Jamri Lessa Ingin Ketemu Bupati Kubar Hingga Tanggapan DPRD Soal Silpa APBD

Pertemuan Anggoat DPRD Kubar dengan forum gerakan bersama LSM, Ormas dan pemerhati sosial kabupaten Kutai Barat di gedung DPRD Kubar (29/11/2021).

KBRN, Sendawar : Pegiat media sosial Jamri Lessa mengaku ingin bertemu langsung dengan Bupati Kutai Barat FX.Yapan.

“Kapan kita ketemu bupati, untuk menyampaikan semua pertanyaan ini. Karena pertanyaan saya banyak,” ungkap Jamri Lessa dalam diskusi publik gerakan bersama masyarakat yang dinisiasi LSM Fakta Kutai Barat bersama sejumlah ormas di Lamin Tunjung kompleks Taman Budaya Sendawar kecamatan Barong Tongkok, Senin (29/11/2021).

Jamri mengatakan, dia mau bertemu dengan bupati FX.Yapan untuk mempertanyakan sekaligus menyampaikan pandangan-pandangannya soal pembangunan di Kutai Barat.

Terutama masalah pengelolaan APBD Kabupaten yang selalu ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) dalam 4 tahun terakhir.

Sebab menurut data yang dihimpun LSM Fakta Kubar, sejak 2017-2020, Silpa APBD mencapai Rp 1,7 triliun.

“Saya mau ngomong langsung, mau berdebat langsung. Kita tidak perlu ketemu DPR lagi. DPR kan wakil kita, wakil kita sudah tidak mempan ini. Yang disampaikan DPR itu masalah Silpa juga. Jangan mengharap wakil kita. Kita aja langsung ngomong,” ujar Jamri disambut tepuk tangan peserta diskusi.

BACA JUGA:

Silpa APBD Kubar Tembus Rp 1,7 Triliun dan Deretan Proyek Mangkrak Disorot LSM Fakta dan Ormas

Pria asal kecamatan Sekolaq Darat itu menilai anggaran triliunan rupiah itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Kutai Barat. Sebab masih banyak daerah yang membutuhkan pembangunan.

Apalagi masyarakat miskin di daerah ini jumlahnya mencapai belasan ribu orang. Sehingga dia kurang setuju jika masyarakat disebut miskin karena ‘pemalas’.

“Saya kan bagian dari masyarakat miskin. Jadi saya merasakan bagaimana rasanya orang miskin itu. Sementara kemiskinan juga ada dampak dari pemimpin kita,” katanya.

“Dan saya paling malas (kurang sutuju) kalau masyarakat petani miskin karena pemalas. Sebab saya berpikir kalau petani yang dibilang pemalas, dikasi duit, tidak miskin kami. Ini duit malah dikembalikan,” sambung Jamri.

Jamri Lessa, pegiat media sosial Kutai Barat. Foto dok.RRI Sendawar.

BACA JUGA:

Dipenjara Karena Kritik Pembagian BLT, Jamri Lessa: Sekarang Terbukti Kan !

Keluar Penjara Karena Tersandung UU ITE, Jamri Lessa: Saya Tidak Malu Pernah Masuk Penjara

Pegiat media sosial yang cukup getol di dunia maya maupun nyata itu sempat merasakan jeruji besi karena kritikannya terhadap pemerintah.

Dia masuk penjara dan terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mengkritik auditor dan pembagian BLT di Kutai Barat tahun 2020 lalu.

Setelah bebas, Jamri tetap getol menyuarakan pendapatnya di sosial media.

Pembawa acara diskusi publik sempat melontarkan pertanyaan kepada Jamri soal alasannya tetap kritis di media sosial. Padahal dia pernah masuk hotel prodeo selama 8 bulan.

Namun pentolan di grup face book keluhan dan saran warga Kubar dan Kaltim Ibu Kota NKRI itu dengan tegas menyatakan, bukan soal nyali tetapi soal keberanian menyampaikan pendapat.

Dan yang terpenting kata dia “jangan berbohong,” ucap Jamri disambut sorak peserta diskusi.

DATA SILPA DAN WARGA MINTA MOTO PEMKAB DIRUBAH

Polemik soal Silpa APBD hingga proyek-proyek yang mangkrak bertahun-tahun ikut dikomentari sejumlah warga Kubar dalam diskusi di TBS.

“Inilah yang membuat kita prihatin. Sehingga timbulah rasa semangat kita untuk mendorong pemerintah kabupaten Kutai Barat memanfaatkan anggaran itu sebaik-baiknya,” kata ketua DPD LSM Fakta Kutai Barat Hertin Armansyah.

BACA JUGA:

Ini Deklarasi ‘Gerakan Bersama’ Masyarakat Kubar: Selesaikan Proyek Mangkrak Sampai Hibah dan Beasiswa

Hertin menyebut mangkraknya sejumlah proyek di Kutai Barat salah satunya disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran pemerintah.

Pasalnya selama 4 tahun APBD Kubar hampir Rp 8 triliun. Namun terjadi Silpa hingga Rp 1,7 triliun.

“Sangat disayangkan anggaran sekitar 1,7 trilun ini tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek-proyek pemerintah tidak berjalan maksimal. Yang rugi tentu kita sebagai masyarakat,” jelasnya.

Hertin menjabarkan, sejak 2017-2020, anggaran pemerintah yang dikembalikan ke kas negara terus meningkat.

Tahun 2017 sebesar Rp 227 Miliar dan 2018 sebesar Rp 228 Miliar. Sedangkan 2019 naik hingga Rp 672 Miliar dan tertinggi di tahun 2020 sebesar Rp 708 Miliar.

“Mudah-mudahan itu Silpa positif, tapi kalau kita perhatikan yang ada ini Silpa negatif. Kenapa negatif karena memang pembangunan tidak berjalan. Jadi ini bukan efisiensi. Kalau Silpa ini karena efisiensi kita tidak pernah komplain,” tegasnya.

Diskusi publik LSM, Ormas dan masyarakat Kutai Barat di lamin TBS (29/11/2021).

Dia menjelaskan, penyebab Silpa salah satunya karena tidak ada kecermatan dalam penganggaran.

“Ada yang mata anggarannya lain tetapi dibelanjakan lain, sehingga jadi temuan. Uang dikembalikan manfaat tidak tepat sasaran,” terang dia.

Meski demikian dia tidak mau mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi lebih memberi solusi dan dukungan kepada pemerintah dan DPRD setempat untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain itu ada warga yang meminta agar moto Pemkab Kubar ‘Hari Esok Lebih Baik Daripada Hari Ini’ sebaiknya diubah.

“Kalau semoga hari esok itu harapan. Itu doa, sampai kiamat tidak akan selesai besok itu. Kita ubah saja motonya yaitu ‘Hari ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin”, ujar Saun salah satu peserta diskusi.

TANGGAPAN DPRD SOAL SILPA APBD

Peserta rapat akhirnya membawa hasil diskusi ke DPRD Kubar.

Disana mereka diterima langsung ketua DPRD Kubar Ridwai, wakil ketua DPRD H.Aula dan sejumlah anggota dewan sekitar 9 orang.

Selain itu wakil rakyat juga sempat mengadakan dialog dengan forum masyarakat sekitar 2 jam lebih.

BACA JUGA:

SILPA APBD Kutai Barat Tahun 2020 Capai Rp 708 Miliar, DPRD: Kenapa Mesin PCR Tidak Bisa Beli

Ketua DPRD Kubar Ridwai mengatakan persoalan Silpa yang dipertanyakan masyarakat sempat juga jadi pertanyaan wakil rakyat.

Namun pemerintah beralasan Silpa itu terjadi karena berkaitan dengan aturan dari pusat yang berubah-ubah. Terutama perubahan aturan itu terjadi saat pandemi covid-19 melanda sejak akhir 2019.

“Sering terjadi adanya perubahan aturan. Sehingga yang tadinya mereka siap melaksanakan kegiatan itu muncul aturan atau edaran menteri yang baru. Itu alasan yang disampaikan pemerintah,” jelas Ridwai dihadapan perwakilan masyarakat dan LSM.

Alasan kedua menurut politisi PDI Perjuangan itu karena ketatnya pemeriksaan. Baik oleh inspektorat maupun BPK.

“Sehingga mereka ragu-ragu. Mereka takut jika ada masalah hukum. Keraguan itulah yang membuat dana itu tidak bisa digunakan semaksimal mungkin,” beber Ridwai.

Alasan ketiga adanya Silpa lanjut Ridwai terjadi karena banyak proyek yang tidak bisa dikerjakan akibat hasil lelang diatas pagu dana yang dianggarkan pemerintah.

“(Padahal) pemenang lelang itu diharapkan pagu dananya jauh dibawah pagu dana yang ditetapkan,” terangnya.

Ridwai, SH - Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat.

Ridwai mengaku DPRD sudah mewanti-wanti pemerintah agar melaksanakan program sesuai aturan. Bahkan ada pertimbangan hukum dari inspektorat atau aparat penegak hukum. Namun faktanya tetap muncul keragu-raguan dari pejabat di OPD teknis sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal.

“Karena mereka takut tersangkut masalah hukum. Berarti ini ada yang bengkok-bengkok,” katanya.

Wakil rakyat juga akan terus mendorong pemerintah menggunakan anggaran agar tidak terjadi Silpa tiap tahun.

“Kita memang terus mendorong supaya mereka jangan berlindung dibawah persoalan dan alasan-alasan tadi,” tuturnya.

Rencananya DPRD akan menindaklanjuti masukan publik tersebut kepada pemerintah daerah. Namun soal pembangunan yang mangkrak belum dipastikan apakah akan segera dilanjutkan. Sebab saat ini sedang dalam proses pembahasan anggaran untuk tahun 2022.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar