Setuju Dengan Kelas Standar JKN, Tapi Perhatikan Iuran dan Sistem Pelayanan

KBRN, Sendawar: Pemerintah merencanakan penghapusan sistem Kelas 1, 2 dan 3 dalam Program Jaminan Kesehatan (JKN) BPJS Kesehatan, menjadi Kelas Tunggal atau Kelas Standar JKN, khusus bagi Peserta mandiri. Mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Kelas standar JKN adalah meniadakan pembagian kelas peserta mandiri yang selama ini berlaku dengan tujuan agar nantinya setiap peserta BPJS Kesehatan bisa menikmati layanan kesehatan yang sama dan tidak dibedakan lagi berdasarkan kemampuan ekonomi peserta.

Menyikapi rencana itu, salah satu warga yang juga Peserta BPJS Kesehatan di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Fidelis Nyongka kepada RRI Sendawar, Jumat (29/5/2020) mengatakan, setuju jika diterapkan pola tersebut. Apalagi tujuannya untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Saya setuju itu jadi satu, tetapi iurannya lebih murah, bisa dijangkau. Jangan dinaikkan lah, karena inikan subsidi silang, sepuluh orang iuran mungkin satu atau dua orang sakit, yang delapannyakan bisa subsidi,”katan jalung

Hal senada juga diungkapkan Yohanes Mas Puncan Karna, salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan peserta BPJS Kesehatan di Kecamatan Melak. Persoalan iuran menurutnya, menjadi salah satu persoalan yang perlu di pertimbangan dengan matang agar tidak memberatkan peserta  yang sudah bergabung selama ini, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan kelas tiga.

“Kalau saya, lihat dulu berapa besaran iurannya. Apakah masuk di iuran terendah seperti sekarang ini di kelas tiga, tertinggi atau iuran ditengah-tengah. Kalau dia ditengah-tengah, saya khawatirnya masyarakat yang tadinya di kelas terendah. Kita lihat kondisi sekarang, seratus dua ratus ribu itu jadi perhitungan loh. Jadi kalau saya boleh saran, kalau Pemerintah mau menerapkan pola kelas tunggal ini, ambil saja iurannya di kelas tiga, kelas terendah. Sehingga semakin banyak yang mengikuti, yang diatas tidak lari ke Swasta.”ungkapnya

Selain itu, lanjut Puncan Karna, yang menjadi pertanyaan dan harus dijelaskan nanti dalam penerapan pola kelas standar JKN ini adalah terkait sistem pelayanan yang nantinya diberikan kepada masyarakat sebagai perserta.

Selanjutnya : Setuju Dengan Kelas Standar JKN, Tapi Perhatikan Iuran dan Sistem Pelayanan

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00