Wacana Pajak Sembako, Pedagang Samarinda Protes

KBRN, Samarinda : Pedagang sembako di sejumlah pasar tradisional di Samarinda (Kaltim) menolak wacana pungutan pajak untuk sembako, yang kini sedang diwacanakan oleh pemerintah menteri keuangan.

Pedagang Komoditas Telur di Pasar Segiri  Sutino berharap wacana pungutan PPN terhadap barang-barang sembako untuk dikaji ulang oleh pemerintah.

Menurut Sutino , sembako itu kebutuhan pokok masyarakat. Artinya jika ada pajak, maka akan meningkatkan pengeluaran masyarakat. Terkhusus di masyarakat kelas bawah dan pedagang tradisional.

Namun jika itu memang sangat diperlukan sebagai salah satu alternatif pemasukan negara. Dan memang terpaksa, maka yang boleh kena PPN adalah sembako yang masuk pasar swalayan dan pasar modern.

“Karena untuk sembako ini ada kelas-kelasnya. Jika yang kena PPN yang masuk ke pasar modern-modern seperti swalayan dan lainnya, maka tak masalah. Karena dengan demikian akan membuat pasar tradisional kembali dilirik masyarakat dengan harga lebih miring,” ungkapnya menanggapi rencana pemerintah terkait pengenaan PPN pada sembako.

Sementara, Pedagang Beras di Pasar Ijabah  Yakob mengaku  jika PPN dipukul rata pada semua sembako, termasuk yang masuk ke pasar tradisional. Maka dengan tegas Sulis beserta pedagang lainnya akan menolak.

Pihaknya secara tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurut Yakob sama saja mencekek orang menengah kebawah harusnya apalagi yang di kenakan Agen sekelas Distributor hal ini juga berimbas ke pedagang.

 “hal ini bakal mencekek kalangan masyarakat kecil , Saya kira perlu dikaji ulang. Apalagi saat ini masa pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Ini akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama masyarakat petani,” kata Yakob

Pengenaan Pajak Penambahan Nilai, Juga di tanggapi Konsumen Sembako Warga Samarinda Seberang Rusdi mengatakan hal ini   akan merugikan seluruh konsumen terlebih di tengah pandemi seperti sekarang yang lebih memberatkan  yang  pada ujungnya masyarakat.

“Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak Pembeli juga sebagai Konsumen,”Sesal Rusdi

Salah satu dasar pengenaan PPN sembako karna pemerintah (menkeu) menilai saat ini harga pangan naik 50 % sehingga ada kenaikan nilai tukar petani (NTP).

Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN barang mewah nol persen terhadap mobil untuk menggairahkan perekonomian agar dapat bangkit kembali sehingga daya beli masyarakat meningkat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00