CUDL Kaltim-Kaltara Dukung Moratorium Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam

KBRN, Sendawar: Kementerian Koperasi dan UKM memutuskan untuk menerbitkan moratorium atau penghentian sementara perizinan usaha koperasi simpan pinjam selama tiga bulan ke depan yakni Juni, Juli dan Agustus. Sesuai Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2020.

Menyikapi hal ini, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union Daya Lestari (CUDL) Kalimantan Timur (Kaltim) – Kalimantan Utara (Kaltara), Simon Jaang menyambut baik langkah tersebut. Bahkan seluruh Koperasi Credit Union dibawah jaringan BKCU Kalimantan tengah melakukan gerakan antisipasi menghadapi New Normal atau tatanan kehidupan baru, hidup berdampingan dengan Virus Corona.

“Sebagai pelaku atau penggiat koperasi, kami menyambut baik dan mendukung upaya Pemerintah dalam rangka melakukan penertiban koperasi-koperasi yang ada di Negeri ini,”katanya saat dikonfirmasi RRI di Samarinda, Selasa (23/6/2020)

Khusus untuk, CUDL Kaltim-Kaltara, saat ini sedang melakukan pendataan terkait dampak Covid-19 terhadap usaha anggota yang tersebar di dua Provinsi tersebut. Namun, sejuah ini Ia menegaskan, belum ada kendala yang perlu dikhawaritkan, bahkan aset yang dimiliki cenderung meningkat selama pandemi ini.

“Kita sudah melakukan pendataan dan nanti akhir juni baru kita akan melihat hasilnya. Tetapi sejauh ini berdasarkan laporan yang kita lihat dari cabang atau Tempat Pelayanan (TP), tidak ada kendala berarti, normal-normal saja, tidak ada juga tren likuiditas kita melemah, bahkan aset kita cenderung bertambah. Pada umumnya di Tempat pelayanan kita, baik di Kaltim maupun Kaltara tidak ada masalah, tidak ada yang perlu di khawatirkan,”tegasnya

Simon Jaang menyebutkan, jumlah aset yang dikelola oleh Koperasi CU Daya Lestari saat ini sebesar Rp872.660.031.873, Pinjaman beredar Rp586.555.514.063, dengan Jumlah anggota sebanyak 46.252 orang, tersebar di 29 Tempat Pelayanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara perizinan usaha koperasi simpan pinjam dalam rangka menjaga kelangsungan dan kesehatan usaha simpan pinjam koperasi di Indonesia. Mengingat masih ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diberlakukan, karena melihat saat ini ada koperasi yang mengalami berbagai kesulitan dari mulai penurunan likuiditas keuangan hingga kesulitan ekspansi usaha akibat Pandemi Covid-19. Menyebahkan terjadinya penurunan pembayaran angsuran pinjaman, penarikan tabungan anggota, penurunan modal, dan sulitnya koperasi melakukan konsolidasi internal hingga memberikan pelayanan kepada anggota.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00