Barmuda Minta Masyarakat Kaltim Bersatu Dukung IKN

Ketum DPP Barmuda Kaltim, Anderiy Syachrum.

KBRN, Samarinda: Pro kontra terkait kebijakan pemerintah merupakan kewajaran dalam sebuah negara demokrasi. Termasuk di dalamnya terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), yang undang-undangnya telah disahkan pada 18 Januari lalu.

Menyikapi sikap kontra dari pihak-pihak yang menolak IKN, Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Daerah (Barmuda) Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan bahwa itu bukanlah hal yang tepat. Narasi-narasi yang dibangun pun terkesan hanya sekadar asumsi, sehingga menunjukkan sikap pesimis atas apa yang tengah diupayakan oleh pemerintah tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) DPP Barmuda Kaltim, Anderiy Syachrum, menanggapi pers rilis Koalisi Masyarakat Kaltim Menolak IKN. Adanya pernyataan bahwa pengesahan RUU IKN ini cacat prosedural, tak berarti harus ada penolakan. Namun lebih baik, poin-poin yang bersifat hukum ini bisa diselesaikan pula di ranah yang sama.

"Kalau pun ada poin-poin yang dinilai cacat prosedural, bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini langkah yang tepat untuk mengkritik perundang-undangan," cetus Anderiy.

Anderiy juga mempertanyakan kekhawatiran koalisi LSM tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan. Di mana dalam salah satu pernyataannya, koalisi ini mengatakan bahwa pembangunan IKN berpotensi menggusur lahan dan hutan masyarakat adat.

Untuk diketahui, kekhawatiran Koalisi Masyarakat Kaltim (KMK) bahwa Pembangunan IKN Nusantara Berpotensi menggusur lahan dan hutan masyarakat adat. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, juga sudah menegaskan, bahwa kawasan lokasi IKN ini menggunakan lahan negara.

"Kami menilai kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Karena masih disebut potensi atau hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan. Tugas kita tentunya harus memastikan apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, bukan justru menolak berdasar kemungkinan," tegas Anderiy.

Demikian juga tudingan yang mengatakan kebijakan ini untuk mengakomodir kepentingan oligarki, Barmuda mengatakannya sebagai sesuatu yang keliru. Karena wacana pemindahan IKN bukanlah hal baru, rencana itu sudah muncul sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno dan sesudahnya. Dan barulah direalisasikan secara nyata oleh Presiden Joko Widodo.

"Barmuda menilai pemindahan IKN ini akan memberikan manfaat secara nasional maupun Kaltim sebagai kawasan yang dipilih," ucapnya lagi.

Selain itu, pindahnya IKN disebut bisa menjadi trigger untuk pemerataan pembangunan, agar tak lagi terkesan Jawa Sentris. IKN Nusantara justru akan mendorong minat para investor yang akan berefek pada pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang harus dipahami, bahwa dengan disahkannya RUU IKN, peluang ini sudah di depan mata. Tugas kita bersama adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim yang mampu berdaya saing," Anderiy memungkasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar