Sembako Bakal Kena Pajak, Warga Samarinda Minta Pemerintah Berfikir Ulang

KBRN,Samarinda: Warga Samarinda, Kalimantan Timur Dewi Astuti minta, rencana Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan-bahan kebutuhan pokok untuk dievaluasi kembali.

“kalau saya secara pribadi sangat sangat tidak setuju sembako dikenakan pajak ya perlu dievaluasi lah ya”,kata Dewi Astuti salah satu warga Samarinda kepada RRI Minggu (13/6/2021) di Samarinda.

Menurutnya, saat ini Bangsa ini tengah berjibaku dengan masalah Covid 19 dan belum usai, pemberlakuan pembatasan dan protokol kesehatan juga menjadi hambatan para pelaku usaha untuk lebih leluasa berbisnis sehingga Ia berharap Pemerintah untuk jangan dulu mengenakan pajak pada sembako yang menjadi kebutuhan dasar warga. Sekarang Terang Dewi mencari uang tidak semudah dulu jika ini diberlakukan Ia khawatir untuk masyarakat kebawah akan semakin terpuruk dari sisi ekonomi.

“sedangakan sekarang aja kita ini cari uang aja susah apalagi pandemi kaya gini jualan kadang laku kadang engga, terus dinaikan lagi itu bukan mensejahterakan masyarakatnya kayanya tambah terpuruk kita ini”, ungkap Dewi

Ia menilai jika ini dibiarkan maka dimungkinkan ekonomi semakin merosot dan masyarakat bisa makan nasi tiwul karena tidak bisa membeli sembako .

“apalagi perekonomian dibawah rata-rata mereka juga hari ini dicari habis untuk hari ini kalau dinaikan gitu orang bisa makan nasi tiwul”,tambah perempuan kelahiran Tenggarong Kabupaten Kukar ini.

Seperti diketahui Pemerintah telah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan ubi-ubian. Rencana itu dikabarkan akan diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI. (etha).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00