Kantornya Digeledah Kejari, Kadis Pendidikan: Kita Hormati Proses Hukum

Kasi Pidus Kejari Kutai Barat, Iswan Noor dan Kasi Intel Ricki Rionart Panggabean saat menunjukan surat penggeledahan di kantor Disdikbud Kubar kepala Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (21/9/2021).

KBRN, Sendawar : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Kutai Barat Silvanus Ngampun angkat bicara pasca kantornya digeledah tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Selasa (21/9/2021).

Ngampun mengaku menghormarti proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan.

“Sebagai warga negara yang taat hukum ya kita ikuti proses saja. Yang jelas Kita sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan. Kalau ada pihak lain yang melihat ada yang kurang ya silakan, nah kita ikuti aturan,” ungkap Silvanus Ngampun kepada wartawan usai penggeledahan di kantornya, kompleks pemkab Kubar, Selasa sore.

Dia mengatakan sejumlah dokumen yang diminta juga sudah diserahkan ke pihak Kejari. Hanya saja ia mengaku tidak tahu persis dokumen apa saja dan kesalahan apa yang dilakukan pihaknya sehingga diselidiki Kejari.

Dirinya hanya tahu bahwa Kejaksaan melakukan penyidikan terkait pengadaan seragam sekolah tahun 2018.

Sejauh yang ada pada kami sudah serahkan. Kalau yang tidak ada pada kami ya tidak bisa menyerahkan tidak ada. Nda tahu yang mereka perlukan apa, yang jelas kita sudah serahkan berkas yang diminta,” katanya.

BACA JUGA:

Kejari Kubar Geledah Kantor Disdikbud dan DPMPTSP, Terkait Dugaan Tipikor Seragam Sekolah

Ngampun yang bertanggungjawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) menjelaskan, pihaknya sudah bekerja sesuai aturan. Namun kegiatan pengadaan seragam sekolah memang pernah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hanya sudah selesai, baik administrasi maupun kerugian negara. Sehingga ia bingung saat kejari kembali melakukan penyidikan.

“Kalau kami sudah ikut aturan. Dalam pelaksanaan pengadaan sudah sesuai aturan. Kalau tanya apa masalahnya saya enggak tahu. (Temuan BPK) ada sudah selesai semua. Sudah nda ada lagi,” ujarnya.

Tim Kejari Kubar menunjukan barang bukti dokumen yang disita dari Disdikbud Kubar dan DPM-PTS usai lakukan penggeledahan. 

Mantan guru itu membeberkan, seragam sekolah yang dibeli oleh Dinas Pendidikan tahun 2018 sebanyak 30 ribu lebih stel, menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kutai Barat. Seragam sekolah itu diperuntukan bagi peserta didik tingkat SD sampai SMA.

“Sumber dana APBD 2018, saya baru masuk waktu itu. Seragam untuk SD, SMP SMA, MTs juga masuk disitu. Seragamnya 30 ribu lebih. Saya lupa angkanya,” sebut Ngampun.

“Nilai anggarannya berapa pak? tanya wartawan.

Saya ngga ingat persis. Pak Yamon yang ingat itu,” jawab Ngampun.

“Yang menjadi masalah di kejaksaan apanya pak,” tanya awak media kepada Kadis Dikbud dan lagi-lagi hanya dijawab tidak tahu.

Meski begitu Ngampun mengaku pernah diminta keterangan oleh Penyidik Kejaksan Negeri Kutai Barat terkait pengadaan seragam sekolah yang disebut menelan biaya hingga Rp 5 miliar lebih itu.

“Minta keterangan aja bukan saksi, itu Maret 2021,” katanya.

“Kita hormatilah tugas mereka, kan masing-masing punya tugas. Intinya kami mengormati tugas masing-masing, mereka juga mesti hormati kita juga,” pungkasnya.

Sebelumnya kejaksaan menaikan status perkara dari penyileidikan ke penyidikan.

Kasi Pidsus Kejari Kubar Iswan Noor menyebut sudah ada sekitar tujuh orang yang diperiksa sebagai saksi.

“Untuk saksi yang kita periksa ada sekitar tujuh orang. Ada PNS ada non PNS. Prosse selanjutnya kami akan melengkapi keterangan saksi-saksi yang lain di BAP. Karena untuk meminta keterangan ahli kita harus melengkapi alat buktinya dulu,” jelas Iswan Noor usai penggeledahan di kantor Disdikbud dan DPM-PTSP Kubar, Selasa petang.

BACA JUGA:

Soal Potensi Tersangka Dalam Kasus Seragam Sekolah, Jaksa : Kami Tidak Mau Menzolimi Orang

Hanya saja sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menururtnya penetapan tersangka, harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Setelah pengumpulan barang bukti, baru dilanjutkan dengan perhitungan kerugian negara oleh lembaga yang berwenang. Yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Untuk tersangka belum, kita harus berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dulu. Karena kita dari kejaksaan Negeri Kutai Barat tidak mau menzolimi orang,” ungkap Iswan didampingi kasi Intelejen Ricki Rionart Panggabean.

Selain Disdikbud Kubar, Kejari juga mendalami keterkaitan dengan instansi lain. Yakni DPM-PTSP. Sebab disanalah izin-izin perusahaan dikeluarkan.

“Di DPMPTSP dalam hal proses. Prosesnya bagaimana saya belum bisa jelaskan ke arah sana tetapi ada keterkaitan dengan kegiatan itu. Pengadaan itu. Setelah itu kami akan melakukan ekspos di ahli,” tutup Iswan Noor.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00