Kejari Kubar Geledah Kantor Disdikbud dan DPMPTSP, Terkait Dugaan Tipikor Seragam Sekolah

KBRN, Sendawar: Tim Kejaksaan Negeri Kutai Barat (Kubar) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Selasa (21/9/2021).

Tim Kejaksaan tiba di kantor Disdikbud Kubar sekitar pukul 14.20 Wita, menggunakan dua mobil.

Tim Kejari dipimpin Kepala Seksi Pidana khusus Iswan Noor, Kasi Intel Ricki Rionart Panggabean, serta sejumlah staf langsung memasuki kantor Disdikbud.

Mereka langsung mencari ruang Kepala Dinas di lantai dua untuk memberitahu maksud kedatangan.

Kadis Dikbud Ngampun, yang tengah berada di ruangannya tak banyak berkomentar saat tim Kejari menghampirinya.

Kasi Pidsus Iswan Noor dan Kasi Intel Ricki Panggabean menyodorkan surat permohonan penggeledahan.

"Kami mohon izin mau lakukan penggeledahan terkait pengadaan seragam anak sekolah tahun 2018. Sesuai dengan surat izin dari Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk melakukan penggeledahan di kantor bapak," ujar Iswan Noor.

Iswan mengatakan kedatangan tim ingin mencari dokumen yang berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah pada Disdikbud Kubar tahun 2018.

"Kita mohon dari karyawan bapak untuk mendampingi kami pak. Karena disini yang tahu tempat dan posisinya dimana, supaya nda kemana-mana," katanya.

Kadis pendidikan kemudian langsung meminta sejumlah staf membuka ruangan penyimpanan dokumen.

Tim Kejari lalu memasuki ruangan arsip, ruangan keuangan dan perencanaan. Sejumlah Kabid dan staf Disdikbud nampak ikut mencari dokumen yang diminta.

"Tolong mulai dari Pra RKA, sampai dokumen keuangan, kita minta," ucap Iswan.

Saat penggeledahan masih berlangsung, tim tiba-tiba berpindah ke lokasi kedua.

"Ini kita mau ke kantor perizinan dulu. Ada penggeledahan juga," jelas Kasi Intel Kejari Kubar Ricki Rionart Panggabean kepada wartawan.

Tim Kejari kemudian mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP), yang lokasinya berdekatan dengan kantor Disdikbud.

Sekitar Pukul 15.25 wita, mereka memasuki kantor DPM-PTSP Kubar. Tanpa basa basi, mereka langsung ke ruang perizinan.

Kadis DPMPTSP Henderman Supanji tidak ada di tempat. 

Hanya ada Kabid Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan Adolfus Eduardus Pontus serta Kasi Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan Sektor Tersier, Alimuddin.

Selain itu nampak Kabag Hukum Setkab Kubar Adrianus Joni ikut di lokasi penggeledahan.

Setelah menunjukkan izin penggeledahan, tim kejaksaan langsung meminta pejabat DPMPTSP mencari dokumen.

Yakni dokumen permohonan izin dua perusahaan sebagai penyedia seragam sekolah pada Disdikbud Kubar.

Iswan Noor dan tim sempat menanyakan soal permohonan izin yang tertulis dalam buku register. Sebab dari perusahaan namun nama pemohon hanya satu orang.

Namun Pejabat dan staf setempat mengaku permohonan Itu dilakukan sebelum 2018. Dimana saat itu sistem pelayanan masih manual.

"Saat saya menjabat semua sudah pakai sistem online SOS," ujar Kabid Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan Adolfus Pontus.

Tim Pidsus Kejari kemudian menyita sejumlah dokumen perizinan dan buku register sebagai barang bukti.

"Ini kami sita dulu, nanti kita akan buat berita acara secara terpisah dengan penggeledahan di kantor Disdikbud," sebut Iswan Noor.

Tim lalu meninggalkan kantor DPM-PTSP sekitar pukul 15.32 wita.

BACA JUGA:

Soal Potensi Tersangka Dalam Kasus Seragam Sekolah, Jaksa : Kami Tidak Mau Menzolimi Orang

Pantauan RRI di lapangan, nampak ada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat Bayu Pramesti sempat melihat secara langsung proses penggeledahan di kantor DPM-PTSP.

Hanya saja Bayu tidak lama berada di lokasi dan langsung pulang.

Korps Adhyaksa kembali melanjutkan penggeledahan di kantor Disdikbud.

Penggeledahan baru selesai tepat pukul 17.00 wita.  Nampak ada 3 dus yang dibawa oleh tim dari dinas pendidikan.

"Hari ini kita lakukan penggeledahan untuk mengetahui keterkaitan dalam kasus ini," ujar Iswan Noor  usai Penggeledahan.

BACA JUGA:

Kantornya Digeledah Kejari, Kadis Pendidikan: Kita Hormati Proses Hukum

Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubar Ngampun, mengaku menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan.

"Sebagai warga negara yang baik kita harus menghormati proses hukum," ungkap Ngampun saat dikonfirmasi wartawan usai Penggeledahan di kantornya.

Sebelumnya Kejari Kubar menyatakan Kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah pada Disdikbud Kubar tahun 2018 naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Tim Kejari menduga ada indikasi korupsi dalam proyek bernilai Rp 5 miliar tersebut. Hanya saja belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00