Palak Tongkang Kayu PT SMA Rp 175 Juta, 7 Oknum Lembaga Adat Ditahan Polda Kaltim

Ditreskrimum Polda Kaltim mengumumkan penetapan terdsangka kasus premanisme berupa pemalakan kapal muatan kayu di jalr sungai Mahakam. Pres Release disampaikan Ditreskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Subandi bersama Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo di Mako Polda Kaltim Balikpapan, Rabu (15/9/2021).

KBRN, Sendawar : Aparat Kepolisian dari Polda Kalimantan Timur mengamankan tujuh orang yang diduga melakukan pemerasan terhadap awak kapal Biak 18, di wilayah Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara 4 September lalu.

Para pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reskrimum Polda Kaltim. Ketujuh tersangka itu antara lain RS, SI, DWM, MS, AS, OIS, dan RY.

Hal tersebut diungkap Ditreskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Subandi bersama Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat menggelar press release di Mako Polda Kaltim Balikpapan, Rabu (15/9/2021).

BACA JUGA:

Lakukan Pemerasan dan Pengancaman, Kelompok Preman ini Diringkus Polda Kaltim

Aksi tersebut terjadi pada Sabtu (4/9). Kala itu kapal Biak 18 melintas di perairan Loa Duri namun memutus tali pita merah yang dipasang pelaku dengan dalih adat dari kelompok masyarakat sekitar.

Kapten kapal berinisial US dihubungi oleh pelaku berinisial SI dan menegaskan bahwa kapalnya melanggar aturan adat.

"Korban harus membayar dua persen dari nilai penjualan kayu tersebut yakni Rp 175 juta," kata Dirkrimum Polda Kaltim, Kombes Pol Subandi.

Kronologinya bermula saat kapal bermuatan kayu log milik PT Sayap Mas Abadi (SMA) bersandar pada pukul 00.30 wita di dermaga daerah Sebulu.

Kemudian kelompok preman tersebut langsung menaiki dan memasuki kapal. Para pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp 3 juta dan solar. Karena takut, nahkoda kapal pun memberikan uang sebesar Rp 300 ribu dan dua jerigen solar. 

"Tidak lama kemudian tersangka SI dan lainnya naik kapal juga. Kemudian tersangka SI menelpon pemilik kapal untuk mentransfer uang atas perintah tersangka RS sebesar Rp 5 juta. Karena pelaku ini banyak, nahkoda kapal ketakutan, merasa terancam dan merasa di peras, sehingga melaporkan kepada kepolisian," ujarnya. 

Dari laporan tersebut polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan enam orang tersangka di rumahnya masing-masing pada tanggal 5 September. Menyusul otak pelaku yakni RS yang ditangkap tanggal 7 September. 

"Nggak sampai 24 jam enam tersangka sudah kami amankan. Lalu dua hari kemudian otak pelaku berhasil kami amankan juga. Semuanya beserta barang bukti dan punya peran masing-masing," bebernya. 

Menurut polisi aksi yang dilakukan kelompok preman tersebut bukanlah kali pertama melainkan telah berulang kali. Mengetahui hal tersebut Subandi geram dengan apa yang dilakukan para pelaku. Sesuai instruksi Kapolri, pihaknya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme. 

"Kejadian ini sudah berulang kali terjadi, bukan sekali dua kali tapi sudah sering. Sehingga dalam menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif, ya kami lakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Sehingga kedepan tidak ada aksi serupa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku," jelasnya.

Terkait barang bukti berupa kain merah yang digunakan sebagai alasan hukum denda adat, Subandi mengatakan bahwa hal tersebut dari kacamata hukum dinilai sebagai perbuatan pengancaman. 

"Mereka menggunakan kain merah ini, kalau keluar katanya akan melanggar hukum adat. Tapi dari kacamata hukum ini adalah aspek perbuatan untuk pemerasan dan premanisme," pungkasnya. 

Para pelaku pun dijerat Pasal 368 junto 55 yakni pemerasan disertai pengancaman diatas 2 tahun penjara.

Kayu bulat di lokasi logpond PT SAK dan PT TIJ di Senduru kampung Muyub Illir kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Foto dok RRI (29/8/2021).

BACA JUGA:

Lahan Logpond di Tering Kutai Barat Jadi Rebutan Dua Perusahaan Kayu, PT TIJ Klaim Punya Izin, PT SAK Sebut Ada Pemerasan

Sementara itu manajemen PT Sendawar Adi Karya yang merupakan grup perusahaan PT SMA menilai aksi pemalakan itu sangat merugikan perusahaan.

“Ditangkap 6 orang plus ketuanya. Kami diperas sampai 175 juta. Sungai Mahakam itu harus dibayar katanya 2 persen. Seperti jalan tol aja kalau gitu. Kan sungai milik negara,” ujar Koordinator Lapangan PT SAK Suhartoni yang dikonfirmasi RRI melalui sambungan telpon Rabu (15/9/2021).

Toni mengaku selain aksi pemalakan kapal, pihaknya juga sempat didenda oleh Lembaga Adat Dayak (LAD) Provinsi Kaltim sebesar Rp 15 Miliar.

“Main denda 15 miliar itu pemerasan. Kalau memang seperti itu wah jadi konglomerat kepala adat besar kabupaten, kepala adat provinsi. Semaunya mendenda orang tanpa ada dasar hukum,” sebut Toni.

Koordinator PT SAK Suhartoni.

Sebab musabab denda adat itu bermula dari laporan Direktur PT Tering Indah Jaya (TIJ) H.Romi, kepada Lembaga Adat Dayak Provinsi Kaltim.

Romi protes lantaran PT SAK masih melakukan bongkar muat kayu pada logpond atau penumpukan kayu di Senduru kampung Muyub Ilir kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

PT SAK disebut tidak memiliki izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) maupun izin Terminal Khusus (Tersus). Sehingga dianggap illegal.

“Saya dari PT Tering Indah Jaya sebagai pemegang izin TPT KB itu tidak pernah memberikan izin kepada pihak PT SMA (sub kontraktor PT SAK) maupun pihak lain untuk menggunakan tempat perizinan saya itu untuk muat kayu,” kata Romi saat dikonfirmasi RRI melalui sambungan telpon di Sendawar Kubar Senin (6/9/2021).

Romi, Direktur PT TIJ saat mengikuti mediasi dengan PT SAK di mesh perusahaan Muyub Illir tepat di lokasi logpond yang dipermasalahkan.

“Kami pun dari PT Tering Indah Jaya sampai saat ini tidak melakukan kegiatan apapun di situ dikarenakan kami belum memegang izin operasional. Kalau kita menyuruh orang sementara kita tidak punya izin otomatis sama saja kita menyuruh orang melakukan kegiatan illegal,” sambung Romi.

Romi mengaku walaupun tidak memberikan izin namun PT SAK tetap melakukan bongkar muat kayu. Meski perushaannya sendiri juga nampak ikut muat kayu di lokasi yang sama, Romi tetap mengklaim paling berhak karena memiliki izin TPTKB.

“Ternyata meskipun kita tidak memberikan izin mereka tetap melakukan kegiatan di logpond itu. Kalau kita bicara aturan kan illegal sudah, dalam arti tidak ada izin dari negara,” sebutnya.

Meski demikian Romi ternyata juga tidak memiliki izin Terminal Khusus dari pemerintah. Alasannya PT TIJ hanya sebagai pembeli kayu, bukan pemilik izin HTI maupun HPH. Sehingga tidak wajib membuat izin Tersus.

“Karena saya sebelumnya adalah pembeli yang tidak tahu-menahu tentang perizinan. Sebagai pembeli tahunya barang yang kita beli legal. Segala dokumen legalitas itu tanggungjawab penjual,” katanya.

Putra dari H.Kuis yang juga pengusaha kayu asal Tering Kutai Barat itu kecewa lantaran pihak kepolisian menahan salah satu tongkang muatan kayu miliknya di perairan Mahakam beberapa waktu lalu.

Dia mengaku bingung kayu miliknya ditahan sementara tongkang PT SAK atau PT SMA tidak ditahan.

“Yang saya bingung itu kenapa giliran kami masyarakat ini ingin bekerja kok kami diperlakukan seperti itu tapi pada saat perusahaan bekerja, pihak luar bekerja kenapa tidak ada tindakan yang sama seperti itu, kan jelas-jelas illegal,” sangka Romi.

“Waktu itu mohon maaf tongkang bukan cuma satu, kenapa cuma satu yang ditangkap. Harusnya kalau memang masalah itu tangkap semua dong,” tukasnya.

Sementara itu terkait denda adat Rp 15 Miliar yang dijatuhkan LAD Kaltim terhadap PT SAK menurut Romi adalah kewenangan lembaga adat.

“Soal denda adat itu ditanyakan ke LAD pak Markus Mas Jaya,” ucap Romi.

Buntut penutupan dan denda adat itu pihak PT SAK mengundang sejumlah pihak melakukan mediasi di mesh perusahaan tepat di lokasi logpond Senduru pada 29 Agustus.

Mediasi itu dihadiri Koordinator lapangan PT SAK Hartoni, Lembaga adat kampung Marimun, Kepala Adat kecamatan Mook Manar Bulatn, Direktur PT TIJ, kepala kampung Marimun dan sejumlah warga dari kampung Muyub Ilir, Gabung serta aparat TNI-Polri.

Namun mediasi itu gagal total karena Romi Cs serta perwakilan kampung meninggalkan arena mediasi secara sepihak.

Belakangan Lembaga adat kampung Marimun dan Lembaga adat kecamatan Mook Manar Bulatn merasa keberatan dengan kehadiran LAD Provinsi yang main portal adat di wilayah mereka.

Mereka mengadukan LAD Kaltim ke Lembaga Adat Besar (LAB) kabupaten Kutai Barat karena merasa LAB adalah perwakilan yang sah di wilayah ini.

Kepala LAB Kubar Manar Dimansyah Gamas langsung turun ke lapangan dan membongkar pita adat yang dipasang LADK.

Dalam berita acara pengaduan itu, LAB menerangkan bahwa lokasi logpond secara sah masuk wilayah kampung Linggang Marimun kecamatan Mook Manar Bulatn.

Hal itu merujuk pada SK Bupati Kutai Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah kampung Linggang Marimun dengan kampung Linggang Muara Batuq, Kampung Merayaq dan kampung Muara Kalaq kecamatan Mook Manaar Bulatn.

Sehingga LAB menilai segala bentuk penguasaan dan penyegelan yang dilakukan LAD Kaltim secara jelas melakukan pelanggaran adat dengan cara masuk ke wilayah kampung orang lain tanpa izin, yang mana telah menimbulkan ketegangan, kegaduhan dan keresahan.

“Oleh karena itu Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memutuskan dan menetapkan bahwa perbuatan oknum tersebut telah melanggar ketentuan adat. Sehingga memerintahkan agar menghentikan segala bentuk pemblokiran dan penguasaan lokasi Logpond dengan mengatasnamakan adat,” sebut Manar.

Pihak PT SAK juga menilai denda adat hingga penutupan lokasi logpon dengan pita adat oleh LAD salah alamat.

Koordinator Lapangan PT SAK Suhartoni menjelaskan, jika yang dipermasalahkan adalah persoalan izin, maka seharusnya Romi selaku Direktur PT TIJ menanyakan ke pihak pemerintah yang mengeluarkan izin. Bukannya membawa-bawa lembaga adat. Begitu juga jika masalah sengketa tanah di lokasi logpond, harusnya ditanyakan ke Badan Pertanahan Nasional.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memberikan izin terminal khusus kepada PT Tering Indah Jaya. Sebab perusahaan milik Romi itu tidak punya izin pokok perkayuan. Baik izin Hak Penguasaan Hutan (HPH)  maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).

“Kalau setiap orang bisa semena-mena urus izin pelabuhan ya saya juga bisa. Tetapi dasar izin itu kan harus jelas, apakah punya HPH, HTI. Pemerintah sebagai pemberi izin itu juga jeli. Sekarang posisi dia HPH, HTI atau batubara nda jelas. Berarti pada intinya kepingin ngerecokin aja. Cari masalah membuat orang susah gitu,” jelasnya.

Perusahaan lanjut Toni bukannya tidak mau urus izin. Hanya saja saat PT SAK mengajukan permohonan izin melalui Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), selalu direcoki dengan surat kaleng ke KSOP.

“Dari 2019 kita sudah izin rekomendasi garis pantai dari KSOP. Terus itu kita proses sampai 2020, karena setahun aja kita minta perpanjang. Tapi ada peraturan Menteri bahwa harus ada izin lingkungan, makanya kita proses izin lingkungan. Sudah kita proses izin lingkungan terjadilah kaya gini. Bikin surat kaleng-kaleng kaya gitu,” sebutnya.

“Karena ada surat kaleng terus ke KSOP jadi KSOP ada pertimbangan bahwa ini tanahnya sengketa, tapi tanah sengketa ini kita lampirkan bukti-bukti dan fakta-fakta lapangan sudah tidak ada masalah sebenarnya,” papar Toni.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00