DPRD Kubar Meradang Perusahaan Sawit Tak Jujur Soal Kebun Plasma

KBRN, Sendawar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat mulai memanggil manajemen perusahaan kelapa sawit dalam rapat panitia khusus (Pansus) tentang plasma kebun sawit.

Dalam sidang perdana Selasa (22/6/2021) DPRD Kubar memanggil 4 perusahaan. Yakni PT.Ketapang Hijau Lestari, PT. Borneo Citra Persada Mandiri, PT. Kutai Agro Lestari dan PT.Delta Resources. Namun hanya dua perusahaan yang memenuhi panggilan pansus DPR. Yakni PT.BCPM dan PT.Delta Resources (DR).

Rapat pansus yang berlangsung hingga enam jam itu berakhir anti klimaks. Bahkan anggota dewan sempat mengamuk. Lantaran perwakilan perusahaan sawit terkesan mengibuli wakil rakyat dengan data dan alasan yang tidak masuk akal. Baik soal plasma maupun koperasi sawit.

Ketua Pansus Noratim berulang kali dibuat kesal dengan jawaban berbelit-belit dari manajemen perusahaan sawit.

Salah satunya dia bertanya soal Izin Usaha Perkebunan PT.Delta yang keluar tahun 2011 namun belum ada kebun plasma.

Sementara Manager PT.Delta Resources Jhonson Sihombing memberi jawaban berputar-putar dan tak jelas.

“Saya minta tolong jawab jujur. Jangan tidak ada plasma kalian bilang ada. Dengan kami saja bapak sudah bohong apalagi dengan masyarakat. Artinya berani blak-blakan katakan kalau belum ada ya bilang belum ada, jangan berbohong. Supaya kita cari solusinya,” tegas Noratim kepada Manager PT.Delta Resources Jhonson Sihombing.

Jhonson mengaku lahan yang diusahakan PT.Delta seluas 7.609 ha. Dari luas itu seharusnya ada 1.408,3 hektar kebun plasma. Namun hingga saat ini baru 100 hektar yang terbangun. Itupun hanya 67 hektar yang sudah ditanam.

Jhonson beralasan kebun plasma belum dibangun karena terhalang pembebasan lahan. Kemudian bibit sawit di kebun plasma banyak mati akibat musim kemarau.

Penjelasan PT.Delta ini membuat anggota dewan meradang. Sebab sesuai aturan perusahaan sawit harus memploting lahan 20 persen dari total HGU untuk plasma sejak awal penanaman. Tiga tahun kemudian plasma tersebut harus diserahkan ke koperasi sawit.

Ironinya perusahaan lebih mengutamakan pembangunan kebun inti dari pada kebun plasma. Bahkan ada perusahaan yang justru tidak punya lahan plasma. Mereka baru mencari lahan di luar HGU untuk dijadikan plasma. Sehingga ujung-ujungnya plasma tidak jelas. Sebab diluar HGU inti mayoritas sudah dikuasai perusahaan lain.

Sementara soal koperasi sawit lagi-lagi tidak jelas. Begitu juga dengan pembiayaan yang wajib ditanggung petani plasma.

Sebab pihak perusahaan sudah melakukan pinjaman dana ke Bank untuk pembangunan kebun plasma namun tidak jelas berapa biaya yang harus ditanggung petani plasma.

“Untuk biaya pembangunan ini kita mengacu ke SK Dirjenbun satu hektar itu Rp 61,3 juta. Tapi kontraknya dengan petani saya tidak tau pak,” ujar Jhonson dari PT.Delta.

Jawaban itu membuat Noratim tambah kesal. Sebab mustahil sekelas manager tetapi tidak tau persoalan biaya tersebut.

Hanya saja lagi-lagi Jhonson beralasan jika dirinya belum tahu banyak lantaran baru 3 bulan menjabat sebagai manager PT.Delta.

“Kalau alasannya itu berarti saya berani katakan bahwa bapak ini belum paham. Bapak jangan ajari saya soal aturan di perusahaan sawit. Saya sudah tahu persis permainan kalian itu,” ucap Noratim.

DPRD rencananya akan melakukan uji petik terhadap semua perusahaan sawit setelah mereka dipanggil dalam rapat pansus.

“Kalau ada yang tidak beres kami tidak akan segan-segan mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar dievaluasi izin yang sudah diberikan. Sampai perusahaan membangun kebun plasma 20 persen,” tegas politisi Demokrat itu.

Sementara untuk PT.BCPM justru mendapat apresiasi dari anggota dewan. Sebab meskipun belum ada HGU perusahaan sudah membangun kebun plasma lebih dari 1000 hektar. Bahkan ada 300 hektar lebih yang mulai panen dan dinikmati petani plasma.

Adapun dalam rapat pansus kali ini DPRD Kubar mengundang sejumlah camat, petinggi dan pengurus koperasi. Sementara tim pemerintah daerah cukup lengkap. Baik intansi teknis maupun bagian hukum. Yang tidak hadir hanya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Wartawan tulis aja itu, ini BPN sudah kita minta hadir tetapi tidak mengharagi undangan DPR,” tutur Noratim.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00