Hakim Vonis Rendah, JPU Ajukan Banding Kasus Korupsi DD Kampung Dasaq

KBRN, Sendawar : Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat (Kubar) resmi mengajukan banding atas vonis hakim Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur dalam kasus korupsi dana desa di kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.

Sebab keputusan hakim terhadap 4 terdakwa dinilai terlalu rendah dari tuntutan JPU. Padahal JPU menuntut 4 terdakwa yang merupakan aparat kampung itu dengan ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun.

”Kami dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat dalam hal ini sebagai penuntut umum melakukan upaya hukum yakni banding terhadap putusan yang diambil oleh majelis hakim pengadilan Tipikor. Dimana tuntutan kami berbeda dengan putusan Pengadilan Tipikor,” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kubar Iswan Noor didampingi Kasi Intelejen Ricki Rionart Panggabean, dalam keterangan pers di kantor Kejari Jalan Sendawar Raya Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat, Senin (13/9/2021).

BACA JUGA:

Terbukti Korupsi Dana Desa, Empat Perangkat Kampung Dasaq Divonis 1-4 Tahun Penjara

Selain Hukuman Penjara, 4 Terdakwa Kasus Tipikor DD Kampung Dasaq Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 123 Juta Per Orang

Diketahui dalam tuntutannya JPU menjatuhkan hukuman penjara terhadap 4 terdakwa masing-masing 6 tahun kurungan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu para terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing Rp 123.155.565. Apabila tidak mampu bayar maka hukuman penjara bertambah 3 tahun.

Namun dalam sidang putusan 1 September 2021, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada 4 terdakwa dengan hukuman penjara antara satu sampai empat tahun penjara.

Masing-masing Mardonius Raya divonis hukuman penjara 4 tahun. Sementara Yeheskiel dan Fahril Husaini dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Novia Betsi hanya dihukum satu tahun penjara.

BACA JUGA:

4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Kampung Dasaq Dituntut 6 Tahun Penjara

Dalam putusannya majelis hakim juga mengurangi hukuman denda untuk Yeheskiel, Fahril Husaini dan Novia Betsi masing-masing Rp 50 juta. Sedangkan Mardonius Raya tetap didenda Rp 200 juta, sama dengan tuntutan JPU.

“Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan untuk Terdakwa I: Mardonius Raya anak dari Rampan (Alm)  selama 3 (tiga) bulan dan untuk Terdakwa II: Yeheskel S.Pd anak dari Enos Atak (Alm), Terdakwa III: Novia Betsi Anak dari Deraman Lena dan Terdakwa IV: Fahril Husaini Bin Sawa (Alm) masing-masing selama 1 (satu) bulan,” jelas tim majelis Hakim dalam sidang putusan yang dipimpin Lucius Sunarno selaku hakim ketua, serta Muhammad Nur Ibrahim dan Aswin Kusmanta selaku hakim anggota.

Sidang tipikor Dana Desa di PN Samarinda. Foto Dok.Kejari Kubar.

Kemudian untuk pembayaran uang pengganti hanya tiga orang yang diwajibkan mengembalikan uang pengganti dari total Rp 513 juta.

Paling banyak terdakwa Mardonius Raya sebesar Rp 420.722.260. Sementara Yeheskel dan Fahril Husaini masing-masing Rp38.000.000. Sedangkan Novia Betsi yang sejak awal sudah mengembalikan uang Rp 17.000.000 tidak lagi dikenakan uang pengganti.

BACA JUGA:

Terancam 9 Tahun Penjara, Ini Pembelaan Pengacara Terdakwa Kasus Tipikor Dana Desa Kampung Dasaq

Dalam keputusanya majelis hakim PN Samarinda juga mengurangi hukuman pengganti berupa kurungan badan jika para terdakwa tidak mampu membayar uang kerugian negara.

Untuk Terdakwa Mardonius Raya 6 (enam) bulan, Yeheskel S.Pd dan Fahril Husaini masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Hukuman pengganti ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan tuntutan JPU yakni 3 tahun penjara.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00