Pengadaan Seragam Sekolah Dipersoalkan, Kepala Disdikbud Kubar: Kami Sudah Bekerja Sesuai Aturan, Tidak Tahu Apa yang Dipermasalahkan

Tim Kejaksaan Negeri Kutai Barat membawa sejumlah dokumen dari kantor Disdikbud dan DPM-PTS, Usai penggeledahan, Selasa (21/9/2021).

KBRN, Sendawar : Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 terus bergulir di Kejaksaan Negeri Kubar.

Terbaru korps adhiyaksa melakukan penggeledahan di dua instansi lingkup Pemkab Kubar, Selasa (21/9/2021).

Yakni Kantor Disdikbud Kubar dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTS) di kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat.

Penggeledahan yang dilakukan tim pidana khusus Kejari Kubar ini membuat heboh. Sebab meskipun belum ada tersangka, pihak kejaksaan nampak serius menangani perkara dugaan tipikor pengadaan seragam sekolah, yang dikabarkan menelan biaya hingga Rp 5 miliar tersebut.

BACA JUGA:

Kejari Kubar Geledah Kantor Disdikbud dan DPMPTSP, Terkait Dugaan Tipikor Seragam Sekolah

Kepala Disdikbud Kutai Barat Silvanus Ngampun yang dikonfirmasi kepada wartawan di ruang kerjanya usai penggeledahan mengatakan tidak apa yang dipermasalahkan.

Sebab pihaknya sudah bekerja sesuai aturan pengadaan.

“Kalau kami sudah ikut aturan. Dalam pelaksanaan pengadaan sudah sesuai aturan. Kalau  tanya apa masalahnya saya enggak tahu,” ungkap Ngampun kepada pewarta.

Meski begitu ia mengaku menghormati proses hukum yang tengah ditangani pihak kejaksaan.

“Ya kita sebagai warga negara yang taat hukum ya kita ikuti proses saja. Yang jelas Kita sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan. Kalau ada pihak lain yang melihat ada yang kurang ya silakan, nah kita ikuti aturan,” katanya.

Hanya saja Silvanus tak menampik, pengadaan seragam sekolah tahun 2018 memang pernah ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tetapi temuan itu sudah dintindaklanjuti. Baik kesalahan administrasi maupun pengembalian keuangan negara.

“Ada sudah selesai semua (temuan BPK). Sudah nda ada lagi,” ujarnya.

Mantan guru itu membeberkan, seragam sekolah yang dibeli oleh Dinas Pendidikan tahun 2018 sebanyak 30 ribu lebih stel, menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kutai Barat. Seragam sekolah itu diperuntukan bagi peserta didik tingkat SD sampai SMA.

“Sumber dana APBD 2018, saya baru masuk waktu itu. Seragam untuk SD, SMP SMA, MTs juga masuk disitu. Seragamnya 30 ribu lebih. Saya lupa angkanya,” sebut Ngampun.

“Nilai anggarannya berapa pak? tanya wartawan.

Saya ngga ingat persis. Pak Yamon yang ingat itu,” jawab Ngampun.

“Yang menjadi masalah di kejaksaan apanya pak,” tanya awak media kepada Kadis Dikbud.

“Saya ngga tahu,” katanya.

BACA JUGA:

Kantornya Digeledah Kejari, Kadis Pendidikan: Kita Hormati Proses Hukum

Sebelumnya kejaksaan menaikan status perkara dari penyileidikan ke penyidikan.

Kasi Pidsus Kejari Kubar Iswan Noor menyebut sudah ada sekitar tujuh orang yang diperiksa sebagai saksi.

“Untuk saksi yang kita periksa ada sekitar tujuh orang. Ada PNS ada non PNS. Proses selanjutnya kami akan melengkapi keterangan saksi-saksi yang lain di BAP. Karena untuk meminta keterangan ahli kita harus melengkapi alat buktinya dulu,” jelas Iswan Noor usai penggeledahan di kantor Disdikbud dan DPM-PTSP Kubar, Selasa petang.

Hanya saja sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab menururtnya, penetapan tersangka harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

Setelah pengumpulan barang bukti, baru dilanjutkan dengan perhitungan kerugian negara oleh lembaga yang berwenang. Yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Untuk tersangka belum, kita harus berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dulu. Karena kita dari kejaksaan Negeri Kutai Barat tidak mau menzolimi orang,” ungkap Iswan didampingi kasi Intelejen Ricki Rionart Panggabean.

BACA JUGA:

Soal Potensi Tersangka Dalam Kasus Seragam Sekolah, Jaksa : Kami Tidak Mau Menzolimi Orang

Selain Disdikbud Kubar, Kejari juga mendalami keterkaitan dengan instansi lain. Yakni DPM-PTSP. Sebab disanalah izin-izin perusahaan dikeluarkan.

“Di DPM-PTSP dalam hal proses. Prosesnya bagaimana saya belum bisa jelaskan ke arah sana tetapi ada keterkaitan dengan kegiatan itu. Pengadaan itu. Setelah itu kami akan melakukan ekspos di ahli,” tutup Iswan Noor.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00