DPD LSM Fakta Kubar Tanggapi Pernyataan Bupati FX.Yapan Soal Masyarakat Miskin Karena Pemalas Hingga tidak Akui Data BPS

Ketua DPD LSM Fakta Kutai Barat, Hertin Armansyah tanggapi pernyataan bupati Kubar soal data BPS dan orang miskin karena pemalas. Foto RRI (25/9/2021).

KBRN, Sendawar : Pernyataan Bupati Kutai Barat (Kubar) FX.Yapan yang seolah tidak percaya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), serta menyebut masyarakat miskin karena pemalas ditanggapi sejumlah pihak.

Salah satunya disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kabupaten Kutai Barat.

Ketua DPD LSM Fakta Kubar Hertin Armansyah menyayangkan pernyataan bupati yang menantang BPS untuk mengeluarkan data orang miskin, bahkan menyebut orang miskin karena pemalas.

Hertin menilai kalimat itu tidak elok buat warga Kutai Barat yang nota bene hidup dengan keadaan yang serba susah ditengah pandemi covid-19.

“Ditambah lagi kebijakan tidak nampak kejelasan orientasi programnya jauh sebelum pandemi. Kemana Kubar ini akan dibawa dan jadi seperti apa kedepannya. Lalu masyarakat dapat penyematan pengharggaan dari seorang bupati sebagai ‘masyarakat pemalas’,” ucap Hertin dalam keterangannya kepada RRI di Sendawar, Sabtu (25/9/2021).

BACA JUGA:

Serahkan Bantuan Untuk Kelompok Tani, Bupati Kubar: Ayo Kerja Jangan Malas

Hertin justru punya pandangan berbeda soal kehidupan petani di Kubar. Menurutnya petani Kubar sebenarnya sangat tangguh dan bisa mandiri selama 5 tahun terakhir bahkan sudah bertahun-tahun sebelumnya. Mereka tanpa adanya pembinaan yang serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat saja mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

“Sederhana saja kalau kita melihat di beberapa tahun terakhir khususnya pada masa  Bupati FX. Yapan dan wakil bupati Ediyanto Arkan menjabat, masyarakat sangat mandiri meskipun dengan terpaksa dan keadaan yang serba sulit karena mengharap binaan dari pemkab Kubar tidak ada,” katanya.

“Anggaran untuk pengembangan bidang pertanian dan perkebunan  sangat terbatas, belum lagi yang disalahgunakan oleh oknum pejabat dan oknum kontraktor. Kami  dari DPD LSM Fakta Kubar punya bukti  yang akurat soal ini, jadi sebaiknya Bupati koreksi kinerjanya dululah,” sambung Hertin.

Hertin Armansyah, Ketua DPD LSM FAKTA Kutai Barat.

Dia mengaku memiliki data soal pengadaan peralatan yang diduga tidak tepat sasaran.

“Misalnya anggaran  pembelian mesin ces, perahu dan perlengkapan nelayan diduga terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum pegawai dan kontraktor yang mendapatkan mandat dalam pelaksanaan program. Belum lagi dana pada mata anggaran lainnya yang juga di selewengkan, kemudian  anggarannnya sangat terbatas alias tidak menjadi prioritas pemerintah Kubar. Jadi sebenarnya  masyarakat "petani" itu tidak pemalas, tapi pemerintah Kubar tidak ada kepedulian terhadap petani,” sebut Hertin Armansyah.

Sederhananya menurut Hertin, tempat penampungan hasil tani yang disediakan oleh pemkab Kubar saja tidak ada. Kemudian banyak petani yang belum binaan pemerintah Kubar.

“Kemudian apa upaya dalam pemberdayaan petani yang kongkrit oleh pemerintah Kubar. Nah apabila sudah ada program yang terencana dan terukur dengan baik baru salahkan masyarakat, tapi kalau sistemnya belum dibuat  alih-alih salahkan  masyarakat ah kacau ini sudah,” sesalnya.

BACA JUGA:

Bupati Kubar Tantang BPS Tunjukan Data Orang Miskin, FX.Yapan: Disini Bukan Miskin Tapi Malas

LSM Fakta menilai struktur ekonomi Kutai Barat masih terlalu bergantung pada sektor pertambangan. Khususnya komoditas batu bara.

Sektor ini berperan penting terhadap pembentukan lapangan usaha dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Merujuk data BPS. Pada tahun 2018, sumbangan yang terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 51,71%.

Kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,55%), Konstruksi (11,13%), serta Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Motor (6,91%). Sementara peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5%.

Kemudian pada 2019 juga sama. Struktur ekonomi Kutai Barat juga belum menunjukkan pergerakan yang berarti. Dimana lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi (49,37%), diikuti lapangan usaha Pertanian (13,46%) dan Konstruksi (12,01%). Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Barat masih relatif kecil.

Disaat yang sama capaian target kinerja APBD Tahun 2019  yang dianggarkan Rp 70.958.653.249,35 realisasi atau serapannya hanya 54.629.347.308,41 atau 76,99%.

“Ini menunjukan program pertanian tidak dimaksimalkan. Apakah petani yang pemalas? Tentu tidak demikian. Pemerintah Kubar yang tidak maksimal. Contohnya APBD SILPA sampai ratusan milyar. Kan tidur pejabatnya mungkin?

Jadi kami sebenarnya sangat  sesalkan pernyataan Bupati tersebut, yang tentu tidak berdasar, masyarakat tidak minta-minta selama ini. Cari makan sendiri, usaha sendiri, bikin rumah sendiri tanpa minta-minta atau memeras orang lain. Yang masyarakat tunggu itu tindakan nyata dari seorang bupati dalam mengentaskan kemskinan di Kutai Barat ini,” tandas Hertin.

Hertin Armansyah menilai data BPS seharusnya jadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Bukan mengkambinghitamkan data yang dirilis BPS.

“Karena anggaran itu pemerintah kubar yang atur alokasinya. Sektor mana yang perlu, refrensinya jelas untuk membuat kebijakan, ada rilis BPS menunjukan angka tentang kondisi di Kubar ini seperti apa,” pungkasnya.

FX.Yapan, Bupati Kutai Barat saat diwawancarai wartawan usai peresmian ruang data dan informasi BPP kecamatan Sekolaq Darat, dan launching sayembara logo Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) ke-XI Kutai Barat di kantor BPP Kecamatan Sekolaq Darat, Rabu (22/9/2021).

BACA JUGA:

Bupati Kubar: Saya Suruh Bercocok Tanam Masa Dibilang Saya Menghina, Pemalas Itu Motivasi

Diberitakan RRI, sebelumnya bupati Kubar FX.Yapan menantang BPS memberikan data orang miskin di Kutai Barat by name by addres atau sesuai nama dan alamat.

Sebab bupati dua periode itu mengklaim, kemiskinan di Kutai Barat terjadi akibat masyarakat pemalas.

“Makanya saya tantang BPS bilang ada orang miskin di Kutai Barat bertambah. Saya bilang mana datanya, kampung mana, kecamatan mana siapa namanya orang miskin itu. Oh itu dari pusat pak, bukan kami. Wah jangan lagi begitu saya bilang.

Karena menurut saya di Kutai Barat nda ada lagi yang miskin. Di mana kalian tunjuk aja, nda ada. Yang banyak di Kutai Barat ini kalau pemalas. Kalau pemalas ya sudah habis cerita,” ungkap Yapan saat memberikan sambutan dalam acara peresmian ruang data dan informasi sekaligus penyerahan bantuan untuk belasan kelompk tani Kubar di kantor BPP Kecamatan Sekolaq Darat, Rabu (22/9/2021).

BACA JUGA:

Bupati Kubar Akui Infrastruktur Pertanian Masih Tertinggal, Kini Jadi Prioritas

Mantan ketua DPRD Kubar ini mengaku, ungkapannya soal pemalas itu bukan merendahkan atau menghina. Tetapi untuk memotivasi para petani agar lebih giat berusaha.

“Kalau kepala dinas, sekda, ketua DPRD, wakil bupati yang beli sayur ya nda apa-apa, tapi kalau petani beli sayur itu hati saya sedih. Makanya banyak orang di Facebook bilang saya menghina suku sendiri, yan da apa-apalah.

Saya tidak ada niat sedikitpun untuk menghina, demi Tuhan. Saya memberi motivasi nda ada menghina. Tapi orang-orang yang tidak menerima dan orang yang tidak senang ya bilang saya menghina. Saya suruh bercocok tanam masa bilang saya menghina,” curhat Yapan dalam acara yang juga dihadiri wakil bupati Edyanto Arkan, Ketua DPRD Kubar Ridwai, Sekda Kubar, Ayonius hingga anggota DPRD Provinsi Kaltim Ekti Imanuel.

Lantas seperti apa data kemiskinan di Kutai Barat ?

Data Kemiskinan di kabupaten Kutai Barat berdasarkan rilis BPS Kutai Barat dalam angka tahun 2020, yang dirilis Februari 2021.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Kutai Barat bulan Feberuari 2021, angka kemiskinan di daerah ini cenderung naik.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 165.938 jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 13,78 ribu jiwa atau 9,29 % masuk kategori penduduk miskin.

Jumlah itu naik 0,2% dari tahun 2019 yakni 13,45 ribu jiwa atau 9,09%.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kutai Barat tahun 2020 adalah Rp 1.529.795. Jumlah ini terdiri dari makanan dan bukan makanan.

Untuk makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 780.784, dan untuk bukan makanan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 747.011. Artinya lebih besar pengeluaran untuk non-makanan daripada makanan.

“Ciri-ciri masyarakat yang sejahtera apabila pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar daripada makanan, hal ini menandakan bahwa pemerintah di kabupaten Kutai Barat harus lebih bekerja keras untuk menuju masyarakat Kutai Barat yang sejahtera,” tulis BPS dalam buku publikasi Kutai Barat Dalam Angka 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00