Dana Desa Diproyekan Petinggi, DPMK Kubar: Jangan Buat Masyarakat Jadi Penonton di Kampung Sendiri

Pj. Kabid Pemerintahan Kelurahan dan Kampung Sepinus dan Pj Kasi penataan kampung dan Kelurahan DPMK Kabupaten Kutai Barat Yohanes Suryanto. Foto RRI (16/10/2021).

KBRN, Sendawar : Pengelolaan dana desa pada sejumlah kampung di Kabupaten Kutai Barat banyak dikerjakan pihak ketiga.

Lalu bolehkah anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana kampung (ADK) diproyek-kan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat Faustinus Syaidirahman, melalui Pj. Kabid Pemerintahan Kelurahan dan Kampung Sepinus menjelaskan, tujuan utama program dana desa adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Yaitu melalui program padat karya tunai (PDKT). Sehingga program-program yang dikerjakan dengan dana desa idealnya dikelolah oleh masyarakat setempat.

“Karena berkaitan dengan dampak pandemi ini, banyak warga kita yang terdampak secara ekonomis, sehingga dana desa tahun 2021 itu salah satu kegiatan padat karya tunai. Nah kegiatan PKTD ini harus diswakelolakan,” jelas Sepinus saat dikonfirmasi RRI di kantor DPMK Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, Senin (18/10/2021).

BACA JUGA:

Bupati Kubar ke Para Petinggi: Dana Desa itu Jangan Diproyekan Tapi Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Sepinus menerangkan, sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 tahun 2020, dana desa 2021 diprioritaskan untuk Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan.

Program SDGs desa itu adalah salah satu upaya untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, kelaparan, pemerataan ekonomi, peduli kesehatan dan desa peduli lingkungan. Kemudian desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.

Karena itu seluruh desa hanya boleh menyusun program yang berkaitan dengan skala prioritas yang diatur dalam Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020.

Yaitu mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi. Dan yang tidak kalah penting proses pembangunan harus melibatkan masyarakat desa.

“Sesuai Permendes nya itu tidak boleh di pihak ketiga tapi swakelola. Karena untuk memperdayakan masyarakat desa yang terdampak, yang tidak ada pekerjaan. Ini untuk membangkitkan ekonomi, karena kita tahu kondisi saat ini susah, belum lagi ada yang PHK,” sebut Sepinus.

Sepinus, Kabid Pemerintahan Kelurahan dan Kampung DPMK Kabupaten Kutai Barat.

Pj Kasi penataan kampung dan Kelurahan DPMK Kabupaten Kutai Barat Yohanes Suryanto menambahkan, kegiatan di kampung yang menggunakan dana desa boleh atau tidak boleh dipihak ketigakan, dilihat dari judul rekening kegiatannya.

Jika kegiatan itu adalah PKTD maka secara otomatis tidak bisa dipihak ketiga-kan.

“Dia boleh pihak ketiga-kan misalnya pembangunan jalan. Disana ada pengadaan semen, itu boleh menggunakan masyarakat kampung yang mampu untuk menyediakan semen tapi tidak boleh ambil dari luar.

Itu salah satu cara juga memberdayakan ekonomi. Kalau ada masyarakat yang siap mengajukan penawaran, mereka dikasih kesempatan untuk mengadakan tetapi tetap dalam koridor masyarakat kampung, tidak boleh ngambil dari luar,” ujarnya.

Namun jika kegiatan yang tidak menggunakan kode rekening PKTD maka desa boleh menggunakan mekanisme lelang. Yaitu nilai proyek dengan anggaran dari Rp 50-200 Juta.

“Kalau lebih dari 200 juta, artinya tidak harus dilaksanakan secara padat karya. Nah yang ditemui di kampung sekarang ini banyak mereka menggunakan di rekening PKTD, tapi di pihak ketiga-kan, itu tidak boleh,” tegasnya.

Syarat lelang yaitu lebih dari 200 juta. Kalau dibawah 200 juta boleh melakukan penunjukan langsung. Terus dibawah 50 juta tidak harus dilelang bisa pengadaan langsung,” sambungnya.

BACA JUGA:

Pengelolaan DD Kampung Linggang Marimun Kubar Dipertanyakan, Warga: Ibu Kades Jarang Ditempat

Lebih jauh Yohanes menekankan, lelang harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam regulasi penyediaan barang dan jasa.

Yaitu kepala kampung harus menunjukan pejabat pengadaan barang. Yakni pejabat pemerintah yang bersetifikat.

“Karena kalau dia lelang harus ada pejabat pengadaan barang tersebut. Nanti dia komunikasi dengan pihak LPSE kita. Tetap dengan tahapan lelang, panitia lelang menggunakan panitia kabupaten, tidak harus dari kampung,” tukasnya.

BACA JUGA:

Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa

Sementara kegiatan padat karya tunai atau PKTD menurut Yohanes adalah kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

“Contoh yang bisa kita PKTD misalnya pengadaan keramba ikan. Itu masyarakat yang menyediakan materialnya, dibayar sama pemerintah kampung. Masyarakat yang bikin kerambanya sesuai spek yang disusun TPK, tetapi keramba itu juga yang kerjakan dikasih gaji.

Dan keramba itu juga milik yang mengerjakan dan diserahterimakan. Artinya betul-betul memberdayakan kepentingan masyarakat itu,” ulas Yohanes.

Yang paling sering ditemukan adalah pembangunan jalan atau semenisasi jalan. Kebanyakan kepala kampung menggunakan pihak ketiga sehingga masyarakat kampung malah jadi penonton.

“Nah seperti pembukaan jalan gang atau jalan kampung itu juga PKTD. Karena jalan itu prioritas digunakan oleh masyarakat. Terus yang mengerjakan juga masyarakat.

Masalah boleh dan tidak boleh tadi dilihat dari rekening kegiatannya. Kalau dia masuk PKTD itu mutlak diswakelola, tidak boleh masyarakat dari luar. Jangan sampai masyarakat jadi penonton di kampung sendiri,” katanya.

Yohanes menyebut ada petinggi yang beralasan tenaga teknis dari kampung kurang terampil sehingga menggunakan tenaga dari luar.

“Untuk tenaga teknis juga kita lihat teknis apa dulu. Kalau tenaga teknis di kampung itu masih mampu ya berdayakan warga atau aparat kampung. Kecuali seperti teknik pemasangan jaringan listrik itu boleh dari luar atau yang punya keahlian khusus.

Kalaupun dia menggunakan alat berat misalnya di kampung ada yang bisa mengoperasikan alat berat, izin mengendarai dia punya boleh pakai orang kampung,” imbuh pria kelahiran 1972 itu.

Yohanes menilai tenaga teknis di kampung sudah banyak yang mampu mengerjakan proyek dana desa. Terutama teknik bangunan maupun konstruksi semenisasi jalan.

“Kalau jalan saya pikir tidak begitu teknis. Apalagi kalau cuma buat beton, rakit-rakit besi itu orang kampung mampu semua merangkai besi itu banyak yang bisa,” tuturnya.

BACA JUGA:

Kades Linggang Marimun Jarang Ditempat, Camat: Kalau Motivasi Bukan Melayani Jangan Jadi Petinggi

Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

Salah satu kampung yang kini jadi sorotan adalah kampung Linggang Marimun kecamatan Mook Manaar Bulatn.

Sekertaris Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Linggang Marimun Elensius mengaku pekerjaan semenisasi jalan di desanya bukan dikerjakan masyarakat setempat, melainkan pekerja dari luar.

“Kalau di sini ini karena mereka tidak ada koordinasi, tidak ada tukar pendapat dengan kami, merasa mereka sebagai pengelolanya itu jadi mereka tidak melibatkan kami untuk berkoordinasi bagaimana cara kerjanya.

Jadi ada masyarakat ikut di situ tapi paling dua tiga orang, tenaga teknis nya itu maaf kita ngomong itu orang Jawa. Bahkan itu yang diatas (semenisasi depan kantor desa) kalau nggak salah orang Balikpapan yang kerjakan jalan yang 2020. Kalau di 2019 semenisasi di ujung sana dari SD itu yang kerja orang dari Tering,” ungkap Elensius saat ditemui wartawan di kampung Linggang Marimun, Sabtu (16/10/2021).

Material bangunan yang direncanakan untuk semenisasi jalan di kampung Linggang Marimun.

Tak hanya itu, kejanggalan lain adalah pekerjaan semenisasi yang tidak sesuai spek. Misalnya ketebalan semenisasi tidak sampai 20 cm.

“Kalau di sini bukan saja tidak rata tapi (tidak tebal). Pernah saya komplain kalau dibagian bagastingnya diukur tetap dia 20 cm tebal, tapi kalau sudah ke tengah itu rata-rata cuma 17 cm, ada juga yang di bawah. Ukuran besinya itu saya kurang tahu memang ada yang 8 mm ada yang 10 mm, ada yang kecil lagi,” sebut Elensius.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar