Kades yang Tidak Publikasikan Penggunaan Dana Desa Bakal Kena Sanksi, Ini Kata DPMK Kubar

KBRN, Sendawar : Pemerintah Kampung diwajibkan mempublikasikan penggunaan Dana Desa di tempat umum.

Namun faktanya tidak semua desa menginformasikan secara terbuka. Bahkan terkesan tertutup.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat Faustinus Syaidirahman, melalui Pj Kabid Pemerintahan Kelurahan dan Kampung Sepinus mengatakan, pemasangan papan informasi atau infografis itu wajib dibuat untuk transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat.

“Semua kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa itu pasti tertulis. Misalnya kegiatan pembangunan jalan itu harus ada papan informasi. Yang sumbernya dari dana desa maupun ADK. Itu wajib setiap tahun, dan setiap kegiatan,” ujar Sepinus saat dikonfirmasi RRI di kantor DPMK Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, Senin (18/10/2021).

Sepinus menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggan, semua kepala kampung wajib mengumumkan anggaran desa minimal dua kali setahun.

Yaitu Angggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kam) Murni dan APB-Kam Perubahan.

“Misalnya ada pergeseran anggaran itu wajib diumumkan karena belanjanya juga sudah berubah. Apakah berubah totalnya atau perubahan kegiatannya,” tukas Sepinus didampingi Pj Kasi Penataan Kampung dan Kelurahan, Yohanes Suryanto.

BACA JUGA:

Dana Desa Diproyekan Petinggi, DPMK Kubar: Jangan Buat Masyarakat Jadi Penonton di Kampung Sendiri

Dia menegaskan kepala desa yang tidak mempublikasikan info grafis desa bakal disanksi.

“Sanksi ada, kalau dia tidak memasang kita berikan teguran lisan, ada sanksi tertulis dan seterusnya,” imbuh Sepinus.

BACA JUGA:

Pengelolaan DD Kampung Linggang Marimun Kubar Dipertanyakan, Warga: Ibu Kades Jarang Ditempat

Ketidakterbukaan informasi desa ini salah satunya ditemukan di Kampung Linggang Marimun Kecamatan Mook Manaar Bulatn.

Sekertaris Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Linggang Marimun, Elensius mengatakan, papan informasi terakhir kali dibuat tahun 2019. Namun dua tahun terakhir tidak lagi dipublikasikan melalui spanduk atau baliho di kantor desa.

“Kalau dulu dari 2019 ada dibuat dia (petinggi) setiap pembangunan itu. Bukan saya sembunyikan tapi kalau saya bilang begini nanti saya takut juga istilahnya intervensi atau mengadu.

Jadi 2020 memang ada perubahan anggaran, setelah ada covid itu anggaran yang kesini dialihkan. Tapi setahu saya sih ndak semuanya dialihkan mungkin cuma sekian persen aja, sehingga program itu tidak maksimal,” jelas Elensius saat ditemui RRI di Kampung Linggang Marimun, Sabtu (16/10/2021).

Kantor Desa Linggang Marimun. Foto/RRI (16/10/2021).

Tidak hanya itu, untuk proses musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kampung menurut Elensius memang dilakukan.

Namun saat program pembangunan dilaksanakan hanya diketahui perangkat desa atau staf petinggi.

“Untuk Marimun ini sih lumayan banyak sudah 1 M lebih itu dengan ADK nya. Kalau tahun ini belum tahu kami pak,” sebut dia.

“Maaf kita ngomong bukannya mau menjelekkan kampung sendiri atau menjelekkan pemerintahan kampung, kalau tempat lain itu namanya dengan mitra kerja itu terbuka.

Kalau di kampung kami ini gimana ya, dalam pengaturan memang BPK tidak bisa mencampuri tetapi pengawasan melekat. Misalnya sama-sama berembuk untuk kegiatan ini. Artinya nanti dalam pengawasan kita apakah itu dilaksanakan atau tidak begitu,” urai pria paruh baya itu.

BACA JUGA:

Kades Linggang Marimun Jarang Ditempat, Camat: Kalau Motivasi Bukan Melayani Jangan Jadi Petinggi

Ketidak terbukaan itu membuat masyarakat atau BPK kian sulit mengawasi kinerja kades dan stafnya.

Elensius bahkan mengaku carut marut pengelolaan dana desa di kampung Linggang Marimun sudah masuk radar Aparat Penegak Hukum (APH).

“Ada sedikit saya perhatikan bahasa polisi Tipikor kata beliau untuk Marimun mulai 2017-2020 ini katanya parah. Harus diambil putusan. Nah putusan ini yang kita tidak tahu keputusannya gimana,” terangnya.

Sementara perangkat kampung yang dikonfirmasi RRI tak satupun yang bisa dihubungi. Begitu juga dengan petinggi Linggang Marimun Dahlia Hartati. Semua nomor telpon yang diberikan warga maupun BPK tidak bisa dihubungi.

BACA JUGA:

Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

Pantauan RRI di kampung Linggang Marimun memang tidak ada papan penggunaan anggaran atau infografis desa.

Didepan kantor desa hanya terpampang spanduk Musdes/RKP Tingkat Kampung. Kemudian dibawah spanduk nampak masih ada papan informasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Namun papan informasi itu justru dari tahun 2018.

Yaitu rehab kantor petinggi tahun 2018 dengan total biaya Rp 23.090.000.

Lalu di belakang kantor ada sebuah bangunan gedung sarang wallet yang juga dibangun tahun 2018 menggunakan dana APBD sebesar Rp 42.315.000.

Sementara di setiap RT memang ada papan informasi kecil. Namun tidak ada tulisan apapun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar