Silpa APBD Kubar Tembus Rp 1,7 Triliun dan Deretan Proyek Mangkrak Disorot LSM Fakta dan Ormas

Forum gerakan bersama LSM, para tokoh dan pemerhati sosial kabupaten Kutai Barat saat membacakan rekomendasi untuk pemerintah dan DPRD Kutai Barat dalam meningkatan pengelolaan anggaran. (29/11/2021). Foto RRI Sendawar.

KBRN, Sendawar : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) dan sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat menyoroti mangkraknya beberapa proyek strategis di daerah ini.

Mulai dari jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak, jembatan Tering, jalan Bung Karno di Simpang Ombau kecamatan Barong Tongkok, pelabuhan Sendawar, gedung kristen center dan sejumlah proyek multi years lainnya.

Selain itu mereka menyoroti infrastruktur jalan dan jembatan di desa-desa yang belum terkoneksi secara keseluruhan. Bahkan ada kampung yang belum tembus jalan darat dan hanya mengandalkan jalur sungai.

Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat dalam 4 tahun terakhir hampir Rp 8 Triliun.

“Inilah yang membuat kita prihatin. Sehingga timbulah rasa semangat kita untuk mendorong pemerintah kabupaten Kutai Barat memanfaatkan anggaran itu sebaik-baiknya,” kata ketua DPD LSM Fakta Kutai Barat Hertin Armansyah, saat diskusi publik dengan sejumlah perwakilan masyarakat dari 16 kecamatan di Lamin Adat Tunjung Kompleks Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (29/11/2021).

Peserta diskusi Publik terkait evaluasi HUT Kubar ke-22, di lamin Tonyoi komplek TBS Kutai Barat. (29/11/2021).

Hertin menyebut mangkraknya sejumlah proyek di Kutai Barat salah satunya disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran pemerintah.

Pasalnya selama 4 tahun terakhir terdapat Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan hingga Rp 1,7 triliun.

“Sangat disayangkan anggaran sekitar 1,7 trilun ini tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek-proyek pemerintah tidak berjalan maksimal. Yang rugi tentu kita sebagai masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian dia tidak mau mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi lebih memberi dukungan kepada pemerintah dan DPRD setempat untuk meningkatkan kinerjanya.

Apalagi Kutai Barat kini sudah menginjak usia 22 tahun. Untuk itu mereka sepakat membentuk ‘Gerakan Bersama’ LSM, para tokoh dan pemerhati sosial untuk ‘mengingat, mengevaluasi ultah Kubar ke-22 dari sudut budaya, adat tradisi dan ekonomi.

“Gerakan ini untuk mendukung Pemkab Kubar yang semakin responsible”, katanya.

Hertin menjabarkan, sejak 2017-2020, anggaran pemerintah yang dikembalikan ke pusat terus meningkat.

Tahun 2017 sebesar Rp 227 Miliar dan 2018 sebesar Rp 228 Miliar. Sedangkan 2019 naik hingga Rp 672 Miliar dan tertinggi di tahun 2020 sebesar Rp 708 Miliar.

“Mudah-mudahan itu Silpa positif, tapi kalau kita perhatikan yang ada ini Silpa negatif. Kenapa negatif karena memang pembangunan tidak berjalan. Jadi ini bukan efisiensi. Kalau Silpa ini karena efisiensi kita tidak pernah komplain,” tegasnya.

Hertin Armansyah, Ketua DPD LSM Fakta Kutai Barat.

Dia menjelaskan, penyebab Silpa salah satunya karena tidak ada kecermatan dalam penganggaran.

“Ada yang mata anggarannya lain tetapi dibelanjakan lain, sehingga jadi temuan. Uang dikembalikan manfaat tidak tepat sasaran,” terang dia.

BACA JUGA:

SILPA APBD Kutai Barat Tahun 2020 Capai Rp 708 Miliar, DPRD: Kenapa Mesin PCR Tidak Bisa Beli

Sementara ketua dewan pembina DPD LSM Fakta Kubar Alsiyus menambahkan, selama ini masyarakat diberi informasi yang salah seputar pengelolaan anggaran.

Menurutnya, pemerintah daerah selalu beralasan anggaran dipotong pemerintah pusat. Dan yang terbaru anggaran dipangkas untuk penanganan pandemi covid-19. Tetapi justru Silpa terus membengkak.

“Kita selama ini diberi informasi yang salah, selalu dibilang anggaran mengalami defisit. Ternyata ketua DPRD Kutai Barat mengeluarkan fakta bahwa anggaran Silpa di 2020 sampai 708 miliar. Pemerintah selalu tertutup soal informasi keuangan sehingga kita tidak bisa memberi masukan,” sebut Alsiyus.

“Oleh karena itu kita minta kepada pemerintah Kutai Barat jangan berbohong kepada kita. Kalau Silpa katakan Silpa. Ajak masyarakat diskusi. Selama ini pembangunan di kampung-kampung macet karena mereka tidak transparan,” sambungnya.

Alsiyus, ketua dewan pembina LSM Fakta Kubar.

Alsiyus mengancam akan membawa masa yang besar jika tahun depan masih terjadi Silpa.

“Uang yang mereka kelola adalah uang masyarakat bukan uang pribadi. Pembangunan yang mereka lakukan harus untuk masyarakat. Makanya kedepan kita bukan mengancam tetapi kita memberitahu mereka (pemerintah) bahwa kita akan membawa masa besar untuk memperjuangkan kebenaran. Karena uang itu hasil dari kita bayar pajak,” tukasnya.

BACA JUGA:

Habiskan Dana Ratusan Miliar, Jembatan ATJ di Kutai Barat Mangkrak

Jembatan ATJ di Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak, Kutai Barat yang mangkrak sejak 2015. Foto Dok RRI Sendawar 2021.

Keluhan soal minimnya pembangunan dan Silpa APBD yang mencapai triliunan rupiah itu juga disuarakan sejumlah perwakilan ormas dan peserta diskusi publik.

“Jembatan ATJ itu sudah dibangun sejak pemerintah pak Ismail Thomas. Mengapa ada uang tapi tidak membangun,” tanya Albinus Ali, Ketua Lembaga Adat Dayak Kubar.

Sementara Hermanus, salah satu tokoh masyarakat Kubar juga meluapkan kekecewaanya.

“Selama ini masyarakat mau mengoreksi pembangunan yang tidak beres selalu ada ancaman-ancaman negatif terhadap masyarakat. Apakah masyarakat tidak punya hak mengawasi pembangunan itu?

“Kalau pemerintah mau libatkan masyarakat dan tidak mengada-ada saya rasa pembangunan itu berjalan baik,” imbuh Herman.

BACA JUGA:

Bupati Kubar Buka Suara Soal Sampah Tak Terangkut, FX.Yapan : Jalan Rusak, Mobil Tua Uang Juga Dipangkas 800 Miliar

Sedangkan Alfiansyah, warga kampung Tendiq kecamatan Siluq Ngurai menilai selama ini masyarakat seperti dininabobokan. Tetapi tidak menyadari ada masalah yang tengah terjadi.

“Dari pantauan saya beberapa tahun ini masyarakat Kutai Barat kebanyakan tidur. Sekarang baru bangun tidur. Belum terlambat tetapi baru bangun tidur,” sindir Alfiansyah disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Dia menyoroti soal keterbukaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kutai Barat.

Menurutnya selama ini masyarakat bahkan wartawan sulit mendapat informasi dari Pemda setempat karena PPID tak berjalan.

“Kita sempat mempertanyakan kepada Kominfo, kenapa di Kutai Barat ini tidak ada PPID. Jadi jawaban Kominfo karena tidak ada anggaran yang diberikan bupati. Nah ini menarik kenapa ada Silpa, katanya tidak ada anggaran.

“Masyarakat Kutai Barat ini harus dibangunkan dari tidurnya yang nyenyak. Di kampung saya sampai bulan november belum ada sama sekali kegiatan di desa,” tandas Alfiansyah lagi.

BACA JUGA:

Jalan Trans Kalimantan Kubar-Kukar Diperbaiki Tahun 2022

Sementara Saun, warga lainnya justru menilai sebaliknya.

“Menurut saya bukan masyarakat yang tidur tapi pemerintah yang tidur. Pemerintah ini perlu diupgrade. Karena saya lihat ada anggaran malah dikembalikan, ini kan sangat aneh,” lugas Saun.

Atas dasar itu dia menilai moto kepala daerah Hari Esok Lebih Baik Daripada Hari Ini, diganti dengan “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin” ucap Saun disambut tepuk tangan meriah.

“Kalau semoga hari esok itu harapan. Itu doa, sampai kiamat tidak akan selesai besok itu,” lanjutnya.

Tak hanya pemerintah, gerakan masyarakat ini juga mendesak wakil rakyat di DPRD Kubar untuk menjalankan tupoksinya. Sebab mereka menilai anggota dewan belum maksimal memperjuangkan pembangunan di daerah.

“Kita ini punya perwakilan tetapi perwakilan kita disana juga tidak bisa mendorong itu. Bagaimana kalau kita yang menggerakan perwakilan kita di DPR sana supaya mereka membantu kita,” ujar Harun Simanjuntak warga kampung Sembuan kecamatan Nyuatan.

BACA JUGA:

Ini Alasan Penundaan dan Upaya Pembangunan Jembatan ATJ Kubar

Senada disampaikan pegiat media sosial Kubar, Jamri Lessa. Pria yang pernah masuk penjara karena kritik auditor dan pembagian BLT itu hanya mau bertemu langsung dengan bupati Kubar FX.Yapan.

“Saya mau ketemu langsung dengan bupati mau bertanya dengan beliau (tentang Silpa). Kita tidak usah ketemu DPR lagi, sebab DPR ini kan wakil kita. Wakil kita sudah tidak mempan ini sudah,” tukas Jamri singkat.

Sedangkan ketua dewan adat dayak Gito Stepanus menyarankan pemerintah membangun pasar dan terminal.

“Karena pasar kita ini banyak tidak representatif. Banyak masyarakat kita yang jual di pinggir jalan karena tidak terpusat. Sedangkan terminal sampai saat ini belum ada di Kutai Barat,” katanya.

Sebelum mengakhiri diskusi, peserta membacakan deklarasi dukungan kepada pemerintah. Deklarasi tersebut berisi dukungan maupun desakan kepada pemerintah dan DPRD Kubar terkait pengelolaan anggaran di bumi tanaa purai ngeriman.

Pimpinan dan anggota DPRD Kubar menerima kunjungan Forum gerakan bersama dari LSM dan Ormas di Kutai barat untuk mendengar keluhan dan aspirasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Usai pembacaan deklarasi, perwakilan mendatangi kantor DPRD Kubar sekitar pukul 13.00 wita.

Disana mereka diterima langsung ketua DPRD Kubar Ridwai, wakil ketua DPRD H.Aula dan sejumlah anggota dewan sekitar 9 orang.

Selain itu wakil rakyat juga sempat mengadakan dialog dengan forum gerakan bersama sekitar 2 jam lebih.

Rencananya DPRD akan menindaklanjuti masukan publik tersebut kepada pemerintah daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar