA:

Video Oknum ASN di Kubar Mengamuk Viral, Ternyata Ini Duduk Perkaranya

Mantan pejabat di Kantor Inspektorat Kubar ini mengaku tidak tahu persis masalah tersebut, karena dirinya baru jadi Kadis Pora mulai Oktober 2021.

Hanya saja masalah tersebut sudah diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak sejak akhir 2019.

Tiba-tiba video lama tersebut beredar di sosial media mulai 18 Januari 2022 setelah diunggah oleh akun Erika Siluq di Facebook.

Namun yang dia sayangkan, video tersebut sudah dipotong dan hanya menampilkan cuplikan saat Eniyati marah-marah.

Dia menduga video tersebut sengaja disebarkan untuk membunuh karakter seseorang.

"Video yang diupload itu tidak penuh. Tau-taunya ibu itu mengamuk. Akhirnya orang menggiring cerita untuk kepentingan sang peng-upload demi membunuh karakter ini," ujarnya.

Dugaan yang paling kuat menurut Gamas Laden, video berdurasi 1 menit 10 detik itu disebarkan oleh salah satu pegawai TKK yang tidak puas dipindahkan. Namun bukan TKK yang protes uang makan, tetapi staf yang berbeda.

BACA JUGA : 

TKK Dispora Kubar Bantah Sebarkan Video PNS Mengamuk dan Keberatan Disebut Protes Karena Diroling

Ceritanya, pada Jumat (14/1/2022) dirinya sebagai kepala dinas melakukan mutasi 5 orang staf TKK ke bidang lain. 

Kemudian saat SK baru keluar, 3 hari berikutnya mulai terjadi kasak kusuk dan muncul nada-nada protes dari salah satu TKK yang dirolling.

"Kan hanya 5 yang bergeser. Yang 4 orang aman-aman aja. Satu aja yang agak protes," sebutnya.

Alasan TKK protes juga hanya persoalan sepele. Yaitu masalah meja kerja. Sebab di bidang yang baru dia belum mendapatkan meja. Dia lalu memaksa membawa meja dari tempat kerja di bidang yang lama ke bidang yang baru. Tetapi tidak diperbolehkan pegawai di bidang yang lama karena pasti akan diberikan meja oleh bagian umum dan perlengkapan.

"Begitu dia mau bawa meja itu, keberatanlah yang lama, katanya jangan bawa karena itu aset di bidang ini. Kan ngga mungkin dia tidak dapat meja disana nanti," papar Laden 

"Disitulah mulai timbul mungkin rasa tidak puas. Saya dengar dia pulang ke rumah dia cerita sama saudara-saudaranya, akhirnya mem-blow up keluar (sebarkan video)," lanjutnya.

BACA JUGA:

Melapor ke BK DPRD Balikpapan, Satu Anggota Dewan Bakal Diminta Keterangan

Laden mengaku kebijakan memindahkan pegawai tersebut bukan hukuman, melainkan saling mengisi kekurangan demi mempercepat kerja di setiap bidang. Lagi pula masih dalam satu Dinas.

"Apakah mutasi itu hukuman mati? Kalau saya berhentikan dia, baru (wajar diprotes), inikan tidak. Mutasi itu hanya penyesuaian-penyesuaian. Dimana pincang itu kita kuatkan. Jadi mungkin mereka berpikir mutasi itu kaya dibuang, padahal tidak. Kalau dibuang, kamu diluar bersih rumput atau jaga malam, ini kan nda. Masih dalam satu atap," tegas bekas auditor tersebut.

Laden tak peduli dengan anggapan TKK berani melawan karena ada beking dibelakang yang bersangkutan.

"Kita dinas ini diminta menertibkan pegawai, membina pegawai, kalau begitu (dibekingi) kan saya takut. Nanti besok-besok dia mau turun kerja jam berapa terserah dia atur aja. Kacau negara kita kalau begini," tukasnya.

"Saya hanya pegang kata bupati, jangan mau jadi orang baik tetapi jadi orang sesuai. Artinya kalau bekerja sesuai pasti baik. Kalau baik belum tentu sesuai. Ya mudah-mudahan seperti moto pak bupati semoga hari esok lebih baik dari pada hari ini," ungkap mantan camat tersebut.

Lebih dari pada itu dia menilai mutasi pegawai atau staf adalah hal yang biasa. Sebab meskipun pegawai yang bersangkutan adalah TKK, tetapi mereka dibayar dengan uang rakyat.

Belum lagi ada staf yang kerjanya tak jelas akibat kebanyakan pegawai. Mutasi TKK juga dilakukan karena perbandingan jumlah PNS dan TKK sangat jomplang. Dimana jumlah TKK sebanyak 93 orang, sedangkan PNS hanya 19 orang.

Bahkan instansi yang dipimpinnya menghabiskan dana hingga Rp 2 Miliar lebih per tahun untuk membayar 93 TKK.

"Kalau begini (tidak mau dipindahkan) rugi rakyat ini bayar kalian. Kami ini (PNS) bayar pajak. Sekarang kalau PTT tidak sesuai jam kerja gaji dibayar dari uang rakyat juga kan. Berarti dia (TKK) yang tidak menghormati rakyat, bukan kami," tegasnya.

Adapun pegawai honor yang digaji dari anggaran daerah itu sudah dipanggil kepala bidang untuk pembinaan. Namun Gamas mengaku akan segera memanggil para pihak untuk mencari solusi terbaik.

Sementara terkait video yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik juga masih dalam pertimbangan dinas dan pegawai yang bersangkutan.

Mereka juga belum memikirkan untuk memperkarakan kasus itu ke ranah hukum.

"Secara internal kami sudah rapat. Tapi kita ini tetap manusia juga, artinya secara kepegawaian kita selesaikan kedalam dulu. Cuma kita dudukan perkara ini siapa yang membuat ini jadi besar. Itu akan kita urus ke dalam. Tapi yang keluar itu kita ngga paham juga, karena lain juga orangnya lain juga masalahnya," tutur sang Kadis.

"Karena video itu di-blow up tapi masalahnya apa dulu. Coba video itu dari awal, itu baru sip," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar