Ini Deklarasi ‘Gerakan Bersama’ Masyarakat Kubar: Selesaikan Proyek Mangkrak Sampai Hibah dan Beasiswa

KBRN, Sendawar : Gerakan Bersama masyarakat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kaltim yang diinisiasi LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kubar melahirkan 12 rekomendasi.

Rekomendasi yang menjadi desakan dan permintaan dari LSM Fakta serta sejumlah ormas itu dibacakan dalam bentuk deklarasi usai diskusi publik, di Lamin Tunjung kompleks Taman Budaya Sendawar kecamatan Barong Tongkok, Senin (29/11/2021).

Ketua LSM Fakta Kubar Hertin Armansyah mengatakan, deklarasi terbuka itu disampaikan untuk mengingat, mengevaluasi ulang tahun Kutai Barat yang ke-22 tahun 2021, dari sudut budaya, adat tradisi dan ekonomi.

“Sebagai upaya mendukung pemerintah kabupaten Kutai Barat yang semakin responsible,” katanya.

Deklarasi bersama itu dibacakan oleh Johansyah sebagai moderator dan diikuti puluhan peserta diskusi publik.

Yang intinya mendukung dan mendesak pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk bertanggungjawab dalam memajukan pembangunan di daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.

Pertama “Memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada di Kutai Barat, terutama optimal penyerapan APBD untuk menekan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan).

Sebab dari hasil diskusi dan paparan LSM Fakta, diketahui jika SILPA APBD Kubar sejak 2017-2020 mencapai Rp 1,7 triliun.

Jika anggaran itu dimanfaatkan, maka banyak proyek tahun jamak atau multi years yang bisa dikerjakan.

Sehingga dalam rekomendasi kedua forum gerakan bersama ini meminta pemerintah Kutai Barat segera menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak di Kutai Barat.

Diantaranya, proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) dan jalan Bungkarno simpang Ombau-Mencelew dan beberapa proyek mangkrak lainnya.

BACA JUGA:

Silpa APBD Kubar Tembus Rp 1,7 Triliun dan Deretan Proyek Mangkrak Disorot LSM Fakta dan Ormas

Ketiga meminta pemerintah Kutai Barat untuk segera mengevaluasi keberadaan perusahaan yang ada di Kutai Barat saat ini terutama perusahaan yang dinilai cenderung merugikan, meresahkan bahkan merampas hak-hak masyarakat. Terutama hak masyarakat hukum adat.

“Baik itu perusahaan pertambangan maupun perkebunan dengan memberikan sanksi tegas”.

Keempat LSM Fakta dan sejumlah ormas adat meminta pemerintah kabupaten Kutai Barat peduli dengan nasib masyarakat yang kehilangan hak-hak mereka. Akibat dari praktik pengukuran global di (encalve) oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dan diserahkan kepada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kutai Barat.

Berikutnya soal keterbukaan informasi publik. Mereka meminta pemerintah “membuka informasi perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah seluas luasnya kepada masyarakat,”.

Kemudian “mengevaluasi kinerja ASN baik pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun TKK (Tenaga Kerja Kontrak) yang tidak produktif.

BACA JUGA:

SILPA APBD Kutai Barat Tahun 2020 Capai Rp 708 Miliar, DPRD: Kenapa Mesin PCR Tidak Bisa Beli

Bupati Kubar Buka Suara Soal Sampah Tak Terangkut, FX.Yapan : Jalan Rusak, Mobil Tua Uang Juga Dipangkas 800 Miliar

Sementara deklarasi ketujuh forum ini menyoroti kinerja bidang pendidikan di Kutai Barat.

Rekomendasinya adala “segera memperbaiki kualitas pendidikan dengan menambah sarana prasarana maupun tenaga pendidik yang berkualitas,”.

Sedangkan bidang kesehatan, LSM Fakta dan forum gerakan bersama ini meminta pemerintah melengkapi sarana prasarananya.

Khususnya mobil ambulance untuk mempercepat pelayanan pasien gawat darurat dari seluruh Puskesmas di Kubar.

Deklarasi ke sembilan adalah bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khususnya di tingkat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKA) yang tidak pernah dievaluasi.

Mereka juga “mendesak pemerintah mengadakan alsintan (alat sistem pertanian) yang modern untuk membantu masyarakat mengelola pertanian,”.

Permintaan kesepuluh terkait pengelolaan dana hibah bagi masyarakat atau lembaga. Baik lembaga adat, lembaga keagamaan maupun lembaga sosial.

“Kami meminta anggaran hibah tidak digunakan untuk kepentingan politik,”.

Forum gerakan bersama ini juga mendukung dan mendorong Pemkab Kutai Barat mengubah status Politeknik Sendawar (Polsen) dari swasta ke perguruan tinggi Negeri.

Sebab Poltek Sendawar didirikan oleh pemerintah namun dikelola swasta. Kedepan Poltek Sendawar diharapkan jadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mudah diakses putra-putri daerah.

“Kami mendukung dan mendorong Pemkab Kubar agar mengubah Poltek Sendawar jadi Politeknik Negeri,”.

BACA JUGA:

Perbaiki Mutu dan Akreditasi, Poltek Sendawar Kerja Sama Dengan Universitas Balikpapan

Terakhir masih seputar dunia pendidikan. Forum ini meminta penyaluran bantuan beasiswa dilakukan secara terbuka dan benar-benar diberikan kepada siswa berprestasi atau kurang mampu.  

“Kami meminta beasiswa anak berprestasi dan kurang mampu wajib terbuka untuk umum karena selama ini cenderung diberikan untuk anak pejabat,”.

Deklarasi itu ditandatangani ketua LSM Fakta Kubar Hertin Armansyah, Ketua Lembaga Adat Dayak, Albinus Ali dan Dewan Adat Dayak Kubar Gito Stefanus Ayet.

Hasil diskusi dan deklarasi itu kemudian dibawa oleh perwakilan forum ke DPRD Kutai Barat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar