Pengelolaan DD Kampung Linggang Marimun Kubar Dipertanyakan, Warga: Ibu Kades Jarang Ditempat

Kantor Kepala Kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat. Foto/RRI (16/10/2021).

KBRN, Sendawar : Ibu petinggi ini jarang menetap di kampung sini pak. Kadang-kadang bilang di Ngenyan, di Barong di Melak.

Begitulah pengakuan sejumlah warga kampung Linggang Marimun kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat (Kubar) saat ditemui RRI, Sabtu (16/10/2021).

Pengakuan serupa juga disampaikan Sekertaris Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Linggang Marimun, Elensius.

Dia mengatakan kepala kampung Linggang Marimun Dahlia Hartati memang jarang ada di kampung. Dia hanya tahu mitra kerjanya itu tinggal di ibu kota.

“Memang dia ndak jauh di seberang sana, cuma kami mencari dia itu susah. Yang tahu dia itu seperti adiknya tapi mereka tidak kasi tahu ke kita,” katanya.

WARGA AKUI PEMBANGUNAN DI KAMPUNG SANGAT MINIM

Sejumlah warga yang tak ingin disebutkan namanya mengaku tidak banyak tahu soal pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK).

Mereka menjelaskan, sejak era kepemimpinan Dahlia Hartati jadi kepala kampung tahun 2015, tidak banyak pembangunan yang dilakukan.

“Yang jalan semenisasi ini tahun kemarin (2020). Cuma kami nda tahu ini berapa dananya. Ini lebarnya aja ngga sampai 4 meter. Terus yang 2019 di depan SD situ tapi udah rusak. Mana ada kami dipanggil rapat,” ujar warga yang tengah berkumpul di RT 04.

Begitu juga dengan program Corporate Social Responsibilty (CSR) dari perusahaan kayu maupun tambang.

“Untuk program CSR yang nampak bisa kelihatan hanya listrik sama air itu aja. Yang lain ngga ada. Bahkan itu dulu bantuan air minum yang dibangun ada tower tempat air itu kalau ngga salah dari perusahaan bukan pakai dana ADK,” sebut warga.

Tidak ada papan informasi APB-Kam di Kantor Desa Linggang Marimun. Foto (16/10/2021).

Pantauan RRI di kampung Linggang Marimun memang tidak ada papan pengumuman soal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APB-Kam).

Didepan kantor desa hanya terpampang spanduk Musdes/RKP Tingkat Kampung. Kemudian dibawah spanduk nampak masih ada papan informasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Yaitu rehab kantor petinggi tahun 2018 dengan total biaya Rp 23.090.000.

Lalu dibelakang kantor ada sebuah bangunan gedung sarang wallet yang juga dibangun tahun 2018 menggunakan dana APBD sebesar Rp 42.315.000.

Kondisi kantor desa dengan konstruksi kayu itu memang kelihatan gersang di sekelilingnya. Ironinya jalan masuk ke kantor desa juga sempit dan tidak disemenisasi.

Tepat didepan kantor desa, ada sebuah warung minuman yang baru dibangun. Warga menyebut pengelola adalah adik kandung petinggi Marimun.

Saat disambangi RRI, seorang perempuan yang tengah melayani pembeli mengaku tidak tahu banyak soal kondisi kampung. Begitu juga keberadaan petinggi Marimun.

“Saya jarang disini pak. Ini baru datang beberap hari dari Asa. Saya tinggal disana,” ucapnya.

Sementara jalan utama depan kantor desa sekitar 200-an meter sudah disemenisasi. Selepas itu lebih dari 1 km, tidak ada lagi semenisasi. Hanya jalan tanah yang diagregat. Namun di tengah kampung sekitar 50 meter, nampak ada tumpukan material pasir, krikil dan besi beton. Tetapi pembangunannya belum dimulai.

Kemudian di ujung kampung yang berbatasan dengan kampung Muara Kalaq baru ada semenisasi jalan. Tepat di depan SD 09 Mook Manaar Bulatn.

Tower air dan gedung pengelolaan air bersih yang dibangun di tahun 2018. Namun belum digunakan.

Ditengah kampung juga terdapat sebuah bangunan tower dengan 2 buah tandon air. Di sampingnya ada Gedung permanen yang rencananya akan digunakan sebagai pengelola air bersih.

Pembangunan Gedung dan Menara air di RT 04 itu tertulis dibangun tahun 2018 dengan anggaran Rp 30.876.000.

Sebuah papan informasi menerangkan jika sarana air bersih itu dikelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKA) Linggang Marimun.

Namun warga menyebut sarana air bersih itu tidak pernah difungsikan sejak pertama kali dibangun.

PENGELOLAAN DANA DESA TERKESAN TERTUTUP

Kondisi Jalan depan kantor petinggi kampung Linggang Marimun

BACA JUGA:

Kades yang Tidak Publikasikan Penggunaan Dana Desa Bakal Kena Sanksi, Ini Kata DPMK Kubar

Sekertaris Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Linggang Marimun, Elensius mengatakan, selain jarang di tempat, petinggi juga tidak terbuka dengan warga maupun BPK soal pengelolaan dana desa.

Pertama soal papan informasi pembangunan atau APB-Kam. Menurutnya papan informasi terakhir kali dibuat tahun 2019. Namun dua tahun terakhir tidak lagi dipublikasikan melalui spanduk atau baliho di kantor desa.

Dia heran petinggi alias kepala kampung tidak memasang baliho informasi APB-Kam. Bahkan gaji anggota BPK di tahun 2021 ini baru dibayar 3 bulan. Alasannya anggaran kampung banyak terpangkas untuk penanganan covid-19.

“Bukan saya sembunyikan tapi kalau saya bilang begini nanti saya takut juga istilahnya intervensi atau mengadu. Jadi 2020 memang ada perubahan anggaran, setelah ada covid itu anggaran yang kesini dialihkan. Tapi setahu saya sih ndak semuanya dialihkan mungkin cuma sekian persen aja, sehingga program itu tidak maksimal,” jelas Elensius saat ditemui RRI di kediamannya.

“Jadi saya bingung juga Ibu itu kan ada melanjutkan semenisasi. Ada tumpukan koral yang kita lihat itu, kami tidak juga tanya sama dia tetapi kami lihat anggaran untuk lain itu tidak ada, tapi dia ada anggaran untuk semenisasi, beli kerikil, terus ada besi dan pasir,” terang lelaki paruh baya ini.

BACA JUGA:

Lantik 52 Kades, Bupati Kubar FX.Yapan : Tidak Ikut Aturan Urusan Dengan APH

Elensius, Sekertaris BPK Kampung Linggang Marimun.

Elensius menyebut sejak awal perencanaan sudah jarang melibatkan masyarakat. Informasi makin tertutup dalam dua tahun terakhir pasca pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19.

Namun dia juga heran pembagian bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga kurang mampu dan masyarakat yang terpapar covid-19 juga tidak merata.

“Cuma yang kami tahu ada itu berapa persen (dipotong) dana covid saya lupa berapa itu 20% atau 8% dari nominal uang masuk di kampung. Jadi uang covid ini juga kalau untuk penerima BLT nya itu sudah sampai bulan 8 ini clear sudah meskipun ada keterlambatan.

Cuma untuk masyarakat yang terpapar covid ada yang menerima bantuan sembako tapi ada juga yang nggak dapat, itu juga kita belum bisa memastikan dana-dana covid ini,” ujarnya.

BACA JUGA:

Kades Linggang Marimun Jarang Ditempat, Camat: Kalau Motivasi Bukan Melayani Jangan Jadi Petinggi

Anggota BPK kata dia juga sudah berusaha meminta penjelasan petinggi. Namun sang kades perempuan itu jarang ngantor. Dihubungi melalui nomor hand phone juga tidak pernah nyambung.

HASIL MUSRENBANG TIDAK TERBUKA

Gedung Sarang Walet yang dibangun menggunakan dana APBD Kutai Barat tahun 2018 di kampung Linggang Marimun.

BACA JUGA:

Untuk Para Petinggi: Dana Desa itu Jangan Diproyekan Tapi Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Sementara untuk proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kampung menurut Elensius memang dilakukan. Bahkan dihadiri pihak kecamatan.

Namun saat program pembangunan dilaksanakan hanya diketahui perangkat desa atau staf petinggi.

Aroma nepotisme juga kental di kampung Linggang Marimun. Sebab staf petinggi didominasi keluarga dekat.

“Tapi untuk Kampung kami ini mereka memang agak kaget petingginya, sekretaris bendahara (keluarga semua). Sekretaris nya ini adiknya dia sendiri, bendaharanya ini keponakan dia anaknya ibu yang kita lihat ada warung depan kantor petinggi itu,” tukas pria yang sudah dua periode jadi anggota BPK itu.

BPK TIDAK TAHU PERSIS DANA DESA

Materian bangunan di jalan kampung Linggang Marimun yang belum dibangun.

Soal anggaran kampung lagi-lagi anggota BPK hanya tahu jumlah totalnya. Sedangkan pengelolaannya dimonopoli petinggi.

“Untuk Marimun ini sih lumayan banyak kalau 1 Miliar itu pasti. Sudah 1 M lebih itu dengan ADK nya. Kalau tahun ini belum tahu kami pak,” ungkapnya.

“Maaf kita ngomong bukannya mau menjelekkan kampung sendiri atau menjelekkan pemerintahan kampung, kalau tempat lain itu namanya dengan mitra kerja itu terbuka.

Kalau di kampung kami ini gimana ya, dalam pengaturan memang BPK tidak bisa mencampuri tetapi pengawasan melekat. Misalnya sama-sama berembuk untuk kegiatan ini artinya nanti dalam pengawasan kita apakah itu dilaksanakan atau tidak begitu,” urainya.

Ketidak terbukaan itu membuat masyarakat atau BPK kian sulit mengawasi kinerja kades dan stafnya.

“Kalau dia tidak dilaksanakn kita bisa menanyakan kenapa kegiatan ini tidak berjalan. Karena kalau istilahnya mengklaim kita kan tidak bisa juga, kecuali masyarakat keberatan itu bisa kita mendampingi mereka koordinasi dengan pihak pemerintahan kampung supaya ini bisa terlaksana,” sebut dia.

BACA JUGA:

Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

Elensius bahkan mengaku carut marut pengelolaan dana desa di kampung Linggang Marimun sudah masuk radar aparat penegak hukum (APH).

“Ada sedikit saya perhatikan bahasa polisi Tipikor kata beliau untuk Marimun mulai 2017-2020 ini katanya parah. Harus diambil putusan. Nah putusan ini yang kita tidak tahu keputusannya gimana,” imbuh Elensius.

PROYEK DANA DESA DIKELOLA PIHAK KETIGA

BACA JUGA:

Dana Desa Diproyekan Petinggi, DPMK Kubar: Jangan Buat Masyarakat Jadi Penonton di Kampung Sendiri

Di sisi lain pekerjaan proyek-proyek dana desa ternyata tidak dikelolah secara swa Kelola oleh masyarakat. Melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga.

“Kalau di sini ini karena mereka tidak ada koordinasi, tidak ada tukar pendapat dengan kami, merasa mereka sebagai pengelolanya itu jadi mereka tidak melibatkan kami untuk berkoordinasi bagaimana cara kerjanya.

Jadi ada masyarakat ikut di situ tapi paling dua tiga orang, tenaga teknis nya itu maaf kita ngomong itu orang Jawa. Bahkan itu yang diatas (semenisasi depan kantor desa) kalau nggak salah orang Balikpapan yang kerjakan jalan yang 2020. Kalau di 2019 semenisasi di ujung sana dari SD itu perbatasan dengan Muara Kalaq ada yang rusak itu 2019. Yang kerja itu orang dari Tering,” papar Elensius.

BACA JUGA:

Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa

Tak hanya itu, kejanggalan lain adalah pekerjaan semenisasi yang tidak sesuai spek. Misalnya ketebalan semenisasi tidak sampai 20 cm.

“Tapi kalau di sini bukan saja tidak rata tapi (tidak tebal). Pernah saya komplain kalau dibagian bagastingnya diukur tetap dia 20 cm tebal, tapi kalau sudah ke tengah itu rata-rata cuma 17 cm, ada juga yang di bawah. Ukuran besinya itu saya kurang tahu memang ada yang 8 mm ada yang 10 mm, ada yang kecil lagi,” sebut lelaki yang pernah jabat ketua BPK tersebut.

BPK TERPAKSA TANDA TANGAN LKPJ PETINGGI

Dugaan ketidakjelasan pengelolaan dana desa makin kentara saat penyampaian laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Petinggi. Begitu juga saat permintaan persetujuan pencairan dana desa ke kabupaten.

BACA JUGA:

Inspektorat Kubar Sebut Ada 240 Temuan Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015, Mayoritas Belum Dikembalikan

40 Kades di Kutai Barat Dilaporkan LSM FAKTA ke APH

Elensius mengklaim BPK terpaksa menandatangani SPJ meski mereka tidak membaca detail isi SPJ.

“Bahkan mereka minta persetujuan misalnya pencairan dana desa dengan SPJ itu mereka (antar mendadak). Ndak mungkin kita bisa baca setebal ini. Nah mereka tunggu setidaknya itu kalau ada kita di kantor kan mereka bisa kasi kita supaya bisa kita pelajari, kita bisa baca-baca dulu rangkapnya, tapi ini ndak ada.

Dari dulu sebelum dia juga begitu. Jadi mereka bawa ini maaf mereka bilang oh kita ini terlambat, kalau tidak masuk hari ini ndak bisa cair lagi. Saya bilang kira-kira amankah? Ya bilang mereka aman lah. Yang benar saya bilang, soalnya tidak ada kesempatan baca kalau begini ndak ada kesempatan koreksi,” kisah Elensius soal kinerja koleganya.

BACA JUGA:

Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Sebut Banyak Kades Dilaporkan Ke APH : Kalau Bersih Jangan Takut !

Dia bercerita pernah terjebak ikut menandatangani dokumen persetujuan fee dari perusahaan kayu untuk masyarakat.

Kala itu petinggi memaksanya untuk menandatangani dokumen tanpa dibaca isi perjanjian. Belakangan warga protes lantaran uang fee yang mereka dapat tidak sesuai dengan periode sebelumnya.

Sebab sesuai kesepakatan, perusahaan akan bayar Rp 2000 per ton setiap kali angkut kayu. Namun jatah warga pemilik lahan berkurang. Kasus itu berujung didatangi aparat kepolisian. Hingga akhirnya mereka mencabut tanda tangan.

“Karena saya nda baca dari atas itu kita baca ambil poinnya aja, jadi ndak lihat lampiran ini ada 2 surat yang dibuat. Baru dilihat sudah dijilid ada verifikasinya. Saya bilang terjebak kami pak kalau begitu, tapi saya panggil anak saya kasih lihatkan foto itu waktu tanda tangan nda ada dua lembar itu.

Jadi sudah dilihat, wah terjebak kami pak, tertipu ini kami. Kalau ada begini jujur aja saya tidak mau tanda tangan. Saya bilang saya cabut tanda tangannya. Setelah itu kami rapat terpaksa saya sampaikan ke masyarakat saya minta maaf karena ini kesalahan saya,” terangnya.

WARGA TERBANTU DENGAN PROGRAM CSR PERUSAHAAN

Bupati Kubar FX.Yapan dan sejumlah pejabat saat meninjau pembangunan di kampung Linggang Marimun. Foto dok Humas Pemkab Kubar (30/1/2020).

Terakhir soal bantuan CSR perusahaan ke kampung Linggang Marimun. Menurutnya desa dengan 4 RT itu mendapat bantuan penerangan listrik dan air bersih.

Sebab kampung yang kaya akan sumber daya alam itu diapiti dua perusahaan batu bara dan perusahaan kayu. Mereka pun merasa terbantu dengan program CSR perusahaan.

Untuk penerangan warga kampung di pinggir sungai Mahakam itu mendapat pasokan listrik 6 jam sehari. Mulai pukul 18.00 – 24.00.

“Kalau penerangan itu ditanggung oleh perusahaan, untuk perawatan, BBM itu dari mereka. Ada kerusakan itu mereka juga jadi masyarakat terima bersih. Kalau penerangan ini masyarakat tidak ada juga di suruh bayar atau potongan bulanan tidak ada,” kata anggota BPK di kampung berusai 206 tahun tersebut.

Sedangkan untuk air minum mereka dibantu perusahaan melalui sumber air yang dikelola dari sungai Mahakam. Hanya saja air minum belakangan sering macet.

“Kalau air ini awalnya dulu baru pertama airnya jalan dari RT 4 sampai RT 1 kita merasakan semua. Tetapi setelah itu tidak lama air itu tidak sampai lagi. Jadi untuk RT satu dua tiga ini kami tidak dapat dari sana yang dari Mahakam itu. Cara mengatasi ya inisiatif sendiri, pakai sumur ada yang ambil dari Mahakam kita siapkan Sanyo (mesin pompa) sama selang aja,” ujarnya.

Sementara perangkat kampung yang dikonfirmasi RRI tak satupun yang bisa dihubungi.

Begitu juga dengan petinggi Linggang Marimun Dahlia Hartati. Semua nomor telpon yang diberikan warga maupun BPK tidak bisa dihubungi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00