Kades Linggang Marimun Jarang Ditempat, Camat: Kalau Motivasi Bukan Melayani Jangan Jadi Petinggi

Kantor Desa Linggang Marimun Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Foto//RRI (16/10/2021).

KBRN, Sendawar : Camat Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Rusmansyah, ikut angkat bicara terkait informasi bahwa kepala desa Linggang Marimun jarang ditempat.

Rusmansyah mengatakan, baru-baru ini ia pernah datang langsung ke kampung Linggang Marimun untuk berkoordinasi dengan kepala kampung Dahlia Hartati.

Namun belakangan sang kades tetap mangkir dari kantor dan sulit dihubungi.

“Saya menelpon ibu petinggi ini memang tidak bisa masuk, jadi saya susah untuk melakukan komunikasi dengan beliau ini. Jadi itu juga kesulitan dan bukan hanya kita tapi dari aparat penegak hukum sekalipun ya kesulitan juga. Siapapun itu sulit kecuali dia yang menghubungi kita baru bisa,” ungkap Rusmansyah kepada RRI melalui sambungan telpon, Selasa (19/10/2021).

“Saya merasa bahwa keluhan-keluhan masyarakat itu memang benar adanya,” sambung Rusmansyah.

Sebagai camat dia mengaku sudah berkoordinasi dengan petinggi di 16 kampung termasuk Linggang Marimun yang menjadi binaannya.

Baik dalam forum rapat koordinasi maupun mendatangi langsung. Tujuannya agar para kepala kampung menjalankan tugas dengan baik dan benar. Terutama melayani masyarakat di kampung masing-masing.

Namun tetap saja para petinggi alias kepala desa mencari-cari alasan tidak melaksanakan tupoksinya.

“Ya itu sudah kita lakukan pembinaan dari dulu bukan baru sekarang. Kita selalu mengimbau dan rapat koordinasi dengan para petinggi. Memang para petinggi ini kadang-kadang banyak alasannya,” ujar Rusmansyah.

“Karena sekarang petinggi kan mereka ini sudah tidak banyak keterkaitan dengan pihak kecamatan, terutama urusan-urusan keuangan sentralnya sudah ada pada mereka semua. Sehingga mereka ini menganggap bahwa ketika kita memanggil itu ada sebagian petinggi tidak respek tidak respon dengan baik,” sambungnya.

Rusmansyah, Camat Mook Manaar Bulatn kabupaten Kutai Barat. Foto/dok.FB/Rusmansyah Rusman

Khusus untuk petinggi Linggang Marimun Rusmansyah mengaku tidak tahu persis alasan sering mangkir. Namun sebagai atasan pertama, ia berusaha untuk tetap melakukan pembinaan.

“Terkait masalah ibu petinggi itu yang memang jarang di kampung saya kurang tahu apa alasan pribadi dia. Saya sudah buat imbauan kepada seluruh pengurus kampung di saat kita rapat koordinasi agar jangan sampai pelayanan itu macet.

“Kalau memang petinggi itu berhalangan saya katakan ya tolong didelegasikan kepada staf siapa yang bisa menghendel jika petinggi tidak hadir sewaktu-waktu,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Pengelolaan DD Kampung Linggang Marimun Kubar Dipertanyakan, Warga: Ibu Kades Jarang Ditempat

Selain itu Rusmansyah juga tak memungkiri para staf kepala desa Marimun adalah orang dekat.

“Mereka itu kan saudara adik kakak,” ucapnya.

Camat yang sudah lima tahun bertugas di wilayah kaya sumber daya alam itu sempat geram dengan para petinggi yang setengah hati bekerja. Ia menegaskan, jika orientasi jadi kades bukan pelayanan lebih baik mundur.

“Itu yang saya sebenarnya agak mau marah itu. Jangan mau jadi petinggi kalau tidak siap. Makanya jangan memaksakan diri jadi petinggi kalau motivasinya tidak motivasi melayani,” tegasnya.

“Ini yang saya seringkali sampaikan di forum rapat koordinasi dengan para petinggi. Jangan coba-coba sesuatu pekerjaan itu tidak dijiwai. Kalau sudah tidak dijiwai nah itu sudah,” imbuhnya lirih.

Kantor Desa Linggang Marimun. Foto/RRI (16/10/2021).

BACA JUGA:

Dana Desa Diproyekan Petinggi, DPMK Kubar: Jangan Buat Masyarakat Jadi Penonton di Kampung Sendiri

Sebelumnya sejumlah warga kampung Linggang Marimun mengaku kepala desanya jarang ditempat. Warga sudah berusaha menghubungi melalui nomor hand phon namun tidak pernah tersambung.

“Ibu petinggi ini jarang menetap di kampung sini pak. Kadang-kadang bilang di Ngenyan, di Barong di Melak,” ujar sejumlah warga di RT 04 Linggang Marimun saat ditemui Sabtu (16/10/2021).

Pengakuan yang sama juga diungkapkan Sekertaris Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Elensius. Dia hanya tahu mitra kerjanya itu tinggal di ibu kota.

“Memang dia ndak jauh di seberang sana, cuma kami mencari dia itu susah. Yang tahu dia itu seperti adiknya tapi mereka tidak kasi tahu ke kita,” katanya.

Warga setempat dan BPK Linggang Marimun memang menyoroti kinerja sang kades yang dianggap minim perhatian.

Bahkan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) terkesan tertutup.

Mereka menjelaskan, sejak era kepemimpinan Dahlia Astuti jadi kepala kampung tahun 2015, tidak banyak pembangunan yang dilakukan.

“Yang jalan semenisasi ini tahun kemarin (2020). Cuma kami nda tahu ini berapa dananya. Ini lebarnya aja ngga sampai 4 meter. Terus yang 2019 di depan SD situ tapi udah rusak. Mana ada kami dipanggil rapat,” ujar warga yang tak mau disebutkan namanya.

BACA JUGA:

Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa

Untuk Para Petinggi: Dana Desa itu Jangan Diproyekan Tapi Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakterbukaan informasi pembangunan juga disorot BPK Linggang Marimun. Contohnya papan informasi atau infografis penggunaan dana desa maupun ADK tidak ada di kantor desa.

“Kalau dulu dari 2019 ada dibuat dia setiap pembangunan itu. Bukan saya sembunyikan tapi kalau saya bilang begini nanti saya takut juga istilahnya intervensi atau mengadu.

Jadi 2020 memang ada perubahan anggaran, setelah ada covid itu anggaran yang kesini dialihkan. Tapi setahu saya sih ndak semuanya dialihkan mungkin cuma sekian persen aja, sehingga program itu tidak maksimal,” jelas Sekertaris BPK Elensius.

Sementara untuk proses musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kampung menurut Elensius memang dilakukan. Bahkan dihadiri pihak kecamatan.

Namun saat program pembangunan dilaksanakan hanya diketahui perangkat desa atau staf petinggi.

Aroma nepotisme juga kental di kampung Linggang Marimun. Sebab staf petinggi didominasi keluarga dekat.

“Tapi untuk Kampung kami ini mereka (camat) memang agak kaget. Petingginya, sekretaris bendahara (keluarga semua). Sekretaris nya ini adiknya dia sendiri, bendaharanya ini keponakan dia anaknya ibu yang kita lihat ada warung depan kantor petinggi itu,” ungkap pria yang sudah dua periode jadi anggota BPK itu.

BACA JUGA:

Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

Soal anggaran kampung lagi-lagi anggota BPK hanya tahu jumlah totalnya. Sedangkan pengelolaannya dimonopoli petinggi.

“Untuk Marimun ini sih lumayan banyak sudah 1 M lebih itu dengan ADK nya. Kalau tahun ini belum tahu kami pak,” sebut dia.

“Maaf kita ngomong bukannya mau menjelekkan kampung sendiri atau menjelekkan pemerintahan kampung, kalau tempat lain itu namanya dengan mitra kerja itu terbuka.

Kalau di kampung kami ini gimana ya, dalam pengaturan memang BPK tidak bisa mencampuri tetapi pengawasan melekat. Misalnya sama-sama berembuk untuk kegiatan ini, artinya nanti dalam pengawasan kita apakah itu dilaksanakan atau tidak begitu,” urai pria paruh baya itu.

Ketidak terbukaan itu membuat masyarakat atau BPK kian sulit mengawasi kinerja kades dan stafnya.

Elensius bahkan mengaku carut marut pengelolaan dana desa di kampung Linggang Marimun sudah masuk radar Aparat Penegak Hukum (APH).

“Ada sedikit saya perhatikan bahasa polisi Tipikor kata beliau untuk Marimun mulai 2017-2020 ini katanya parah. Harus diambil putusan. Nah putusan ini yang kita tidak tahu keputusannya gimana,” imbuh Elensius.

BACA JUGA:

Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Sebut Banyak Kades Dilaporkan Ke APH : Kalau Bersih Jangan Takut !

Sementara perangkat kampung yang dikonfirmasi RRI tak satupun yang bisa dihubungi.

Begitu juga dengan petinggi Linggang Marimun Dahlia Hartati. Semua nomor telpon yang diberikan warga maupun BPK tidak bisa dihubungi.

BACA JUGA:

Camat Mook Manaar Bulatn Rusmansyah, Ajak Masyarakat Siaga Terhadap Karhutla

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar