Ini 12 Catatan dan Masukan Publik Ke Pemerintah dan DPRD Kubar Untuk Tekan SILPA

Pertemuan antara DPRD Kutai Barat dengan perwakilan LSM, Ormas dan masyarakat di gedung DPRD Kubar. Mereka menyerahkan dukungan dan rekomendasi kepada Pemkab Kubar untuk peningkatan pelayanan dan penggunaan anggaran. (29/11/2021). Foto/RRI sdw

KBRN, Sendawar : Puluhan warga kabupaten Kutai Barat menggelar diskusi publik untuk memperingati dan mengevaluasi hari ulang tahun Kubar ke-22, di Lamin Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (29/11/2021).

Diskusi publik ini diprakarsai DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kabupaten Kutai Barat bersama sejumlah lembaga adat dan ormas.

Diantaranya lembaga adat dayak, dewan adat Kubar dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kubar.

Ketua DPD LSM Fakta Kubar Hertin Armansyah mengatakan, ada 12 catatan atau hasil keputusan rapat yang diserahkan kepada DPRD dan pemerintah kabupaten Kutai Barat. Catatan itu sebagai bahan evaluasi bersama kedepan.

“Ini untuk mengingat, mengenang, mengevaluasi Ultah Kubar yang ke 22, dari sudut pandang budaya adat, tradisi, ekonomi dan sosial sebagai upaya mendukung pemerintah kabupaten Kutai Barat yang semakin responsible,” kata Hertin.

BACA JUGA:

Silpa APBD Kubar Tembus Rp 1,7 Triliun dan Deretan Proyek Mangkrak Disorot LSM Fakta dan Ormas

Ini Deklarasi ‘Gerakan Bersama’ Masyarakat Kubar: Selesaikan Proyek Mangkrak Sampai Hibah dan Beasiswa

Koalisi rakyat yang mereka namakan ‘Gerakan Bersama’ LSM, para tokoh dan pemerhati sosial itu menitipberatkan pada pengelolaan anggaran daerah.

Sebab dalam 4 tahun terakhir pemkab Kubar dinilai tidak mampu memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tiap tahun. Bahkan jumlahnya mencapai Rp 1,7 Triliun.

Berikut 12 catatan yang dibacakan Adit Prastyo, perwakilan masyarakat dihadapan ketua DPRD Kubar Ridwai dan sejumlah anggota dewan di kantor DPRD.

Meningkatnya SILPA setiap tahun anggaran berjalan mengakibatkan:

  1. Terdapat beberapa proyek yang mangkrak  dan tidak dilanjutkan pengerjaannya yang berusia lebih dari 5 tahun terutama proyek multi years.
  2. Proyek-proyek pembangunan tidak terlaksana secara maksimal selama 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2017-2021.
  3. Terdapat akses jalan kampung dan kecamatan yang terputus bahkan belum terbangun sama sekali.
  4. Terjadinya kerusakan jalan dimana-mana yang semakin parah tidak dimaintenance (perawatan) termasuk jalan protokol.
  5. Anggaran penerangan jalan umum (PJU) yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak dilaksanakan oleh dinas terkait.
  6. Pengelolaan sampah sampai saat ini masih menjadi masalah berkepanjangan dan bahkan meresahkan warga masyarakat.
  7. Tidak adanya konsentrasi penganggaran untuk sanitasi yang menyebabkan sering terjadinya banjir ditengah ibu kota saat turun hujan.
  8. Terjadinya kesemerautan penataan pasar, sehingga terjadi para pedagang/penjual tradisional berjualan dipinggir jalan secara sporadis (tersebar) tidak terkonsentrasi.
  9. Terjadinya pengabaian terhadap pengembangan seni dan budaya, sehingga tidak bisa maju berkembangnya para seniman dan kelompok sanggar seni sebagaimana di daerah-daerah lainya.
  10. Tidak adanya upaya pengembangan sektor wisata, sehingga banyak tempat pariwisata yang tidak berfungsi dengan baik.
  11. Sektor Sumber Daya Manusia (SDM), terlihat dengan tidak adanya anggaran beasiswa bagi anak-anak kuliah S1-S3, bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu serta tidak adanya pelatihan keterampilan untuk meningkatkan skil generasi usia produktif.
  12. Minimnya penyerapan anggaran UMKM, karena upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kabupaten Kutai Barat tidak dilakukan pemetaan sosial dan pemberdayaan yang maksimal.
Adit Prasetyo mewakili forum gerakan bersama membacakan hasil diskusi publik di hadapan anggota DPRD Kubar. (29/11/2021).

Dari 12 point tersebut, LSM dan ormas serta pemerhati sosial Kubar memberikan rekomendasi dukungan kepada pemerintah kabupaten Kutai Barat.

Pertama menyelesaikan proyek-proyek tahun jamak atau multi years. Diantaranya gedung Kristen Center dan Pelabuhan Sendawar di kecamatan Barong Tongkok, yang belum difungsikan hingga saat ini.

“Terakhir dilakukan pada tahun 2015, pembangunannya mangkrak sampai saat ini,” ucap perwakilan warga Adit Prasetyo dihadapan anggota Dewan.

Kemudian Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat Melak – Manar Bulant  di kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak yang tidak ada progres penyelesaiannya hingga saat ini.

Berikut jembatan Tering, di kecamatan Tering yang dibangun tahun 2009 dan mandek hampir 13 tahun.

Begitu juga dengan turap beton pinggir Mahakam Kampung Tering Seberang.

“Turap beton tersebut belum dilakukan pembahasan mengenai kelanjutan pembangunannya. Dan sekarang mangkrak,” sebut Adit yang diamini perwakilan masyarakat.

Proyek multi years yang juga didesak untuk dilanjutkan adalah jalan dan jembatan turap box culvert ruas jalan Simpang Ombau – Juaq Asa – Linggang Amer – Mencelew.

Selain itu mereka juga meminta Pemkab Kubar menganggarkan pembangunan atau peningkatan jalan kampung, khususnya kampung-kampung yang terisolir.

“Ini jadi salah satu penghambat peningkatan prekonomian masyarakat Kutai Barat,” tukas Adit.

Ketua DPRD Kubar Ridwai, ketua Komisi dua Arkadius Elly dan sejumlah anggota dewan memfasilitasi masukan publik terkait tatakelola anggaran Pemkab Kubar.

BACA JUGA:

Jamri Lessa Ingin Ketemu Bupati Kubar Hingga Tanggapan DPRD Soal Silpa APBD

SILPA APBD Kutai Barat Tahun 2020 Capai Rp 708 Miliar, DPRD: Kenapa Mesin PCR Tidak Bisa Beli

Tak hanya infrstruktur jalan, koalisi rakyat juga mendesak pemerintah dan DPRD Kubar mengevaluasi kinerja 4 perusahaan Daerah milik Pemda yang tidak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.

“Dan saat ini justru menjadi beban pemerintah daerah,” tegasnya.

Sedangkan di bidang pendidikan, warga meminta Pemda Kubar segera mengambil sikap terhadap kondisi Politeknik Sendawar, yang saat ini semakin memprihatinkan.

Bidang ekonomi dan revitalisasi pasar serta terminal juga jadi perhatian LSM dan ormas di Kubar.

Pasalnya mereka menilai belum ada sarana dan prasarana seperti pasar dan terminal yang representatif di Kubar.

“Pasar dan terminal merupakan objek vital bagi kebutuhan masyarakat,”.

BACA JUGA:

Perusahaan Sawit PT KHL Tutup Jalan dan Globalkan Tanah, Warga Kampung Besiq : Pak Presiden dan Kapolri Tolong Kami

Yang tidak kalah penting mereka mendesak pemerintah dan DPRD Kutai Barat segera menuntaskan pembebasan lahan masyarakat, guna membantu masyarakat memperoleh hak-haknya.

Sedangkan bidang seni budaya mereka mengusulkan pendidikan dini tentang budaya, yaitu memasukkan muatan lokal dikurikulum sekolah. Yakni pendidikan bahasa daerah, seni ketrampilan daerah dan sejarah.

Terakhir para pemerhati sosial ini meminta pemerintah bersikap adil dan bijaksana terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di kabupaten Kutai Barat.

Ketua DPRD Kubar Ridwai mengapresiasi masukan dari LSM dan masyarakat demi perbaikan Kutai Barat kedepan.

“Saya melihat apa yang disampaikan ini semuanya benar. Tinggal bagaimana caranya kami dari DPRD ini mendorong pemerintah agar mau mendengar masukan-masukan masyarakat ini,” ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Senada disampaikan anggota dewan dari partai Gerindra Yahya Marthan. Dia mengaku DPRD tidak antikritik. Yang penting disampaikan secara santun dan dilengkapi data-data pendukung.

Mantan Sekdakab Kubar itu tak menampik, kinerja pengawasan seluruh anggota DPRD belum maksimal dimata masyarakat.

Sebab anggota dewan hanya bisa mengawasi secara politik. Beda dengan lembaga lain yang bisa langsung mengadukan ke APH jika ada yang tidak beres dalam tata kelola pemerintah.

“Supaya masyarakat juga memahami fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD. Kita hanya bisa memanggil, meminta penjelasan, lalu kita merekomendasikan. Yang melakukan eksekusi adalah pemerintah. Yaitu bupati dan perangkat daerah,” pungkas Martan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar